Validasi Data, Hindari Kecurangan Penyaluran Rastra

TRANSLAMPUNG.COM, KALIANDA – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan meminta, pihak-pihak terkait, untuk kembali memvalidasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sampai dengan limit waktu April 2018.

Tujuan validasi itu, untuk mengantisipasi kecurangan atau pun permainan dalam pendistribusian beras untuk masyarakat pra sejahtera (Rastra). Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli bidang Ekobang dan Kemasyarakat Hermizi yang mewakili Bupati Zainudin Hasan dalam acara sosialisasi Pedum bansos pangan rastra atau raskin dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Aula Sebesi Gedung PKK Kalianda, Rabu (28/3).

Dikatakan Hermizi, ada beberapa poin yang ditekankan dalam validasi tersebut yakni tidak ada lagi unsur pungutan liar (pungli) dalam pendistribusian rastra tersebut. Selain itu, diharapkan penyaluran rastra tersebut dapat gratis, tepat sasaran dan juga tepat waktu.

“Jika ada yang main-main terhadap program ini, akan kita tindak dan kita sikat. Termasuk rastra yang disalurkan harus sesuai dengan kwalitas sesungguhnya,” kata Hermizi.

Selain itu, lanjut dia mulai tahun anggaran 2017 penyaluaran manfaat rastra akan menggunakan kupon elektrik (E-voucher). Dengan begitu, KPM dapat membeli beras atau bahan pangan lainnya, sesuai dengan kwalitas yang diinginkan.

“Untuk penyaluran bantuan pangan dengan non-tunai ini, dapat mengefektifkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Karena, dapat mendorong prilaku produktif KPM dan mewujudkan akumuliasi aset masyarakat melalui fleksibelitas waktu penarikan bantuan dan menabung,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Kansilog Kalianda Riki Febriadi mengatakan, penyerapan rastra untuk priode Maret 2018 untuk teralokasi mencapai 89-90 persen. Dimana, jumlah alokasi ini akan rampung sepenuhnya diakhir bulan.

“Mulai bulan Agustus mendatang, program rastra gratis ini akan digantikan dengan program BPNT,” pungkasnya. (jhn/hkw)

News Reporter