. . .

Tok… Tok…! Gerindra Tanggamus Menang Gugatan Lawan KPU dalam Adjudikasi

image_print
PUTUSAN FINAL ADJUDIKASI: Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Tanggamus memutuskan untuk memenangkan gugatan DPC Gerindra Tanggamus terhadap KPU Tanggamus terkait bacaleg Alhajar Syahyan, Kamis (30/8) sore. (Foto: DOK BAWASLU TANGGAMUS)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Upaya keras Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Tanggamus Mukhlis Basri dan jajaran membela salah satu bacaleg-nya Alhajar Syahyan berbuah manis. Kamis (30/8) Mejelis Sidang Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanggamus mengabulkan seluruh gugatan Partai Gerindra terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanggamus.

Dengan demikian, maka Alhajar Syahyan sebagai Bacaleg Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV bisa masuk dalam DCS sesuai Keputusan Sidang Adjudikasi. Pembacaan putusan berlangsung di Ruang Sidang Adjudikasi, Kantor Bawaslu Tanggamus, Pekon Kampungbaru, Kecamatan Kotaagung Timur, Kamis sore.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Sidang Adjudikasi sekaligus Ketua Bawaslu Tanggamus Dedi Fernando. Didampingi Majelis Sidang yaitu Ali Usman, Ikhwanuddin, dan Najih Mustofa. Dari pihak pemohon dalam hal ini DPC Partai Gerindra Tanggamus dua orang pengacara, yakni Yormel dan Rustam Aji dari Law Office DRN and Patners. Sementara dari pihak termohon, hadir Ketua KPU Tanggamus Otto Yuri Saputra, Zulwani, dan Angga Lazuardy.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan KPU Tanggamus, Provinsi Lampung Nomor: 826/HK.03.01-Kpts/1806/KPU-Kan/VIII/2018 tentang penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 serta Berita Acara KPU Tanggamus tanggal 11 Agustus 2018, serta Berita Acara KPU Tanggamus Nomor: 824/PL.01.4-BA/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilu tahun 2019tanggal 11 Agustus 2018,” tegas Dedi Fernando.

Kemudian, Majelis sidang dalam putusan juga memerintahkan KPU Tanggamus untuk menerima dan memverifikasi pengajuan pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilu 2019 berdasarkan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Tanggamus untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lambat tiga hari sejak putusan ini dibacakan,” ungkap Dedi.

Putusan dari Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Tanggamus itu, melihat Yurisprudensi yang telah ada. Yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor: 51/PUU-XIV/2016 yang poinnya berisi bahwa MK menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana.

Putusan MK tersebut memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilu, dalam hal ini bacaleg. Dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana.

“Menimbang bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui UU maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 J Ayat 2 UUD Tahun 1945 dan Pasal 35 Ayat 1 angka 3 KUHP. Menimbang bahwa penolakan KPU Tanggamus terhadap mantan narapidana sebagai bacaleg melalui partai politik, tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” papar Ali Usman saat membacakan putusan. (ayp)

error: Content is protected !!