. . .

Tenaga Pendata RTLH Tahun 2019 Kabupaten Pesibar Diduga PNS

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, PESIBAR – Tenaga pendata rumah tidak layak huni (RTLH) backlog (pembangunan baru) dinas perumahan rakyat, Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) tahun 2019 , diduga ada unsur Pegawai Negri Sipil (PNS), Rabu (23/1)

Menurut masyarakat Pesibar, BR mengatakan bahwa tenaga pendata RTLH yang ada di kabupaten setempat diwarnai oleh PNS, yang seharusnya independent.

“Dimasing masing kecamatan yang ada di Kabupaten Pesibar, tepatnya untuk pendata di Pekon Pagar Dalam, Pugung dan penengahan Kecamatan Pesisir Utara, yang mendata PNS yang juga merupakan Kabid yakni, Haikal Fasa di dinas perumahan rakyat, “ungkapnya kepada translampung.com

Dijelaskannya, seharusnya pendata tersebut tidak boleh dari golongan PNS sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku dan harus dari kalangan masyarakat, yang sudah berpengalaman di bidang pendataan penduduk atau tepatnya Independent.

“Tapi hal tersebut rupanya tidak di indahkan oleh Kabid tersebut dan mencantumkan namanya dalam tenaga pendata RTLH. Mirisnya lagi bukan hanya dia saja melainkan juga istri dari sang Kabid tersebut yakni ibu, Yeni Susila, A. Md. Akt, jelas hal tersebut sangat tidak etis, karna ditakutkan ada kolosusi. Apa lagi suami jelas ada kesempatan, “terangnya.

BR juga berharap kepada Infektorat Kabupaten Pesibar agar kiranya bisa turun kelapangan guna cros-cek kebenarannya karna hal tersebut dipandang sangat berpotensi membangun PNS menyalah gunakan wewenang dan kebijakannya. Sehingga menimbulkan pendataan yang tidak transparan beserta mengutamakan kekeluargaan.

” Kepada dinas terkait agar kiranya bisa meninjau dan mengevaluasinya terlebih dahulu, ya mengingat lebih baik mencegah dari pada membenahi, “tandasnya.

Sementara, kepala bidang perumahan rakyat, Haikal Fasa membenarkan bahwasanya ada salah satu angota tenaga pendata RTLH di pekonnya way sindi kebuayan yang sama persis namanya dengan dirinya.

“Memang ada salah satu anggota yang persis sekali namanya dengan saya baik dari segi huruf maupun abjadnya, kendati demikian itu bukan saya melainkan hanya satu kampung dengan saya, “kilahnya.

Saat ditanya mengenai keterlibatan istrinya dalam ke angotaan pendata RTLH tersebut, Haikal juga membenarkan bahwa istrinya merupakan salah satu tenaga pendata di pekonnya.

“Tapi dia bukan bersetatus sebagai PNS, melainkan ibu rumah tangga. Dia tidak di terima sebagai tenaga kontrak di Kabupaten Pesibar mungkin, karna dia sudah tua atau sudah punya anak apa lagi sebagai PNS jadi dari pada dia nganggur di rumah mending ikut salah satu pendata RTLH, “tandasnya, via telpon seluler.

Dilain sisi, Kadis perumahan rakyat, Arman Ayuni membenarkan bahwasanya tenaga pendata RTLH Kabupaten Pesibar tidak diperbolehkan di emban oleh seorang PNS karna pendata harus independent dan berpendidikan minimal SMA dan berpengalaman.

“Bedasarkan peraturan mentri PUPR No 21 tahun 2017 tentang petunjuk oprasional DAK, infrastruktur umum dan perumahan rakyat serta petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang perumahan, “ungkapnya.

Adapun terkait dugaan masyarakat untuk penerima bantuan tersebut disinyalir oleh pihak keluarga pendata, Arman menuturkan bahwa hal tersebut tidak benar alias hoax. Tidak benar, karna semua sudah melalui proses dan disesuaikan dengan anggaran yang ada, kepada masyarakat yg belum mendapat bantuan mohon jangan termakan isu-isu yang tidak jelas.

“Adapun untuk kuota tahun 2018, bersumber dari DAK sebanyak 375 rumah, BSPS (bantuan stimulan perumahan swadaya) sebanyak 534 rumah, dengan total 909 rumah. Dan pada ada tahun 2019, BRS sebanyak 156 rumah, DAU sebanyak 62 rumah dan BSPS sebanyak 450 rumah, total 668 rumah bersumber dari APBD, DAK dan DAU dan APBN melalui BSPS, “tandasnya. (r7)

error: Content is protected !!