TKI Asal Madura Dihukum Mati

Migrant Care Ungkap Fakta Pelanggaran HAM

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Satu lagi buruh migran asal Indonesia di Arab Saudi bernasib tragis. Minggu (18/3) kemarin, buruh migran asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Muhammad Zaini Misrin dieksekusi hukuman mati dengan tuduhan pembunuhan terhadap majikan di Arab Saudi.

Hal itu lantas mendapat kecaman dari berbagai pihak. Khususnya organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan buruh migran. Eksekusi tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan, menurut keterangan dari pihak Kementerian Luar Negeri RI, otoritas Kerajaan Arab Saudi sama sekali tidak memberitahu eksekusi tersebut kepada perwakilan Indonesia.

“Eksekusi terhadap Zaini Misrin adalah bentuk pelanggaran HAM. Apalagi jika merunut pada pengakuan Zaini bahwa dia dipaksa untuk mengakui melakukan pembunuhan setelah mengalami tekanan dan intimidasi dari otoritas Saudi Arabia,” kata Wahyu dalam konferensi pers di Kantor Migrant Care, Jakarta, Senin (19/3).

Selain itu, kata Wahyu, pada proses persidangan hingga dijatuhkan vonis hukuman mati, Zaini Misrin juga tidak mendapatkan penerjemah yang netral dan imparsial.

Diketahui, Misrin ditangkap pada 13 Juli 2004 karena dituduh membunuh majikannya yang bernama Abdillah bin Umar Muhammad Al Sindy.

Wahyu menambahkan, berdasarkan pembacaan atas proses pemeriksaan hingga peradilan yang memvonis mati hingga proses eksekusi mati terhadap Muhammad Zaini Misrin, ditemukan beberapa kejanggalan dan ketidakadilan hukum.

“Termasuk pengabaian pada prinsip-prinsip fair trial serta pengabaian pada hak-hak terdakwa, yang menghadapi ancaman hukuman maksimal,” tegas Wahyu.

Wahyu mengisahkan, berdasar pengakuan Muhammad Zaini Misrin, dia baru bisa mendapat akses berkomunikasi dengan KJRI Jeddah pada bulan November 2008 setelah vonis hukuman mati dijatuhkan.

“Dia dipaksa untuk mengakui melakukan pembunuhan, padahal dia tidak melakukan perbuatan tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah Saudi Arabia melanggar prinsip-prinsip tata krama hukum internasional dengan tidak pernah menyampaikan Mandatory Consuiar Notification.

Baik pada saat dimulainya proses peradilan dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati, juga pada saat eksekusi hukuman mati dilakukan.

Karena itu, organisasi-organisasi pembelaan hak asasi manusia dan buruh migran di antaranya Migrant Care, HRWG, SBMI, JBM, dan Komisi Migran KWI mngecam dan mengutuk eksekusi hukuman mati terhadap Muhammad Zaini Misrin.

“Eksekusi tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling dasar yaitu hak atas hidup,” tegasnya.

Selain itu, mereka menuntut Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan Nota Protes Diplomatik kepada Kerajaan Saudi Arabia.

“Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengarahkan sumber daya politik dan diplomasi untuk mengupayakan pembebasan ratusan buruh migran yang terancam hukuman mati di seluruh dunia. Termasuk melakukan moratorium pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sebagai komitmen moral menentang hukuman mati terhadap siapapun,” pungkasnya. (put/JPC)

 

 

 

 

News Reporter