Tokoh Lampung Sarankan Kada Duduk Bersama

0
422
views

TRANSLAMPUNG, BANDARLAMPUNG- Harapan Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) untuk lebih serius menyelesaikan polemik pembangunan fly over mendapat dukungan.

Dukungan tersebut datang dari tokoh daerah Lampung H.M. Arief Mahya. Secara tertulis, Arief Mahya yang mengatasnamakan diri sebagai warga Kota Bandarlampung menyatakan, ada sejumlah alasan yang mendasari dukungannya atas pendapat dan semua saran Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi.

Alasan utama adalah proyek pembangunan fly over tersebut sudah masuk dalam APBD 2017 Kota Bandarlampung. ’’Sesuatu yang telah masuk dalam persetujuan DPRD diusahakan harus jadi dengan baik. Maju terus pantang mundur. Itu artinya sudah maunya seluruh rakyat Bandarlampung,” tegasnya kemarin.

Dijelaskan, alasan lainnya adalah sesuai dengan namanya, yaitu Bandarlampung (bandarnya Lampung atau diteladani seluruh Lampung). ’’Maka semua warganya berhak dan harus mendukung realisasi keputusan DPRD sebagai lembaga perwakilannya secara mantap dan konsekuen. Bukankah begitu risiko negara yang demokrasi,” ujarnya.

Untuk itu, Arief Mahya meminta presiden RI memberi perhatian pada pendapat dan saran ketua DPRD Bandarlampung tersebut. ’’Sehingga tidak terlalu lama setelah Idul Fitri 1438 H/2017 M, pembangunan fly over ini dilanjutkan jadi dan baik,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lebih serius menyelesaikan polemik pembangunan fly over ini. ’’Kenapa tidak ada undangan untuk duduk bareng? Padahal kan ini kewenangan pusat. Jangan hanya bisa menyurati, tetapi tanpa penyelesaian,” sesalnya.

Politikus PDIP tersebut mengusulkan agar Kemenpupera secepatnya memfasilitasi agar gubernur Lampung dan wali kota Bandarlampung dapat duduk bareng guna membahas masalah ini. Sebab, kata Wiyadi, selama ini pun tidak ada permintaan untuk langsung menghentikan pembangunan fly over tersebut.

’’Pemkot hanya diminta melengkapi berkas yang dibutuhkan. Padahal banyak pembangunan di Lampung, seperti proyek pembangunan jalur kereta api menuju bandara, juga Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Itu dokumennya dilengkapi mengikuti pembangunan. Kami juga bingung masalahnya di mana,” ucapnya.

Wiyadi menegaskan, pihaknya akan terus mengawasi perkembangan pembangunan fly over ini. Apalagi, pembangunan fly over tersebut telah sampai masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017. ’’Tugas kami mengawasi. Ya pembangunan tidak boleh berhenti lah, sudah masuk APBD 2017 itu. Harus dilanjutkan hingga selesai,” tegasnya. (tnn)