Ulama Madura Polisikan Megawati Soekarnoputri

0
306
views

TRANSLAMPUNG.COM – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dilaporkan ke Polda Jawa Timur, oleh Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Mega dilaporkan atas dugaan penistaan dan penghinaan terhadap golongan saat berpidato dalam HUT ke-44 pada Januari 2017 lalu.

Pelaporan tersebut, dilayangkan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Mohamad Ali Salim yang tertuang dalam nomor laporan polisi LPB/1447/XI/2017/UM/JATIM tanggal 8 November 2017.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, Megawati dilaporkan atas ucapannya lantaran diduga menyudutkan suatu golongan.

“Para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana, yang notabene mereka sendiri belum pernah melihatnya.”

“Kalimat tersebut yang menurut korban sangat menyinggung perasaan umat Islam, terlebih umat Islam di Madura,” ujar Frans saat dikonfirmasi, Rabu (8/11).

Pelapor, kata Frans, tidak mendengar secara langsung perkataan Magawati tersebut, mereka mendengar melalui tayangan video di Youtube pada Senin (6/11).

Sejauh ini, Polda Jatim masih melakukan penyelidikan atas laporan yang dilayangkan oleh ulama Jawa Timur itu.

“Pelaporannya saat ini masih dalam penyelidikan,” tutur Frans.

Megawati dilaporkan dengan sangkaan melanggar pasal Pasal 156 tentang penyebaran permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, dengan ancaman pidana paling lama empat tahun penjara.

Reaksi Anak Buah

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah bereaksi soal laporan pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Pamekasan, Madura, terhadap ketua umumnya Megawati Soekarnoputri.

Menurut Basarah, Megawati dilaporkan atas dugaan penistaan agama dan penghinaan terhadap golongan saat berpidato ke-44 pada Januari 2017 lalu.

Menurut dia, ada keanehan terkait laporan tersebut. Karena peristiwa terjadi  pada 10 Januari 2017, namun mengapa baru tanggal 8 November 2017 ini dilaporkan, saat tahapan Pilgub Jawa Timur digelar.

“Jadi ini telah terjadi 11 bulan lalu‎, lalu kenapa dilaporkan ketika tahapan pilkada Jatim baru dimulai digelar,” uj‎ar Basarah dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com (Translampung Group), Kamis (9/11).

Oleh sebab itu, Anggota Komisi III DPR meminta para kader PDIP seluruh Jawa Timur dan seluruh tim pendukung Saifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas sebagai cagub dan cawagub Jawa Timur, untuk tidak terpengaruh dengan propaganda dan provokasi.

“Tidak terpancing provokasi yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menciptakan instabilitas sosial dan politik di Jawa Timur dengan mengobar-ngobarkan an isu SARA,” katanya.

Basarah memahami, dalam sistem negara hukum Indonesia, memang benar setiap warga negara dan masyarakat dapat melaporkan siapapun ke pihak kepolisian. Namun tidak semua laporan polisi itu wajib untuk ditindaklanjuti Polri ke tingkat penyelidikan atau penyidikan.

“Jadi apabila tidak memenuhi unsur-unsur pidananya, apalagi jika laporan polisi tersebut didasari motif menimbulkan masalah SARA yang dapat menciptakan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya. (jpg/rus)