Wali Kota: Kalau Tidak Dibayar, Bisa Diperiksa Kejati

DBH Pemkot Belum Dibayar Pemprov

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Hingga awal 2018 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung tidak mengetahui jelas jumlah tunggakan dana bagi hasil (DBH) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung selama 6 triwulan.

Untuk itu, pemkot meminta agar pemprov transparan.

Wali Kota Bandarlampung Herman HN mengatakan, DBH merupakan hutang pemprov kepada pemkot, karena merupakan hak pemkot untuk menerima DBH setiap triwulan.

“Namun sampai saat ini belum dibayar. Coba 2016 kemarin bayar Rp40 miliar dahulu, sampai sekarang bisa dibayarkan. DBH itu sama dengan hutang Pampers pada pemkot,” ujarnya, saat memberi sambutan dalam acara penyerahan DPO dan OPD di Gedung Semergo, Bandarlampung, Senin (8/1).

Kemudian lanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

“Kalau tidak dibayar, gubernur (Ridho) bisa gawat nanti. Dia bisa diperiksa kejati, ijren. Selama ini uangnya kemana. Terhitung dari 3 hingga 4 triwulan di tahun 2016. Juga 1, 2, 3, 4 triwulan di 2017, belum juga di bayar,” jelas Herman HN.

Dia menghimbau agar Biro Keuangan Pemprov Lampung dapat lebih kooperatif dalam memberikan hak DBH kepada kabupaten/kota. Terlebih apabila sudah 6 triwulan lamanya dana tersebut belum juga dibayarkan.

“Tidak ada komunikasi apapun, (Pemprov) hanya bilang harap menunggu. Uang yang dari pajak kendaraan kemana saja. Padahal Kota Bandarlampung paling tinggi dalam penagihan pajak kendaraan bermotor, karena pertumbuhan kendaraan amat tinggi. Ini yang mesti kita tanyakan ke gubernur, juga satker yang menanganinya,” kata wali kota.

Dengan belum dibayarkannya DBH kepada Pemkot Bandarlampung, Herman HN mengaku kesulitan dalam menyusun APBD 2018.

“Patokannya jelas kalau DBH itu keluar. Kita bisa mengatur APBD kita. Ini tahu saja tidak jumlah dana yang memang hak kota (Bandarlampung). Sedangkan pemprov sudah ketok palu (APBD 2018). Lalu, nasib kabupaten-kota yang DBH-nya belum dibayarkan bagaimana,” tukas wali kota.

“Selain itu, banyak sekali pembayaran yang harus kita bayarkan, seperti tukin, PGHM. Kalau DBH itu dibayarkan, sedikit mengurangi beban pemkot juga,” tambah dia.

Sementara, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan dan Aset Daerah (DPKAD)  Kota Bandarlampung, Trisno Andreas sepakat dengan ketua DPRD dan sekretaris kota, yang berwacana menyurati Menteri Dalam Mendagri (Kememdagri) juga Menteri Keuangan.

Hal itu untuk mempertanyakan permasalahan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga DBH pemkot belum juga dibayarkan pemprov.

“Kemarin (Tahun 2017) janji akhir Desember mau dibayar. Tapi sampai saat ini belum juga dibayar. Kami sudah sepakat dengan DPRD juga sekda, untuk menyurati menteri. Kalau untuk (menyurati) presiden, pak wali (Wali Kota Herman HN) masih mempertimbangkan. Kurang baik apa bapak (Herman HN). Hal sebesar ini pun masih dipertimbangkannya,” ujar dia.

Diketahui, jumlah DBH yang belum dibayarkan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah Kota Bandarlampung sekira Rp 150 miliar, untuk 6 triwulan lamanya. (jef/rus)

News Reporter