. . .

Tiga Bulan Nunggak, Listrik Dikantor DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Lampura Diputus PLN

image_print

TRANSLAMPUNG.COM

LAMPUNG UTARA – Tiga (3) bulan belum bayar listrik, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Utara dan rumah Dinas Ketua DPRD Lampura diputus oleh pihak PT.PLN Cabang Kotabumi,  senin (27/05/20)
Dari pantauan dilokasi, puluhan anggota team putus sambung PLN Kotabumi yang dipimpin Manager Unit  Layanan Pengadaan (ULP) Rayon Bumi Agung Mahajana Mega Patra memasuki rumah Dinas Ketua DPRD di Jalan Jendral Sudirman Kotabumi, Yang kemudian team langsung melakukan eksekusi pemutusan arus listrik dirumah dinas tersebut.
Usai melakukan pemutusan arus listrik dirumah Dinas Ketua DPRD Lampura, Team kemudian bergerak mendatangi Kantor DPRD Lampura di Jalan Soekarno Hatta Kotabumi, Dan setelah melakukan koordinasi dengan ketua komisi II DPRD Wansori, yang di dampingi oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Adrie dan sejumlah petinggi lainnya, pihak PT PLN, kembali melakukan pemutusan arus listrik di tiga (3) titik yang berbeda diKantor DPRD tersebut.
Saat dikonfirmasi Manager ULP Rayon Bumi Agung Mahajana Mega Patra menjelaskan, pemutusan arus listrik di kantor DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD tersebut di sebabkan karena telah menunggak pembayaran listrik selama 3 bulan lamanya, dengan jumlah tagihan keseluruhan sebesar Rp 55. 826.849 (Lima puluh lima juta, delapan ratus dua puluh enam ribu, delapan ratus empat puluh sembilan rupiah). ucapnya
” Sebelum kita lakukan pemutusan arus listrik ini, kita telah lebih dahulu melayangkan surat teguran selama 3 kali, namun pihak DPRD belum juga bisa membayar tunggakan tersebut, hingga pada akhirnya pihaknya dengan terpaksa melakukan upaya eksekusi berupa pemutusan arus listrik di 3 titik yang terletak di Daerah tingkat dua (Dati II) Lampura sebanyak 2 titik, Kantor Sekretariat, dan gedung paripurna, serta  satu titik lainnya yang terletak di rumah dinas Ketua DPRD Lampura,” tegasnya
Dalam eksekusi tersebut kita berhasil mengamankan KWH meteran sebanyak 4 unit,  Dan pihaknya akan segera melakukan pemasangan KWH tersebut, setelah semua tunggakan dapat terbayar lunas, jelasnya
Terpisah Sekretaris Dewan (Sekwan)  Adrie mengatakan terkait pemutusan listrik di kantor DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Lampura tersebut, sebenarnya tidak ada masalah. karena ketua komisi II DPRD sudah menjamin akan membayar semua tunggakannya, namun pihak PLN nampaknya sudah tidak sabar lagi, untuk segera melakukan pemutusan arus listrik.ujarnya
Diakui Adrie,  pihaknya telah menunggak pembayaran listrik tersebut selama 3 bulan, hal itu di karenakan karena uangnya belum dapat di tarik, ujarnya. Namun saat ditanya terkait pemutusan listrik yang telah terjadi sampai 3 kali, Adrie malah mengatakan, jangankan uang listrik, uang media saja belum bisa terbayarkan karena berkas pengajuannya sedang diproses di Kantor BPKA. pungkasnya (Iwan/ek)
error: Content is protected !!