Besok, Presiden Jokowi Lantik Arinal – Nunik, Pemprov Lampung Siapkan Sejumlah Agenda dan Gelar Acara Penyambutan

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar sejumlah agenda penting dan acara penyambutan dalam rangka pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2024, Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Rabu (12/6/2019).

Menurut Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung, Irwan Sihar Marpaung saat ditemui di Ruang Rapat Kerjanya, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (11/6/2019), Arinal Djunaidi bersama Chusnunia Chalim dijadwalkan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Selain pelantikan, Irwan juga menyebutkan akan ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan. “Di sana juga akan ada pelantikan untuk Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung oleh Ketua Dekranas, Mufidah Jusuf Kalla. Lalu setelah itu ada kunjungan ke Kantor KPK,” katanya. Irwan menyampaikan untuk kedatangan Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim di Provinsi Lampung dijadwalkan pada Kamis (13/6/2019).

Mengenai persiapan yang dilakukan di Provinsi Lampung, Irwan mengatakan Pemprov mempersembahkan penyambutan adat Lampung baik di Bandara Radin Inten II maupun rumah dinas jabatan Gubernur Lampung, Mahan Agung. “Persiapan berupa acara adat penyambutan di Bandara dan juga Mahan Agung bekerjasama dengan Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL),” ujarnya.

Menurut Irwan, di rumah dinas Mahan Agung juga telah disiapkan beberapa kegiatan yakni silaturahmi dengan anak yatim piatu dan ramah tamah dengan masyarakat. “Kurang lebih 100 anak yatim yang akan didatangkan. Untuk kegiatan ramah tamah, masyarakat umum juga dipersilahkan hadir, karena ini Gubernur dan Wakil Gubernur kita semua, Gubernur dan Wakil Gubernur masyarakat Lampung,” katanya.

Sedangkan untuk di Kantor Gubernur Lampung juga telah terencana berbagai acara. “Ada serah terima jabatan Gubernur setelah itu ada acara halal bihalal dan juga ada pelantikan Ketua PKK Provinsi Lampung oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Erni Guntarti Tjahjo Kumolo. Itu sudah tersusun sehingga semua terlaksana dengan baik,” katanya.(*)




Danlanud Pangeran M. Bun Yamin Ikuti Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-111

TRANSLAMPUNG, LAMPUNG – Komandan Lanud Pangeran M. Bun Yamin Letkol Pnb Ronal bersama dengan Gubernur Lampung, Kapolda Lampung, Danrem 043/Gatam, Danlanal Lampung, Danbrigif 4 Marinir, memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-111. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Upacara di Lapangan Korpri, di halaman komplek perkantoran Gubernur Lampung, Senin (20/5) pagi.

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo yang bertindak sebagai Inspektur upacara (irup) memimpin secara langsung upacara tersebut dengan penuh khidmat dan lancar.

Pada upacara tersebut Gubernur Lampung membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara, yang menyatakan ajakan kepada semua anak bangsa untuk secara sadar memaknai peringatan kali ini dengan memperbaharui semangat gotong-royong dan kolaborasi sebagai warisan kearifan lokal yang akan membawa kita menuju kejayaan dipentas global.

Gubernur Lampung juga menyatakan bahwa sesuai dengan tema hari kebangkitan nasional kali ini, “Bangkit Untuk Bersatu,” maka sudah seharusnya bangsa Indonesia tetap bersatu dan bangkit kembali terlepas dari apapun perbedaan yang ada.

Dalam upacara tersebut, dilaksanakan pula penyematan pin siger Lampung. (*)




Terkait Gaji PPPK Pemprov Angkat Bicara

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung angkat bicara terkait rencana pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Henry Riduan mengatakan, sepanjang penggajian berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) di APBD maka hal tersebut bukan masalah.  “Jika sumbernya dari DAU, ya tidak masalah, ” ujarnya, Rabu (30/1) seperti dilansir dari radarlampung.co.id (Group Trans Lampung).

Namun, jika tidak bersumber dari anggaran pemerintah pusat yang masuk ke dalam APBD maka Pemprov Lampung keberatan. Artinya, belanja pegawai untuk PPPK harus menyesuaikan dengan pendapatan daerah.

“Tapi teknisnya bisa tanya di Bakuda. Sebab melihat kondisi keuangan daerah juga, ” ujarnya.

Mengenai pengajuan usul formasi, dia mengatakan formasi untuk PPPK masih dikaji dan belum disampaikan ke pusat. “Masih belum ada kabar terbaru. Masih sama seperti kemarin, ” ujarnya. (abd/wdi/tnn)




Percepatan Tol, Pertengahan Januari Rapat di KSP Jakarta

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung segera melakukan rapat di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta Pusat, pada 17 Januari 2019 mendatang, sebagai langkah percepatan mengejar target penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni – Terbanggi Besar (Bakter).

Pemprov akan membahas langkah percepatan bersama dengan perusahaan konstruksi BUMN yang menangani JTTS ruas Bakter, seperti perusahaan penggarap paket 3 dan 4 yakni PT. Adhi Karya (Paket 3) dan PT. Wijaya Karya (Paket 4) serta PT. Hutama Karya sebagai pengelola.

“Kami juga akan mengevaluasi hasil catatan-catatan penyelesaian lahan seperti proses lahan tambahan dan potensi masalah lainnya,” ujar Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung Taufik Hidayat saat memimpin rapat progres pembebasan lahan JTTS ruas Bakter paket 3 dan 4, di Ruang Rapat Kerjanya, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (4/1/2019). Selain dengan perusahaan konstruksi, rapat juga dihadiri Pejabat Pembuat Komitmen dari Kementerian PUPR.

Sebelumnya, Pemprov Lampung juga melakukan pembahasan progres JTTS ruas Bakter paket 1 dan 2 bersama perusahaan konstruksi BUMN, untuk paket 1 dikerjakan oleh PT. Pembangunan Perumahan (PP), dan paket 2 dikerjakan oleh PT. Waskita Karya.

“Semua kami lakukan untuk mengambil langkah percepatan mengenai permasalahan. Kita mendengar dari para PPK lalu lokasi STA mana yang masih menjadi masalah dan kita mencari solusinya. Agar ada tindaklanjutnya apa yang sudah kita sepakati, karena kita butuh percepatan,” kata Taufik.

Hasil dari rapat di KSP nantinya menjadi rujukan peresmian JTTS ruas Bakter yang akan dilakukan langsung oleh Presiden RI, pada Februari 2019 mendatang. “Diharapkan kita memperoleh hasil yang signifikan karena ini didesak waktu, dan rapat di KSP nantinya menjadi rapat terakhir menjelang peresmian. Masyarakat juga mengharapkan ini segera diresmikan,” ujar Taufik. (*)




Januari 2019, Seluruh OPD Pemprov Lampung Terapkan e-Budgeting

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung mulai menerapkan aplikasi e-budgeting bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 2 Januari 2019.

Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Grisman Meidi Putra saat membacakan sambutan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, mengatakan pihaknya menggelar pelatihan e-budgeting tentang penatausahaan keuangan daerah kepada seluruh OPD agar siap menerapkan aplikasi itu. Acara pelatihan ini berlangsung di Hotel Horison selama 6 hari, dari tanggal 17-22 Desember 2018.

Menurut Grisman MP, tujuan pelatihan ini memberikan pemahaman terutama kepada seluruh operator pengelola keuangan mengenai aplikasi e-budgeting. “Sehingga nanti aplikasi ini dapat diterapkan dalam pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun 2019 yang dimulai sejak tanggal 2 Januari 2019,” ujar Grisman.

Dalam proses penyusunan APBD Provinsi Lampung 2019 diharapkan OPD sudah menggunakan aplikasi e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi, termasuk didalamnya untuk penatausahaan dan pelaporan keuangan.

Untuk itu, Grisman berharap agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dipahami agar bermanfaat dalam penatausahaan keuangan daerah di Provinsi Lampung, sehingga pelaksanaan APBD TA 2019 dapat berjalan optimal. (*)




Persiapan HUT RI Ke-73 Sudah 90 Persen

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-73 tahun 2018 yang diselenggarakan Pemprov Lampung telah mencapai 90%. Hal itu terungkap dalam rapat final persiapan HUT RI di Ruang Sungkai Balai Keratun, pada Selasa (7/8).

“Rapat akhir ini membahas kesiapan dalam menyambut HUT RI yang ke-73 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Untuk itu, semua pihak terkait harus terus meningkatkan koordinasi dan kontribusinya, sehingga kegiatan peringatan HUT RI ke-73 dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto, saat memimpin Rapat tersebut.

Menurut Hery, serangkaian acara yang di koordinator oleh panitia-panitia yang telah dibentuk sebelumnya.

“Mulai dari Rapat Paripurna DPRD mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI pada hari kamis 16 agustus 2018 di ruang rapat paripurna DPRD Bandar Lampung, hingga Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan dan Pengibaran bendera merah putih di lapangan Korpri pada 17 Agustus 2018,” ujar Hery.

Pemerintah Provinsi Lampung meminta kesiapan Dinas Pendidikan untuk menyiapkan paduan suara siswa-siswi SMP yang terpilih menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Serta dari jajaran Korem Gatam yang menjadi koordinator pelaksanaan pengibaran bendera.

“Hingga saat ini persiapan peringatan HUT RI Ke-73 telah mencapai 90 persen. Untuk itu, semua satuan kerja yang terlibat harus memiliki tangung jawab penuh demi kelancaran peringatan HUT RI Ke-73,” ujarnya.

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam memperingati HUT RI Ke-73 seperti Senam masal dan berbagai perlombaan, donor darah, bhakti sosial, rapat paripurna DPRD mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI, apel kehormatan dan renungan suci, serta resepsi syukuran dan pesta rakyat. (*)




Dorongan Kopma Unila Gelar Seminar Nasional

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendukung Koperasi Mahasiswa (Kopma) Universitas Lampung mengadakan Seminar Nasional Perkoperasian dan Kewirausahaan serta Olimpiade Koperasi Siswa pada 6-7 Oktober 2018 mendatang. Khusus untuk Olimpiade akan digelar untuk tingkat SMA/SMK/MA sederajat se- Provinsi Lampung di Gedung Serba Guna (GSG) Unila dan Gedung Agronomi Fakultas Pertanian Unila.

“Dengan adanya kegiatan seminar dan olimpiade ini, tentu pengetahuan tentang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta manfaatnya cakupannya akan semakin luas,” ujar Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung Taufik Hidayat saat menerima audiensi dari Panitia Seminar Nasional Perkoperasian dan Kewirausahaan serta Olimpiade Koperasi Siswa Indonesia Unila, di Ruang Rapat Kerjanya, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (17/7).

Seminar Nasional direncanakan menghadirkan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga sebagai keynote speaker. Selain itu, juga menghadirkan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Khalid, CEO Gojek Nadiem Makarim, dan Manajer Kopkun Firdaus Putra.

Menurut Taufik Hidayat, sebelumnya pihaknya turut pula melakukan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota melalui Dinas Koperasi dan UKM nya, untuk mendatangkan para peserta yang terlibat dalam Koperasi dan UKM. Ia juga menyarankan untuk mengedukasi para peserta seminar, juga dihadirkan para pelaku usaha dan koperasi yang dipandang berhasil di Provinsi Lampung.

“Kita harus mengadirkan pelaku Koperasi yang dirasa cukup berhasil di Lampung. Dan pada acara Olimpiade ini bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ini perlu diinformasikan kepada pihak sekolah SMA/SMK/MA terhadap peserta yang akan mengikutinya. Pemprov Lampung sifatnya siap dan mendukung,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Satria Alam mengatakan Seminar Nasional tersebut juga mendapat dukungan dari Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Lampung dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara itu, Ketua Umum Kopma Unila Ikhwan Ferdian mengatakan acara Olimpiade Koperasi Siswa Indonesia, memiliki tiga kegiatan yang akan dilombakan, yakni Lomba Cepat Tepat, Ranking 1 dan Design Poster. Ikhwan berharap, dengan masukan dan dukungan Pemprov Lampung, kegiatan dapat berjalan dengan lancar. (*)




Pemprov Semarakkan dengan Berbagai Kegiatan

HUT Ke-73 Republik Indonesia

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung siap menyemarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke- 73 dengan berbagai kegiatan. Bahkan, Pemprov berharap keterlibatan masyarakat di sekitar Pemprov untuk memeriahkan acara tersebut. Hal itu terungkap dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Peringatan HUT RI ke- 73 Tahun 2018, di Ruang Abung, Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (10/7).

Rapat yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung, juga mengungkapkan berbagai kegiatan HUT. Seperti, donor darah, bakti sosial, kegiatan olahraga dan perlombaan tradisional serta ditutup dengan resepsi syukuran dan pesta rakyat.

Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan Rapat Paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Apel Kehormatan dan Renungan Suci, serta penyampaian remisi dari Menteri Hukum dan HAM.

Lalu, ada pula agenda kenegaraan yang menyelaraskan pada kegiatan pemerintah pusat, seperti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan dan Pengibaran Bendera Merah Putih.

“Kita mencoba jauh-jauh hari lebih awal melakukan rapat untuk pembagian tugas baik kepada instansi vertikal maupun internal Organisasi Perangkay Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Lampung. Mudah-mudahan dengan pertemuan awal ini mereka akan lebih siap dan akan lebih tahu tugas-tugas yang dibebankan,” ujar Hery Suliyanto.

Hery mengatakan pada rapat selanjutnya, masing-masing pemegang tugas, sebelumnya sudah melakukan rapat internal di lingkup kelompok tugasnya untuk adanya kemantapan menjelang hari H HUT RI ke- 73.

“Kita akan lakukan pertemuan kembali yang nanti masing-masing OPD sudah siap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,” katanya.

Hery berharap HUT RI ke- 73 di Provinsi Lampung berjalan semeriah mungkin dan berbagai kegiatan dapat melibatkan lingkup masyarakat.

“Kita harapkan banyak melibatkan masyarakat di lingkungan sekitar kantor Pemprov Lampung terutama pada kegiatan olahraganya, sehingga masyarakat sekitar kita bisa merasa diajak berpartisipasi, untuk ikut dan berantusias mengikutinya. Kita harapkan semeriah mungkin tahun ini,” pungkasnya. (*)




Pemprov Lampung Bahas Persiapan Festival Krakatau 2018

TRANSLAMPUNG.COM, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung kembali akan menggelar event tahunan Lampung Krakatau Festival (LKF) ke- XXVIII Tahun 2018 pada 24-26 Agustus 2018 mendatang. Hal itu dibahas dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan LKF tahun 2018, di Ruang Abung, Balai Keratun, Kamis (5/7/2018). LKF 2018 akan dipusatkan di beberapa tempat yakni Lapangan Saburai 043 Gatam, Taman Gajah (Elephant Park), Pulau Sebesi Lampung Selatan, dan Pulau Anak Krakatau.

Adapun rangkaian kegiatan dimulai 13 Juli 2018 dengan acara “Road to Lampung Krakatau Festival” yang di antaranya meliputi Pemilihan Muli Mekhanai Lampung, Lampung Run, Lampung Fashion, Parade Lagu dan Tari Kreasi Lampung. Sementara event utamanya meliputi Pesona Kemilau Sai Bumi Ruwa Jurai kemudian Tour Krakatau yang nantinya akan menjelajahi Gunung Anak Krakatau dengan kapal. Lalu ada Lampung Culture and Tapis juga parade aneka kuliner Lampung serta Lampung Krakatau Travel Fair yang menawarkan berbagai paket wisata kepada puluhan buyer baik nasional maupun mancanegara.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat memimpin rapat tersebut berharap LKF 2018 harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Panitia yang terlibat khususnya Event Organizer (EO) hendaknya dapat bekerja secara profesional, bertanggung jawab dan berdedikasi. “Usia LKF sudah menginjak 28 tahun, harusnya di usianya ini event ini dapat terselenggara dengan baik, agar nantinya festival dapat dikenal bukan cuman ditingkat nasional tetapi juga dimata internasional, ” ujarnya.

Hamartoni meminta agar seluruh kabupaten/kota se Provinsi Lampung ikut berpartisipasi memeriahkan LKF. “LKF bukanlah agenda kegiatan Pemerintah Provinsi saja, LKF adalah hajat Pemerintah Daerah Lampung yang didalamnya ada Pemerintah Kabupaten dan Kota karenanya kita berharap kepada seluruh pimpinan daerah ikut berpartisipasi menyukseskan event ini,” ujar Hamartoni.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Budiharto berharap dukungan seluruh pihak baik pemerintah kabupaten/kota, masyarakat juga media dapat mendukung LKF untuk mengangkat nama Lampung . “LKF bukan milik pemerintah daerah bukan milik Dinas Pariwisata, tapi justru pemda mengganggas agar keterlibatan masyarakat di LKF ini bisa besar dan semakin menggembangkan LKF,” ujarnya. (*)




Raker Pemprov Lampung dan Kemenhan Bahas RWP

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Perwakilan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung membahas  Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemprov Lampung. Pembahasan RWP tersebut dilaksanakan dalam Raker Penataan Wilayah Pertahanan Negara di Provinsi Lampung Tahun 2018, di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Rabu (4/7/2018).

Raker juga merupakan wujud sinegi antara Kemenhan dan Pemprov guna melakukan sinkronisasi tata ruang. Hadir dalam acara itu Pejabat Perwakilan Kemenhan Provinsi Lampung, Kolonel Kav. Robert Owen Tambunan.

Pada kesempatan itu, Owen mengatakan Raker tersebut merupakan salah satu upaya mensinkronkan RWP dengan RTRW yang telah diatur oleh Pemprov Lampung.

“Sikronisasi ini sudah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung, yang kami berusaha menginput data-data yang masuk dalam RWP kedalam RTRW Provinsi Lampung,” ujarnya.

Hal tersebut dilakukan, agar saat Pemprov Lampung melakukan penerapan kebijakan RTRW dalam hal pembangunan kesejahteraan, dapat memperhatikan pula aspek-aspek yang akan dilakukan dalam RWP.

“Sebaliknya kami juga pada saat menyusun RWP ini, kami turut pula memperhatikan aspek-aspek dari apa yang sudah ada di dalam RTRW nya Pemprov Lampung. Artinya kita bersinergi dan saling berkoordinasi, sehingga diharapkan dua pendekatan ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Robert mengatakan Raker juga menjadi bahan masukan Kemenhan sebelum keluar keputusan Menhan tentang RWP.

“Kebijakan pengembangan pertahanan ini merupakan kebijakan pusat yang dalam hal ini tidak bisa didelegasikan kecuali pengukuran untuk hal tertentu dan terbatas itu bisa pada kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa Rencana Tata Ruang Pertahanan sesuai PP No. 68 Tahun 2014, yakni penataan wilayah pertahanan dibagi menjadi dua aspek yakni Statis/Permanen, dan Dinamis/Tidak Tetap.

“Untuk statis meliputi daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, dan perkantoran yang memang sudah merupakan aset dari TNI. Dan aspek dinamis yakni apabila terjadi antisipasi pertempuran kita sudah merencanakan dimana daerah perlawanan, daerah logistik, itu yang sedang kita susun dan bicarakan serta sinkronkan dengan Pemprov Lampung,” katanya.

Robert menyebutkan hal yang perlu diperhatikan dan dikoordinasikan dalam tata ruang pertahanan di antaranya yakni perlu adanya peninjauan kembali kebijakan tata ruang pertahanan yang sudah ada maupun yang telah direncanakan. Lalu, peta wilayah pertahan statis juga perlu dilakukan update dihadapkan pada perkembangan tata ruang aspek lainnya.

“Perlu pula adanya penguatan aspek hukum serta peningkatan sosialisasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2013 tentang pengamanan survei dan pemetaan wilayah nasional guna mencegah berbagai pelanggaran survei dan pemetaan SDA yang dapat merugikan aspek pertahanan,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat mengatakan bahwa Pemprov Lampung harus terlebih dahulu mengetahui apa saja RWP yang akan dilakukan pembangunannya oleh Kemenhan.

“Kita perlu juga tahu apa yang akan dibangun oleh Kemenhan yang terdiri dari tiga angkatan yakni darat, laut dan udara tersebut ke depannya. Kita perlu menyampaikan kepada mereka terhadap RTRW Pemprov Lampung baik darat maupun laut, begitu pula terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K),” ujarnya.

Menurut Taufik, RWP bisa terlaksana sesuai RTRW Pemprov Lampung dan tidak menggangu kawasan konservasi.

“Tapi jelas, apa pun infratrusktur pertahanan yang akan dibangun, harus sesuai dengan RTRW yang Pemprov Lampung sudah buat, tidak mungkin kita izinkan membangun semua itu di wilayah untuk konservasi, ataupun hutan lindung. Apa yang ingin direncanakan oleh ketiga angkatan ini harus melalui RTRW yang ada atau sebaliknya untuk mereka menyesuaikannya,” ujar Taufik. (*)