Tunda putusan, Kohar Tersenyum

TRANSLAMPUNG.COM, Bandarlampung – pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) tanjung karang memutuskan menunda putusan kasus yang menyeret Kohar Ayub selaku Mantan Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah. Usai majelis hakim yang diketuai Minanoer Rahman resmi dinyatakan harus ditunda, Kohar Ayub melangkah dengan senyum menuju luar ruangan sidang.

Diiringi keluarga, Kohar tetap menebar senyumnya sembari menyalami sanak keluarga yang hadir mendukungnya pada persidangan.

Diakui Hakim ketua Minanoer Rahman saat persidangan, majelis hakim belum siap membacakan putusan tersebut. Menurutnya, hakim masih perlu melakukan musyawarah. “kami belum musyawarahkan kembali” lanjut dia. Minanoer juga meminta maaf pada terdakwa, jaksa dan pengacara atas ketidak siapan hakim untuk mendengarkan putusan ini.

Alhasil, persidangan perkara dugaan korupsi proyek pengadaan buku perpustakaan, alat peraga, dan alat laboraturium bahasa di Sekolah Dasar wilayah Lampung Tengah tahun anggaran 2010 senilai Rp11 miliar ini harus melanjutkan persidangannya pada selasa (7/3) pekan depan.

Sementara usai sidang, Indra Cahya selaku pengacara Kohar mengatakan tetap optimis dengan keputusan hakim yang menurutnya tidak akan memberatkan kliennya. Dirinya percaya dengan pembelaan dan duplik yang sudah dibacakan dihadapan majelis hakim sebelumnya.

“selama ini kita sudah ajukan pembelaan, kita juga sudah ajukan duplik. intinya dakwaan jaksa tidak terbukti” tegas Indra. Dia juga menekankan replik yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) juga tidak terbukti.

Untuk sidang putusan yang akan dilaksanakan selasa pekan depan, Indra mengaku akan menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada majelis hakim. “Penundaan putusan itu soal teknis, sisanya biar majelis hakim yang memutuskan. Kita serahkan saja pada hakim” terangnya.

sementara, pada sidang tuntutan sebelumnya. Kohar Ayub dituntut JPU pidana penjara selama 6 tahun. Menurut JPU Guntoro Janjang Saptodie Kohar secara sah dan terbukti Dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo. pasal 55 ayat ke 1 KUHP.

Diketahui sebelumnya, Kohar Ayub diduga melakukan dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp9,6 miliar. Diawali pada tahun 2010 Lampung Tengah melaksanakan program Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan pengadaan barang di 121 sekolah dengan anggaran sebesar Rp29 miliar.

Dalam kegiatannya, panitia membuat HPS (Harga perkiraan sendiri) yang ditanda tangani ketua panitia pengadaan Sarjito dan disetujui oleh Rubenta Tarigan selaku kuasa pengguna anggaran (KPA). Namun, penyusunan HPS yang dilakukan panitia pengadaan tanpa diketahui KPA dan ditentukan tanpa melalui tahapan yang dipersyaratkan oleh Perpres.

Kemudian, saat proses lelang dilakukan dan penetapan pemenang tender. Kohar meminta menetapkan empat perusahaan pemenang lelang, yaitu PT Adybestary, CV Mitra Sandi Media, PT Gajah Sakti Citra, CV Putsel BE dengan nilai kontrak Rp11,4 miliar.

Namun, saat pelaksanaan pekerjaan dikerjakan, terdakwa Kohar Ayub menghubungi anggota panitia yaitu Yogi untuk menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan telah dilaksanakan 100 persen dan berjanji jika terjadi kesalahan terdakwa yang bertanggung jawab.
Berita acara tersebut digunakan sebagai syarat agar dana proyek dapat segera dicairkan. Namun, perintah itu ditolak Yogi karena pekerjaan itu belum sepenuhnya diselesaikan sesuai kontrak, yaitu jumlah buku belum terpenuhi dan buku perpustakaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Akibatnya, Negara dirugikan sebesar Rp9,6 miliar. (cw22)

News Reporter