. . .

Tower BTS Liar, Komisi I DPRD akan Sidak ke Lokasi

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi tower base transceiver station (BTS) jenis rooftop, Komisi 1 DPRD kota Bandarlampung akan melakukan sidak kelapangan.

Pasalnya selain melihat pelanggaran, DPRD juga akan meninjau apakan ada oknum Dinas yang ikut bermain dalam pelanggaran Telekomunikasi.

“Kami siap, segeralah kami selaku komisi 1 DPRD Kota Bandarlampung akan langsung turun untuk memantau terkait dugaan pelanggaran ini,” ujar Anggota Komisi I DPRD Kota Bandarlampung, Hendra Mukrie, kepada Rakyat Lampung, Rabu (25/4).

Lebih lanjut,  apabila ditemukan adanya permainan antar oknum dinas dalam pelanggaran tersebut, Politis Demokrat ini juga akan memanggil dan menindaklanjuti permasalahan ini.

“Kalau ada mainan dengan Dinas kita nggak akan tinggal diam, inikah bahaya, tower tinggi lebih dai 10 Meter didekati penduduk itu radiasinya fatal loh, ini sudah kecolongan kalau seperti ini namanya,” terangnya.

Juga diungkapkan nya lagi, dirinya sangat menyayangkan atas sikap tower base transceiver station (BTS) yang kerap melanggar aturan pemerintah kota Bandarlampung demi memperkaya perusahaannya semata.

“kejadian ini sering kali, dahulu pernah terjadi juga, kalau memang dugaan ini benar adanya, ya saya harap mereka paham dengan sanksi dan siap untuk menjalaninya, karena pemkot Bandarlampung juga punya aturan, tolong hargai itu,” tegasnya.

Managemen Kondotel Springhill di Jl. Basuki Rahmat pasrah, dan menyerahkan permasalahan towerBase Transceiver Station BTS Liar milik PT Tower Bersama Group (TBG) yang berdiri dibangunannya ke Pemkot Bandarlampung.

“Tower BTS itu milik TBG, kalau dinilai melanggar dan tidak memiliki perizinan kami serahkan ke Pemkot Bandarlampung,” tutur Hendro, Managemen Kondotel Springhill melalui sambungan telepon, Rabu (25/4).

Tapi ditekankan Hendro, dari awal pihaknya bersedia TBG memasang BTS di atas gedungnya karena memang perusahaan tersebut mengaku telah memiliki perizinan lengkap. “Janjinya dari awal memang akan memberikan bukti berkas perizinan, tapi kan TBG kantor pusat di Jakarta. Tapi ya itu, sampai sekarang belum juga ditujukan bukti izinnya,” jelas dia.

Bahkan pasca tim penertiban Pemkot Bandarlampung datang dan memberikan surat teguran atas keberadaan tower BTS di atas gedung milik pihaknya. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak TBG. Dan, untuk kesekian kalinya pihak TBG mengaku telah memiliki perizinan lengkap.

“Sudah kami hubungi pihak TBG, menurut mereka izinnya lengkap. Tapi kembali lagi, memang belum juga diserahkan hingga saat ini,” tandasnya.

Sebelumnya, Tim Penertiban Perizinan Pemkot Bandarlampung setempat berecana melakukan penertiban dua unit tower BTS jenis rooftop yang berdiri dan telah beroperasi secara liar, alias tidak berizin. Ke-duanya berada di Jl. Pangeran Antasari sebelum flyover dan Jl.Basuki Rahmat tepatnya berdiri di puncak gedung Kondotel Springhill.

Kepastian hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pengawasan Dinas Pemukiman dan Perumahan Kota Bandarlampung, Dekrison. “Dalam waktu dekat akan kita tertibkan dua tower tersebut, karena surat teguran yang dilayangkan tim penertiban tidak diindahkan,” tegasnya, Senin (24/4).

Dijelaskannya, untuk tower rooftop di Jl. Pangeran Antasari berdiri diatas ruko Berkah Motor. Selain tidak memiliki izin sama sekali sesuai ketentuan Perda No: 07/2014 tentang Bangunan dan Gedung, tower rooftop ketinggiannya tidak boleh lebih dari 10 meter. Praktis, selain tidak memiliki izin tower diatas gedung tersebut juga telah menyalahi ketentuan perda. Dikatakan pula oleh Dekrison, hingga saat ini pemilik tower belum diketahui. Tapi hasil penelusuran di lapangan ada logo Indosat di tower tersebut.

“Karenaya kita sudah koordinasi dengan pihak Indosat, namun indosat membantah. Menurut mereka (indosat, red) pemilik tower memang membeli perangkat tower dengan indosat, namun tower itu bukan milik meraka,” terangnya.

Sementara untuk tower BTS rooftop di Jl. Basuki Rahmat milik PT. Tower Bersama Group (TBG). Sama seperti di Jl. Pangeran Antasari, selain melanggar batas maksimal ketinggian, tower tersebut juga tidak memiliki izin. Tim penertiban ditegaskan Dekrison, sudah melayangkan surat ke Manager Area PLN Tanjungkarang yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Kota Bandarlampung, Badri Tamam tertanggal 19 April lalu.

“Intinya dari surat hasil rapat tim penertiban tanggal 17 April tersebut, pemkot meminta PLN mencabut aliran listrik ke tower BTS illegal tersebut. Sampai hari ini kita masih menunggu jawaban dari PLN,” tuturnya.

Sikap tegas Pemkot Bandarlampung dilakukan karena PT. TBG mengacuhkan surat teguran yang telah dilayangkan sejak tanggal 23 Maret lalu. Begitu pula halnya dengan tower BTS rooftop di Jl. Pangeran Antasari dalam waktu dekat akan dilakukan penertiban, dengan cara memutus aliran listrik ke tower tersebut sehingga tidak lagi beroperasi. (jef/hkw)