. . .

Total Dana Kampanye Paslon Pilkada Tanggamus Rp24,824 Miliar

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah Tanggamus kini tengah bersiap melaksanakan kampanye. Pada tahapan ini, Komisi Pemilihan Umum Tanggamus menyatakan, dana kampanye bagi dua paslon peserta pilkada, disepakati masing-masing maksimal Rp12,412.305 miliar. Artinya, total untuk dua paslon sebesar Rp24,824 Miliar.

Ketua KPU Tanggamus Otto Yuri Saputra menegaskan, plafon teratas anggaran kampanye itu telah menjadi keputusan bersama antara KPU dengan dua tim penguhung atau LO dari Pasangan Hi. Samsul Hadi-Hi. Nuzul Irsan dan Hj. Dewi Handajani-Hi. A.M. Syafi’i.

“Hasil rapat bersama dengan dua LO masing-masing pasangan, disepakati dana maksimal kampanye sebesar Rp12,412,305 miliar. Memang jumlah tersebut naik dari usulan awal kami, yaitu sebesar Rp10 miliar,” ujar Otto, Selasa (20/2).

Penambahan nilai bisa terjadi, dia menerangkan, dipengaruhi oleh biaya jasa konsultan serta biaya lainnya terkait kegiatan yang dilakukan masing-masing pasangan.

Dari hasil rapat juga disepakati beberapa poin penting yang bisa dilakukan oleh masing-masing pasangan. Antara lain kegiatan temu calon dengan pemilih, serta barang yang boleh diberikan kepada pemilih, dan alat peraga yang akan diterbitkan dan dipasang oleh KPU Tanggamus.

“Masa kampanye sendiri sudah dimulai sejak Kamis (15/2) lalu dan berakhir pada Sabtu 23 Juni mendatang. Soal kegiatannya, masing-masing pasangan boleh menggelar rapat umum terbuka. Itu dilaksanakannya satu kali dalam masa kampanye,” jelas Otto.

Lalu, pertemuan terbatas dengan jumlah kehadiran massa seribu orang, dilaksanakan dua kali di tiap kecamatan. Di dalamnya diatur biaya konsumsi, maksimal Rp35 ribu/orang. Terdiri dari makanan ringan dan makan besar.

”Berikutnya, diatur juga kampanye bentuk lain. Seperti ajang kegiatan olahraga atau even hiburan. Kegiatan ini maksimal lima kali selama kampanye. Untuk satu kali kegiatan, dananya maksimal Rp30 juta. Lantas tiap pasangan boleh adakan pertemuan tatap muka langsung dengan masyarakat atau blusukan dengan kehadiran massa maksimal 200 orang. Itu dilakukan selama 119 hari di luar hari besar keagamaan,” papar Otto.

Terkait barang-barang yang boleh diberikan kepada masyarakat, dia melanjutkan, yakni mug atau gelas, payung, kalender, jilbab/topi, pin, stiker, alat tulis, dan kaos. Nantinya semua biaya kegiatan dan biaya pemberian barang, harus dilaporkan dan dikoreksi melalui Laporan Hasil Penggunaan Keuangan (LHPK).

“Semua kegiatan dan jenis barang yang diberikan harus juga dilaporkan ke KPU dan Panwaslu secara global dan saat akan dilaksanakannya kegiatan. Di luar itu, masing-masing tim juga harus koordinasi dengan pihak keamanan setiap akan laksanakan kegiatan,” tandas Otto. (ayp)