Tim Monitoring Mendagri Turun Ke Lampung Cek DBH

TRANSLAMPUNG,COM, BANDARLAMPUNG– Badan Anggaran (Banag) DPRD Kota Bandarlampung yang dipimpin Ketua DPRD Kota Wiyadi, melakukan pertemuan dengan pihak kementerian dalam negeri (Kemendagri) soal Dana Bagi Hasil (DBH) kota Bandarlampung.

Menurut keterangan dari Anggota Banang DPRD Kota Bandarlampung Nu’man Abdi bahwa hasil dari pertemuan pihak Banang dengan Kemendagri akan menurunkan tim langsung ke Provinsi Lampung untuk melakukan monitoring terhadap proses pencairan DBH sebesar Rp150 miliar milik pemerintah Kota Bandarlampung oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

“Intinya pertemuan DPRD dengan Kemendagri soal DBH clear, Kemendagri akan turunkan tim ke Lampung, mereka akan mengawal dan memonitoring proses pembayaraan DBH dari Pemrov ke Pemkot, sesuai surat Kemendgari,” kata Nu’man Abdi Anggota Badan Anggaran DPRD, Selasa (17 /4/2018).

Menurut Nu’man, tim ini juga nantinya akan menemui Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Lampung, Didik  Suprayitno untuk menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian dalam negeri nomor 900/1482/Keuda 23 Maret 2018 Kementerian dalam negeri yang memerintakan Pjs mencairkan DBH PKB, PBB-KB dan BBN-KB milik Pemkot.

Dalam pertemuan tersebut, kata Nu’man, Banang DPRD ditemui Kasubdit Fasilitasi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Kemendagri Hendriwansyah.

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian  dalam negeri  nomor 900/1482/Keuda 23 Maret 2018 Kementerian dalam negeri memerintahkan Pjs Gubernur Lampung memerintahkan pemrov Lampung  mencarikan DBH PKB, PBB-KB dan BBN-KB milik Pemkot.

Surat yang ditandatangani  Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Indra Baskoro berisi lima poin  yang memuat  peraturan mengenai DBH diantaranya ketentuan pasal 94 ayat 1 UU RI no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi.

Dalam pasal tersebut dinyatakan hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukan bagi kabupaten /kota di wilayah yang bersangkutan.

Dalam surat tersebut juga dinyatakan  Pemrov Lampung masih  memiliki kewajiban kepada Pemkot  berupa penyaluran dana bagi hasil tahun 2016 untuk triwulan III dan IV, sedangkan tahun 2017 DBH yang belum dibayarkan yakni kurun  triwulan I sampai IV. (*/ydn/hkw)

News Reporter