. . .

Wakil Walikota Tanggapi Dingin Atas Putusan Hak Angket yang Dilaksanakan DPRD

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Menurutnya, DPRD Bandarlampung dalam hak angketnya menyatakan telah melanggar UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dalam pasal 66 ayat 1 huruf a angka 1 yang menyatakan wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

“Dalam pasal itu kan saya bertugas membantu kepala daerah. Tapi, selama ini, saya tidak pernah dilibatkan oleh kepala daerahnya. Jangankan dilibatkan, diajak diskusi saja nggak pernah. Kalau di ajak diskusi tentang pembangunan, Saya siap. Tapi selama ini saya nggak pernah di libatkan sama kepala daerah,”ungkap Yusuf Kohar, saat menyambangi pressroom Pemkot Bandarlampung, kemarin (17/10).

Atas dasar tersebut, Yusuf Kohar menilai bahwa DPRD salah alamat jika menggunakan pasal tersebut. “Kalau menggunakan pasal itu, seharusnya bukan ke saya. DPRD salah alamat,”katanya.

Dia menjelaskan, awal mula hak angket itu, karena dirinya telah meroling salah satu pejabat di lingkungan DPRD Bandarlampung. Dimana, sekretariat DPRD memiliki jabatan kosong pada Kepala Bagian Perencanaan, sehingga dirinya menunjuk seorang PLT untuk mengisi jabatan itu.

Namun, tak lama kemudian, Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi menghubunginya untuk tidak memasukkan seseorang menjadi PLT pada bagian perencanaan, sebab, ketua DPRD sudah menunjuk Kepala Keuangan sebagai PLT untuk mengisi jabatan Kabag Perencanaan.

“Karena saya tidak mau jabatan PLT itu di Isi oleh pejabat definitif, makanya saya tunjuk ASN yang non job dan jabatannya sudah cukup untuk mengisi jabatan itu. Karena ketua DPRD nggak setuju, makanya mereka buat hak angket untuk saya, seolah-olah saya melanggar,”bebernya.

Saat berjalannya waktu, hak angket itu telah di paripurnakan. Namun, dirinya heran, hak angket yang awalnya melanggar karena telah menunjuk PLT, telah berubah menjadi pelanggaran pasal 66 ayat 1 huruf a angka 1 yang menyatakan wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

“Ini kan lucu. Kok pelanggarannya jadi mengarah kesana. Kalau saya melanggar UU nomor 30  tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, beri tahu saya, dimana letak kesalahannya. Sepengetahuan saya, tidak ada pelanggaran administrasi yang saya lakukan,”jelasnya.

Akan tetapi, meskipun DPRD sudah menjalankan tugasnya dengan mengirimkan hasil paripurna ke Mahkamah Agung (MA), pihaknya akan siap menghadapinya.

“Kalau MA yang manggil, saya akan siap hadir dan akan saya jelaskan duduk perkaranya. Sampai saat ini, saya belum ada panggilan itu,”katanya. (jef)