Transportasi Online, Ini Tanggapan Ketua DPRD

0
199
views

TRANSLAMPUNG, BANDARLAMPUNG – Permasalahan angkutan umum di Bandarlampung sepertinya tak kunjung usai. Hingga saat ini, transportasi yang sesuai dengan kultur dan kebiasaan masyarakat Bandarlampung belum ditemukan.
Menyambung hal itu, DPRD Kota Bandarlampung kembali membahas Raperda Inisiatif Angkutan Umum Kota Bandarlampung.

Menurut Ketua DPRD Kota Bandarlampung, Wiyadi, usulan ini akan mengikuti tren transportasi sesuai kebutuhan masyarakat Bandarlampung.
“Bandarlampung menuju kota besar, kita lihat moda trasnportasinya seperti apa. Kalau memang kita terima transportasi online, seperti apa aturannya,” ujar Wiyadi usai Paripurna di DRPD Kota Bandarlampung, Senin (11/9).

Transportasi yang sudah menjamur, nantinya akan dikembalikan lagi. Apa kita menerima dan dibiarkan saja. Karena selama ini, transportasi online seenaknya mengatakan izin sudah urusan di Jakarta (Pusat).

“Kita tidak bisa seperti itu, ini Bandarlampung. Kalau mengikuti kultur, kita bisa saja menolak kehadiran transportasi online,” sambung dia.

Terlebih kasus yang beberapa waktu terakhir sempat heboh di media, pengemudi trasnportasi online yang mencabuli konsumennya.

Itu menjadi tanggung jawab siapa tidak ada yang tahu. Namun, Wiyadi mengatakan isi dari Perda nantinya tidak bisa mencakup soal tarif.

“Untuk zonasi masih memungkinkan untuk kita diskusikan, tapi tarif nggak bisa. Permenhub saja buat PP soal tarif ditolak Mahkamah Agung. Kita nggak punya dasar buat tarif itu,” tambah dia.

Tak hanya transportasi online saja, semua angkutan umum di Bandarlampung akan dibahas. Termasuk di dalamnya aturan untuk angkutan kota (angkot).
Pada awal kepemimpinan Wali Kota Bandarlampung Herman HN 2011 lalu, sebenarnya sudah di canangkan tidak ada lagi angkot. Saat ini, angkot juga perlu ditinjau, karena memiliki batas usia untuk digunakan.

“Termasuk BRT (Bus Rapid Trans) yang jumlahnya semakin sedikit, perlu kajian mendalam lagi. BRT masuk cara mengantisipasi kemacetan. Mau tidak mau kita harus dukung kembali adanya BRT,” tambah dia.Sementara Wali Kota Herman mengatakan harus dibahas dan dikaji lebih dalam lagi. Dia menekankan, usai disahkannya perda ini tak ada yang dirugikan baik masyarakat ataupun pengusaha.

“Kita bahas bersama, yang penting rakyat aman dan pengusaha jalan baik agar pembangunan lancar,” ujar Herman usai paripurna.
Dia menyebut, poin yang diajukan nantinya harus sesuai dengan Undang-undang yang telah ada saat ini. Termasuk, soal keberadaan transportasi online. (jef/fik)