. . .

Terganjal Permenkeu, DBHCT Tanggamus Merosot Tajam

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) 2018 Kabupaten Tanggamus merosot tajam dibandingkan 2017 lalu. Pasalnya tahun ini, DBHCT Tanggamus hanya mencapai Rp541 juta. Sedangkan tahun 2017, mampu menyentuh Rp700 juta.

Menurut Dinas Peternakan dan Perkebunan Tanggamus, kondisi tersebut dipicu oleh minimnya anggaran pengembangan budidaya tembakau. Ditambah lagi semakin terganjal dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesian Nomor: 222/PMK.07/2017, tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCT.

Kepala Seksi Produksi dan Pembenihan Perkebunan Hadison, mendampingi Kepala Bidang Perkebunan Sunarso menjelaskan, penurunan DBHCT salah satu penyebabnya adalah minimnya anggaran bantuan sarana produksi (saprodi) kepada para pembudidaya tembakau.

”Anggarannya minim, karena memang anggaran dari pemerintahnya terbatas,” ujar Hadison, Kamis (26/7).

Kendala dana tersebut, dikarenakan munculnya peraturan dari Pemerintah Pusat yang menyatakan, alokasi DBHCT yang diterima setiap daerah, diprioritaskan untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit 50 persen dari DBHCT daerah.

”Jika tahun lalu, seluruh DBHCT dikelola sepenuhnya oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Tanggamus. Sehingga kami bisa maksimal memberikan pembinaan dan bantuan saprodi. Namun tidak demikian pada tahun ini,” jelas Hadison.

Bantuan saprodi, berupa pupuk hingga obat-obatan. Bahkan dinas bantu juga alat jemur dan rajangan daun tembakau tahun 2017 lalu. Sementara tahun ini dengan adanya peraturan pusat tersebut, maka DBHCT dibagi dua pengelolaannya, yaitu Dinas Peternakan dan Perkebunan dengan Dinas Kesehatan.

”Jadi dana hanya cukup untuk pembinaan. Tidak maksimal untuk membantu petani tembakau,” beber Hadison, mewakili Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Tanggamus, Ir. Shofwan, M.M. (ayp)