Wacana Pemerintah Jadikan Roda Dua sebagai Angkutan Umum, Dikritik Akademisi di Kota Metro

METRO – Wacana Pemerintah Republik Indonesia (RI) melakukan revisi terhadap Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) nampaknya perlu dipertimbangkan.

Salah satu hal yang disorot yakni rencana pemerintah melegalkan sepeda motor sebagai angkutan umum. Hal tersebut menyusul adanya desakan dari berbagai kalangan, salah satunya dari Kota Metro.

Sejumlah akademisi perguruan tinggi di Bumi Sai Wawai menilai, mengesahkan kendaraan roda dua sebagai angkutan umum akan menimbulkan polemik.

“Jika roda dua menjadi transportasi umum, menurut saya tidak bisa karena bertentangan dgn pasal 47 (3) UU LLAJ didalam pasal tersebut berbunyi, sepeda motor bukan merupakan moda transportasi umum,” ujar Drs. Agus Budiharto, M.AP akademisi salah satu perguruan tinggi di Kota Metro, Senin (16/4/2018).

Menurutnya dari aspek keamanan dan keselamatan bahwa sepeda motor tidak memiliki jaminan keselamatan bagi penumpang karena tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, safety belt, air bag, dan lainya.

Hal senada diungkapkan Dr. Arie Fitria, S.IP., M.T., DEA yang menilai pemerintah gagal dalam menyediakan moda transportasi masal yang efektif.

“Pemerintah gagal menyediakan sarana angkutan massal yang handal, hal ini merupakan kemunduran bagi negara dalam hal menyediakan lapangan kerja sehingga membiarkan warga negaranya menempuh resiko kecelakaan,” ujarnya.

Menurutnya, bila revisi tersebut tetap dilakukan maka akan menimbulkan permasalahan yang berkesinambungan.

“Apabila sepeda motor dilegalkan untuk menjadi angkutan umum, maka akan menimbulkan permasalahan lalu lintas lain yaitu dengan semakin menjamurnya kendaraan roda dua maka akan menimbulkan kemacetan,” jelas Arie.

Selain itu, Sudarman Mesra, S.Sos., M.IP yang merupakan akademisi perguruan tinggi di Kota Metro juga mengatakan, ide merevisi UU LLAJ tersebut merupakan ide yang sangat tidak mendasar.

“Dalam hal pengaturan angkutan online ini, yang salah bukan UU LLAJ – nya, oleh karena itu jika ada ide untuk Revisi UU merupakan ide yang sangat prematur dan penelitian yang sangat tidak jelas dasarnya. Tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah untuk menyiapkan transportasi massal yang handal dan terintegrasi, bukan membiarkan suatu perbuatan melanggar hukum karena dalam Bernegara tidak dapat bersifat parsial harus di adakan kerjasama bersama Instansi Lain seperti kepolisian terkait trayek dan aturan hukumnya,” kata dia.

Dirinya berharap Pemerintah dapat segera mencari solusi dalam menangani persoalan tersebut. (suf)

News Reporter