Terkait Pembekuan SK, Wakil Walikota Datangi BKD

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Wakil Walikota Bandarlampung, M Yusuf Kohar melabrak Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandarlampung, pada Rabu (4/7).

Yusuf Kohar melabrak BKD Bandarlampung, setelah adanya tudingan Surat Keputusan (SK) palsu yang dikeluarkan dirinya saat menjabat sebagai Plt Walikota Bandarlampung, beberapa waktu lalu.

Ini setelah adanya, pembekuan SK zaman Plt Walikota Yusuf Kohar, yang dilakukan Walikota Definitif Herman HN. Yang berencana akan merolling sejumlah pejabat yang sempat di tunjuk oleh Wakil Wali Kota Yusuf Kohar mengisi sejumlah jabatan.

Menanggapi hal itu, Yusuf Kohar tidak ambil pusing. Menurut dia, silakan saja Herman HN mengganti pejabat yang sebelumnya ia tunjuk sebagai Plt sejumlah kepala dinas.

“Rolling rolling lah dia, biar masyarakat yang menilai, saya kan merolling melihat kebutuhan, disana kan rangkap jabatan asisten megang tiga sampai empat dinas, apa mampu. Maka saya carikan kader-kader orang yang non job, inikan menjadi tanggungjawab kita melakukan pembinaan,” kata Yusuf Kohar saat menyambangi Persroom Pemkot setempat, Rabu (4/7).

Dia tidak ambil pusing terkait apa yang dikatakan bahwa SK sejumlah Plt yang ia angkat adalah palsu. Menurut dia SK tersebut asli dan dirinya bertanggungjawab atas hal tersebut.

“Malah SK yang baru ini saya pertanyakan yang ditandatangani oleh sekda, dia bukan kepala daerah menunjuk Plt eselon dua, nunjuk diri sendiri sebagai kepala dinas pemadam kebakaran, dia juga yang menandatanganinya,” kata dia.

Dia mempertanyakan kenapa tidak Herman HN sebagai Wali Kota yang menandatangi SK tersebut.

“Dia kan kepala daerahnya, kalau saya, ya saya sendiri yang tandatangani, saya yang pimpin saya yang bertanggungjawab. Sah saya kepala daerah, laku tandatangan saya, justru SK yang sekarang yang dipertanyakan karena sekda yang tanda tangan, apa dia (Herman) mau mengorbankan sekda, tandatangani sendiri dong, seperti saya, kalau ada apa apa berani bertanggungjawab,” kata dia.

Yusuf Kohar juga mempertanyakan terkait penunjukan jabatan kepala dinas yakni Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Plt Kepala Dinas BPBD. Karena dalam surat perintah tugas nomor : 800 / 1299 / IV.4 / 2018 yang ditetapkan tanggal 2 Juli 2018 yang sitandatangani Badri Tamam Sebagai Sekda.

“Yang ditunjuk Badri Tamam, yang tanda tangan dia juga. Bukan gak boleh, tapi etisnya dimana masa diri sendiri nunjuk diri sendiri. Jelas ini, makanya ini yang saya pertanyakan,” kata dia sambil menunjukkan copy SK tersebut.

Dia pun meminta seluruh PNS jajaran Pemkot Bandarlampung menyadari bahwa sebagai aparatur sipil negara hendaknya mengabdi kepada negara.

“PNS itu tidak mengabdi kepada pemimpin tapi mengabdi kepada negara,” kata dia.

Usai memberi pernyataan kepada sejumlah wartawan, Yusuf Kohar ke ruangan BKD. Disana dia nampak berbicara dengan nada keras kepada sejumlah pegawai terkait isu bahwa SK sejumlah Plt dituding palsu.

Diberitakan sebelumnya, Walikota Bandar Lampung Herman HN menegaskan dirinya menarik kembali jabatan Plt Kepala Dinas (Kadis) yang dilantik Wakil Walikota Bandar Lampung M Yusuf Kohar beberapa waktu lalu, saat menjabat sebagai Plt Walikota.

Penarikan ini dikarenakan, pelantikan Plt tesebut tidak sah dalam peraturan.

“Jabatan Plt Kadis kemaren saya tarik kembali, karena memang tidak sah pelantikan Plt tersebut,” kata Herman HN saat diwawancarai usai menghadiri paripurna DPRD Bandarlampung, Selasa (3/7).

Ia menambahkan, jabatan tersebut saat ini dikembalikan lagi kepada asisten dan Sekretaris Daerah (Sekda) Bandarlampung.

“Jadi kembali lagi diisi oleh Asisten-asisten untuk sementara,” ungkapnya.

Terpisah, Sekda Bandarlampung , Badri Tamam membenarkan jika pengisian Plt yang kosong di kembalikan lagi ke Asisten.

Untuk Roling jabatan kembali, sampai saat ini belum terpikirkan, sebab saat ini masih nuansa Pilkada.

“Kalau saat ini belum dipastikan kapan, nanti kan tentunya ada lelang jabatan juga,” tandasnya.

Diketaui saat ini jabatan kadis yang kosong yakni Dinas Perhubungan, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penanggulangan Bancana Daerah, dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Atap. (jef/hkw)

News Reporter