Urine Tiga Pegawai Sekretariat DPRD Positif Kandung Narkoba, Sekda Tanggamus Angkat Bicara

BERIKAN TANGGAPAN: Sekda Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis saat memberikan tanggapannya terkait tiga oknum pegawai Sekretariat DPRD setempat yang hasil tes urine-nya dinyatakan positif mengandung zat terlarang oleh BNN Tanggamus.

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Meski terkesan “senyap”, Sekretaris Daerah Tanggamus Drs. Hamid Heriansyah Lubis, M.Si. menjamin proses tegas terhadap tiga oknum pegawai Sekretariat DPRD setempat yang urinenya positif mengandung zat terlarang, tetap berjalan sesuai regulasi.

Tiga oknum pegawai yang identitas dan statusnya hingga saat ini masih teka-teki, dinyatakan urinenya positif mengandung zat terlarang oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tanggamus. Itu terungkap setelah ketiganya bersama seratusan lebih pegawai lain dites urine secara mendadak pada Senin (28/10) lalu.

Awalnya, informasi terkait tes urine dadakan yang hasilnya ada tiga oknum pegawai dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba, sangat sulit ditelusuri. Sebab upaya mencari keterangan yang dimulai dari BNN Tanggamus pun, tak bisa diperoleh dengan gamblang. Pasalnya, BNN terikat aturan yang menyatakan lembaga tersebut tak bisa menginformasikan identitas tiga oknum pegawai yang urinenya positif. BNN hanya bisa memberikan klue, bahwa benar hasil dari tes urine di Sekretariat DPRD Tanggamus, ada tiga pegawai yang positif.

Upaya penelusuran demi mendapatkan kejelasan informasi kembali dilanjutkan, yaitu ke Sekretaris Dewan Herli Rahman. Bukannya keterangan yang bermanfaat untuk dipublikasikan, namun lagi-lagi justru hanya gelengan kepala yang diperoleh dari Sekwan.

“Maaf ya kawan-kawan, kalau soal ini saya nggak bisa kasih keterangan apa-apa. Hanya Pak Sekda yang berhak (kasih keterangan),” kata Herli Rahman singkat.

Demi mendapatkan keterangan yang valid tentang kabar tiga oknum pegawai Sekretariat DPRD Tanggamus yang masih samar-samar ini, target konfirmasi diarahkan ke Sekretaris Daerah Tanggamus, Hamid H. Lubis. Sedikitnya perlu waktu dua hari untuk bisa mendapatkan statemen langsung dari BE 8 V ini. Penantian hari pertama di ruang tunggu depan ruangan Sekda Tanggamus berbuah nihil.

Namun pada hari kedua, yaitu Jumat (1/11), setelah menunggu dari pukul 14.20 WIB hingga 17.37 WIB, akhirnya keterangan langsung dari Sekda Tanggamus bisa diperoleh. Pun demikian, Hamid H. Lubis masih enggan membeberkan identitas tiga oknum pegawai tersebut. Demikian juga dengan statusnya, apakah Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Kerja Sukarela.

“Iya jadi dalam hal ini, prosesnya ada langkah-langkahnya. Dan saat ini sedang dalam proses pembahasan untuk diambil sebuah keputusan. Prosesnya nggak lama. Tunggu saja,” ujar Sekda Hamid H. Lubis saat diwawancara doorstop oleh translampung.com ketika hendak menuju kendaraan dinasnya.

Ditanya soal sanksi yang akan dijatuhkan terhadap tiga oknum pegawai itu, sekda mengatakan, sanksinya sesuai aturan. Jika pegawai tersebut berstatus ASN, maka sanksinya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53. Namun jika oknum berstatus TKS atau Tenaga Insentif Daerah, maka sanksinya sesuai pakta integritas yang telah ditandatangani.

“Untuk statusnya (tiga oknum pegawai) ini, kami belum bisa ungkapkan. Belum bisa dibuka (karena masih proses pembahasan). Tapi yang pasti, kami nggak mau lama-lama. Tunggu saja hasil pembahasannya,” tutur mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus itu.

Dikejar lebih dalam, pembahasan seperti apa yang sudah dilakukan, Sekda Tanggamus menjawab, ada proses assasment yang masih dilakukan oleh BNN. Kemudian diskusi serta rapat bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah-nya, dalam hal ini Sekwan Herli Rahman.

“Itu pembahasan yang sudah kami tempuh. Tinggal nanti pemanggilan terhadap yang bersangkutan,” ungkap sekda.

Pemkab Tanggamus di bawah komando Bupati Dewi Handajani, menurut dia, akan terus komitmen dan konsisten “membersihkan” semua lini dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Apabila ada ASN atau pegawai lainnya yang didapati menyalahgunakan narkoba, siapapun orang dan jabatannya, akan diproses sesuai aturan.

“Di sini ada makna lain yang kami harapkan. Yaitu bahwa Bu Bupati kita selalu memegang komitmen dan tegas, terkait apa yang sudah menjadi kebijakannya. Kedua kita sepakat berkomitmen, bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan indikator sebuah kerusakan pelayanan dan kinerja dalam pemerintah daerah. Untuk itu, hal-hal seperti ini harus kita lawan dan ditekan sekuat mungkin. Satu hal kami minta kepada masyarakat, mohon selalu mendukung apa yang Pemda Tanggamus lakukan,” kata Hamid Heriansyah Lubis.

Baca juga: Sekda Tanggamus Pimpin “Bersih-Bersih” Mendadak di Sekretariat DPRD 

Sekda pun meminta rekan-rekan jurnalis di Kabupaten Tanggamus untuk proaktif menilai komitmen dan konsistensi Pemkab Tanggamus dalam upaya memerangi penyalahgunaan dan penggunaan narkoba di kalangan pegawai.

“Untuk konsistensi kita (memberantas penyalahgunaan narkoba), teman-teman media silakan menilai sendiri. Dan saya mohon selalu dukungannya,” tandas Hamid H. Lubis mengakhiri keterangannya. (ayp)




Sekda Tanggamus Pimpin “Bersih-Bersih” Mendadak di Sekretariat DPRD

SAMPEL URINE: Salah seorang pegawai Sekretariat DPRD Tanggamus meletakkan sampel urine untuk diperiksa oleh personel BNN Tanggamus, Senin (28/10). (Foto-foto: DISKOMINFO TANGGAMUS)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Pemerintah Kabupaten Tanggamus terus mengibarkan bendera perang terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Kali ini giliran Sekretariat DPRD Tanggamus yang menjadi sasaran tes urine mendadak. Tak main-main, “bersih-bersih” dari narkoba di Sekretariat DPRD Senin pada Senin (28/10), langsung diawasi Sekretaris Daerah Tanggamus Drs. Hamid Heriansyah Lubis, M.Si.

Dalam agenda dadakan ini, tes urine dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tanggamus. Selain Sekda Tanggamus, tes urine terhadap semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Sekretariat DPRD tersebut, juga langsung dimonitor oleh Kepala BNN Kholbidi dan Sekretaris Dewan Herli Rahman.

Kepala BNN Kabupaten Tanggamus Kholbidi menerangkan, pemeriksaan urine mendadak terhadap seluruh ASN dan TKS pada Sekretariat DPRD ini, merupakan konkretisasi dukungan BNN Tanggamus dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkup Pemkab Tanggamus.

Kegiatan ini menurutnya, juga merupakan tugas rutin dan upaya dari BNN Tanggamus dalam rangka pemberantasan narkoba. Selain langkah-langkah sosialisasi dan lain sebagainya. Jumlah pegawai yang dites urinenya, sebanyak 198 pegawai. Dengan rincian 182 pegawai Sekretariat DPRD Tanggamus dan 16 pegawai dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tanggamus. Khusus pegawai BPKAD, merupakan susulan, karena satker itu sebelumnya sudah diperiksa.

“Ke depannya kita tinggal menunggu kesiapan dari Pemkab Tanggamus. Artinya dalam hal ini, BNN siap membantu upaya pencegahan narkoba di lingkup Pemkab Tanggamus. Untuk hasil tes urine hari ini akan kami sampaikan kepada pimpinan Pemkab Tanggamus. Namun memang tak bisa diekspose lebih dahulu,” ujar Kholbidi.

 AWASI LANGSUNG: Sekda Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis (tengah) mengawasi langsung tes urine ASN dan TKS Sekretariat DPRD dan BPKAD Tanggamus, didampingi Sekretaris Dewan Herli Rahman dan Kepala BNN Tanggamus Kholbidi.

Sekda Tanggamus Hamid H. Lubis menegaskan, agenda tes urine oleh BNN dilakukan secara dadakan. Hal itu dilakukan dalam menjalankan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus untuk merealisasikan konsep pelayanan Ramah, Amanah, Tegas, dan Unggul (RATU).

“Konsep pelayanan RATU itu, salah satu indikator penunjangnya yaitu pembenahan dengan segera semua masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba,” kata sekda.

Dilakukan secara dadakan, menurut Hamid H. Lubis, bertujuan menjadi shock therapy serta pengingat, agar seluruh pegawai di lingkup Pemkab Tanggamus tidak coba-coba menggunakan narkoba.

“Karena bagaimanapun bentuknya, penyalahgunaan narkoba mutlak akan mempengaruhi kinerja para pegawai,” ujar sekda.

Dia juga memegaskan, apapun hasil tes urine ini, berdasarkan instruksi Bupati Tanggamus akan dikembalikan sesuai peraturan yang mengikat baik itu bagi ASN maupun TKS. Artinya jika terindikasi menyalahgunakan narkoba, akan diterapkan sanksi sesuai dengan peraturan.

“Dan bupati dalam hal ini, sangat memegang teguh komitmen ini tanpa tebang pilih,” tutur Hamid H. Lubis.

Dia menambahkan, agenda tes urine mendadak dan random (acak) ini bakal dilakukan pada semua satuan kerja. Hamid H. Lubis meminta semua pihak untuk memandang kegiatan ini secara objektif. Jangan melihat “bersih-bersih” ini sebagai sebuah cara untuk mengeksekusi ASN atau TKS.

“Tetapi untuk lebih menitikberatkan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran agar menjauhi narkoba. Karena apabila terindikasi dan terbukti melalui tes urinenya, pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas,” tandas sekda. (ayp)




Lima Eselon II Tanggamus Bergeser, Plt. Sekretaris DPRD Belum Diketahui

LANTIK LIMA ESELON II: Bupati Tanggamus Dewi Handajani melantik dan mengambil sumpah lima ASN JPTP Eselon II, Jumat (6/9).

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, S.E., M.M. menerbitkan keputusan bernomor: 821.2/854/37/2019. Kemudian berdasarkan Surat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: B-2902/KASN/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019, untuk merombak posisi lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau setara Eselon II pada lingkup pemkab setempat. Posisi tersebut meliputi Asisten Bidang Administrasi, Staf Ahli, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris DPRD, dan Kepala Dinas Sosial.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap para pejabat yang mengalami rolling, dipimpin Bupati Tanggamus Dewi Handajani, berlangsung di ruang rapat utama, Jumat (6/9). Bupati menegaskan, pergeseran “gerbong” JPTP itu sesuai dengan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: 821.2/854/37/2019, tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Tanggamus.

“Lalu Surat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: B-2902/KASN/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019, perihal Rekomendasi Pelantikan PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus,” jelas bupati.

Adapun pejabat yang posisinya bergeser, yakni Firman Ranie dari Asisten Bidang Administrasi, kini menempati jabatan baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Jabatan yang ditinggalkan Firman tersebut, kini ditempati oleh Jonsen Vanisa. Sebelumnya dia menjabat sebagai Plt. Asisten Bidang Pemerintahan.

Kemudian Faturahman diberikan kepercayaan menjadi Asisten Bidang Pemerintahan. Sebelumnya ia menjabat sebagai Inspektur Daerah Tanggamus. Meski sudah diberi mandat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan, Faturahman juga masih diberi tugas sebagai Plt. Inspektur Daerah, sampai ditentukan Inspektur definitif.

Kemudian Suratman yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD, kini berpindah sebagai Kasat Pol PP. Dia menggantikan Yumin BA. Sebab Yumin kini bergeser menjadi Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanggamus. Khusus untuk posisi Sekretaris DPRD sepeninggal Suratman, sementara akan dijabat oleh Pelaksana Tugas. Namun belum ditentukan siapa Plt-nya.

Terakhir, posisi Kepala Dinas Sosial Tanggamus kini diisi Zulfadli, yang sebelumnya kepala Diskoperindag. Posisi yang ditinggalkan Zulfadli masih lowong dan akan diisi seorang Pelaksana Tugas.

Bupati Tanggamus Dewi Handajani dalam arahannya mengatakan, bahwa pergantian pejabat di lingkungan Pemkab Tanggamus adalah suatu hal yang biasa. Sebab tujuannya untuk menyesuaikan keperluan organisasi dan penyegaran.

“Pelantikan adalah suatu hal yang biasa terjadi di instansi pemerintah daerah. Tak lain ini untuk kepentingan organisasi bukan kepentingan pribadi ataupun tertentu. Mari kita sama-sama menyikapi (rolling) ini dengan positif,” ujar Bunda Dewi — sapaan akrabnya.

Bupati menambahkan, apapun jabatannya, merupakan amanah dari Tuhan. Dalam prosesnya, bupati hanyalah sebagai penunjang sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Yang paling penting, jalankan tugas pokok fungsi dengan baik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berikan pelayanan prima dan RATU kepada masyarakat. Pelantikan ini bukan yang terakhir, kami tetap melakukan evaluasi, termasuk juga loyalitas dan integritas,” tandas Dewi Handajani. (ayp)




Wabup Tanggamus: Tak Ada Toleransi soal Narkoba, HS Diberhentikan

KEPASTIAN SANKSI: Wabup Tanggamus A.M. Syafi’i di hadapan awak media menegaskan kepastian sanksi berupa pemberhentian honorer terhadap HS, lantaran terlibat penyalahgunaaan narkoba.

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Wakil Bupati Tanggamus Hi. A.M. Syafi’i, S.Ag. sangat prihatin atas perbuatan salah satu protokolnya, HS (32) yang terbelit penyalahgunaan narkoba. Dan kini, HS harus mengikuti proses hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelumnya, ia bersama satu tersangka pengedar dan tiga penyalahguna narkoba lainnya, diamankan petugas Polres Tanggamus Sabtu (8/6) sore.

Namun sebagai Wabup Tanggamus, Syafi’i juga tak bisa berhenti pada rasa prihatin terhadap HS. Sebab, sebagai representasi wajah organisasi Pemkab Tanggamus, Syafi’i juga harus memberikan sanksi tegas terhadap HS. Sanksi tegas tersebut adalah pemecatan.

“Benar (HS) salah satu protokol di Sekretariat Daerah Tanggamus. Tapi karena dia terlibat penyalahgunaaan narkoba, ya sanksi tegasnya sudah jelas, pemecatan. Secara pribadi sebagai sesama manusia, ya saya prihatin dan kasihan. Tapi kesalahan yang dia lakukan ya pasti ada konsekuensinya,” ujar Syafi’i saat dijumpai awak media, Jumat (14/6) siang.

Selebihnya, kata wabup, proses hukum terhadap HS sepenuhnya adalah wewenang Polres Tanggamus. Syafi’i pun sangat menyesalkan perbuatan HS yang sampai merugikan diri sendiri, keluarga, dan juga cukup menodai nama Pemkab Tanggamus.

“Meskipun statusnya adalah honorer, bukan ASN, tetapi HS bekerja di lingkungan pemda. Bahkan sebagai seorang protokol. Sepatutnya dia memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Bukan malah sebaliknya,” kata Wabup Tanggamus seraya menegaskan, bahwa pemkab tak akan memberikan pembelaan karena pemkab berkomitmen tak ada toleransi untuk penyalahgunaan narkoba.

Masih di kesempatan yang sama, Syafi’i mengimbau kepada seluruh jajaran ASN dan honorer di Kabupaten Tanggamus agar jangan pernah “berkenalan” dengan narkoba. Sebab jika masih muncul HS-HS lain, sanksi tegas berupa pemecatan siap menanti.

Tertangkapnya HS alias Bogel atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu ini, juga membuat kaget seluruh rekannya yang bertugas di Bagian Protokol. Khususnya Kepala Bagian Protokol Sekdakab Tanggamus, Royensyah.

Menurut Royen dirinya kaget saat mendapat kabar salah satu anak buahnya tertangkap atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu.

Baca juga: Oknum Protokol Wabup Tanggamus dan 4 Pria Lain Diciduk usai Pesta Narkoba

“Saya secara pribadi dan kawan-kawan kaget. Sebab Bogel ini anaknya setahu kami tidak neko-neko dan soal pekerjaan juga cukup baik,” kata Royen yang ditemui di Gedung DPRD Tanggamus, Jumat (14/6).

Selama ini yang ia tahu, Bogel merupakan sosok yang tertutup. Tidak hanya kepada pimpinan, terhadap sesama rekan di lapangan ia juga tertutup.

“Iya, orangnya tertutup. Tapi kalau soal pekerjaan, saya akui dia sangat bagus. Mau jam berapa ditelepon dan diberi tugas, pasti berangkat dan dilaksanakan,” tutur Royen.

Atas perbuatan HS ini, Royensyah meyakini bahwa HS akan diberi sanksi terberat, yaitu diberhentikan. Sebab, dirinya mengaku sudah ada koordinasi dari pimpinan tertinggi Pemkab Tanggamus terkait pemberhentian HS.

“Pimpinan sudah panggil Kasubbag saya. Intinya pimpinan memerintahkan HS diberi sanksi tegas, yaitu diberhentikan dari honorer,” tandas Royensyah. (ayp)




Hendra Wijaya Mega dan Retno Noviana Resmi Kembali ke Posisi Semula

SUMPAH JABATAN: (Dari kiri) Hendra Wijaya Mega, Retno Noviana, dan beberapa pejabat lain, diambil sumpahnya saat pelantikan oleh Bupati Tanggamus Dewi Handajani. (Foto: DISKOMINFO TANGGAMUS)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 821.2/433/37/2019, Bupati Hj. Dewi Handajani, S.E., M.M. kembali melantik jabatan Administrator, Camat, Lurah, dan Pengawas.

Pejabat yang dilantik, yaitu Hendra Wijaya Mega sebagai Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan, lalu Retno Noviana Damayanti resmi kembali menjabat Kepala Dinas Pariwisata. Berikutnya Darsun dilantik sebagai Camat Kelumbayan Barat. Syafrizal sebagai Kabid PAUD Dikmas dan Pendidikan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan.

Kemudian Supodo dilantik sebagai Kabid Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan. Aguslan sebagai Kasi Bina Sumber Daya Manusia pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan. Terakhir Ermunaidi dilantik sebagai Lurah Baros, Kecamatan Kotaagung.

Dalam arahannya, Bupati Tanggamus Dewi Handajani menyampaikan, proses pelantikan adalah hal yang biasa terjadi. Semua itu dilakukan supaya tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik. Dewi Handajani berharap kepada para pejabat yang baru dilantik, agar menjaga amanah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa serta masyarakat Kabupaten Tanggamus.

“Saya harap pejabat yang baru dilantik, untuk memikirkan apa langkah-langkah yang akan dilakukan. Itu karena bapak dan ibu yang baru dilantik, merupakan motor penggerak bagi pelayanan masyarakat, menggerakkan roda pembangunan serta pemerintahan,” kata bupati.

Masih dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, Dewi Handajani melanjutkan, para pejabat yang baru saja dilantik tidak menutup kemungkinan akan dievaluasi. Seandainya di kemudian hari para pejabat tersebut tidak sanggup mengemban amanah, tidak dapat memberikan kinerja yang baik, serta tidak bisa mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus, maka akan dicari sosok yang lebih tepat.

“Jadi dalam hal ini, masalah kinerja dan loyalitas, juga menjadi bahan evaluasi. Kami memiliki 55 Program AKSI dan itu harus dilaksanakan dan diterjemahkan dengan baik. Dalam hal ini kami mengharapkan inovasi-inovasi, dengan harapan menghadirkan pembangunan yang merata, berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat Tanggamus,” tegas Dewi Handajani yang didampingi Wabup Hi. AM. Syafi’i, S.Ag. (ayp)




KORUT Fasilitasi Doa Bersama Berbagi Ruang Menuju Kedamaian, Pascakonflik Satwa vs Manusia di Tanggamus

MOHON KESELAMATAN: Warga Blok 3 sampai Blok 8 Pekon Gunungdoh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, kompak berdoa bersama dengan Anggota Komisi IV DPR RI Sudin, Ketua KORUT Fajar Sumantri, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, perwakilan Pemkab Tanggamus Paksi Marga, Dandim 0424 Letkol (Arh) Anang Hasto Utomo, dan perwakilan Polres Tanggamus serta KPHL Kotaagung Utara dengan tema Berbagi Ruang Menuju Keselamatan agar konflik antara manusia dengan satwa gajah tidak terjadi lagi. (Foto-foto: IST)

 

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Sekelompok masyarakat di Blok 3 sampai Blok 8 Pekon Gunungdoh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, punya cara menarik untuk mencegah terjadinya konflik dengan kawanan gajah liar. Mereka mengadakan Doa Bersama bertema Berbagi Ruang Menuju Kedamaian dalam rangka memohon perlindungan, keselamatan, dan barokah Allah SWT.

Doa bersama yang turut dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI, Sudin, S.E. itu, sebagai wujud ”permohonan izin” masyarakat terhadap kawanan gajah liar yang sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Kegiatan tersebut terlaksana berkat fasilitasi dari Konsorsium Kotaagung Utara (KORUT) di bawah komando Fajar Sumantri. Kemudian didukung penuh oleh DPR RI melalui Komisi IV Sudin, Pemkab dan DPRD Tanggamus, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kotaagung Utara, Kodim 0424 dan Polres Tanggamus.

Untuk diketahui, beberapa bulan lalu, Blok 3 hingga Blok 8 Pekon Gunungdoh menjadi sebagian area berlangsungnya konflik. Bahkan memunculkan satu korban jiwa. Kejadian itu menjadi suatu traumatik tersendiri bagi masyarakat setempat. Mengingat gubuk, kebun (lahan garapan), dan tanaman milik sebagian warga pun turut menjadi bagian kerusakan akibat konflik itu.

Oleh karena itu, masyarakat setempat berinisiatif untuk mengadakan doa bersama dalam rangka memohon perlindungan, keselamatan, dan barokah Allah SWT. Lebih dari 350 warga Blok 3 sampai Blok 8, turut andil memanjatkan doa kepada Allah SWT yang digelar di pelataran SD Blok 3 Pekon Gunungdoh.

Lagu wajib Indonesia Raya yang menggema dari Paduan Suara para guru Sekolah Dasar Blok 3 Pekon Gunungdoh, mengawali doa bersama tersebut. Ketua Panitia Doa Bersama, Jastra Maidi merasa bangga dengan kekompakkan, persatuan, dan kesatuan yang ditunjukkan oleh masyarakat Blok 3 sampai Blok 8.

”Kekompakkan semacam ini harus tetap dijunjung tinggi, demi kemajuan dan keselamatan kita bersama,” ujar Jastra.

Kemudian sambutan dari perwakilan tokoh masyarakat, H. Usman Teguh. Dia mengisahkan, sejak tahun 1980-an membuka lahan garapan, dia dan warga lainnya sadar, bahwa mereka mencari peruntungan di lahan millik negara. Kesadaran tersebut tetap dipegang teguh hingga saat ini.

”Dan masyarakat siap membantu serta mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan oleh pemerintah,” kata Usman Teguh.

Mewakili Penjabat Bupati Tanggamus Ir. Zainal Abidin, M.T, Asisten I Paksi Marga mengatakan, doa merupakan suatu bagian yang sangat penting dilakukan, dengan dibarengi usaha.

”Konflik antara satwa gajah dengan manusia telah terjadi lebih dari setahun lalu di Kecamatan Semaka dan Bandar Negeri Semuong. Untuk itu, saat ini mari kita panjatkan permohonan meminta keselamatan dan perlindungan dari Allah SWT,” ajak Paksi Marga.

Menurut Ketua KORUT Fajar Sumantri, doa bersama itu merupakan suatu bukti kekompakan masyarakat yang menggarap di kawasan hutan (dengan izin). Doa bersama itu semacam “cara lain” dalam penanganan konflik satwa liar (gajah) yang telah terjadi di Tanggamus.

”Segala isi alam adalah milikNya. Dan segala yang terjadi adalah kehendakNya. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini mari kita bersama memohon yang terbaik kepadaNya sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya berbagi ruang antara manusia dan satwa yang juga memiliki hak atas tanaman yang ada di kawasan,” ujar Fajar Sumantri.

Selanjutnya, masih kata dia, berbagi peran multi-stakeholder sangat dibutuhkan dalam permasalahan konflik ini. Khususnya Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya, yaitu TNBBS dan BKSDA. Lalu DPR RI, DPRD Provinsi Lampung, dan DPRD Kabupaten Tanggamus.

”Dan yang pasti Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kehutanan dan KPHL serta Pemerintah Kabupaten Tanggamus beserta Jajaran hingga ke tingkat pekon,” ungkap Fajar lagi.

Setelah penyampaian sambutan-sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan tausiah dengan tema Berbagi Ruang Menuju Kedamaian Sesama Makhluk Ciptaan Tuhan YME yang disampaikan oleh Dandim 0424/Tanggamus Letkol (Arh) Anang Hasto Utomo. Disambung dengan doa bersama yang diimami Ustadz Syarifudiin. Selain memohon perlindungan, keselamatan, dan kebarokahan, doa bersama itu juga turut mendoakan Almarhumah Mbah Surip yang telah menjadi korban dari konflik antara satwa gajah dengan manusia.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD Tanggamus heri Agus Setiawan, S.Sos., Kasat Binmas Polres Tanggamus Iptu. H. Irfansyah Panjaitan mewakili Kapolres AKBP I Made Rasma, Kepala KPHL Kotaagung Utara Zulhaidir, S.P., M.Si. dan Camat Bandar Negeri Semuong Suwandi. (ayp)




Pemkab Tanggamus Dukung Pemekaran 5 Pekon

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Pemerintah Kabupaten Tanggamus mendukung lima pekon di tiga kecamatan yang saat ini masuk persiapan pemekaran. Sebab pemekaran sebuah wilayah, adalah slah satu langkah memajukan suatu daerah.

Hal itu disampaikan Asisten I Pemkab Tanggamus Paksi Marga. Menurut dia selain salah satu langkah memajukan suatu daerah, pemekaran tersebut juga untuk mempersingkat rentang jarak pelayanan dari pemerintah kabupaten ke masyarakat di desa.

“Kami dukung pemekaran lima pekon itu. Tujuannya supaya ada pembangunan di suatu wilayah dan agar pembangunannya merata,” ujar Paksi Marga, Rabu (4/7).

Ia mengaku tidak masalah, apabila awal pemekaran harus ada pembagian aset dan keuangan. Namun seiring berjalannya waktu, hal itu akan teratasi, baik oleh daerah induk maupun daerah yang baru mekar.

Diberitakan sebelumnya oleh Trans Lampung sebelumnya, lima pekon di tiga kecamatan Kabupaten Tanggamus, mulai masuk masa tinjauan pemekaran sampai tiga tahun ke depan. Kelima pekon yang akan dimekarkan, yaitu Pekon Lengkulai di Kecamatan Kelumbayan Barat. Lalu di Kecamatan Ulubelu meliputi Pekon Ngarip, Gunungsari, dan Sirnagalih. Kemudian Pekon Sanggi di Kecamatan Bandarnegeri Semong.

Kasubbag Pemerintahan Pekon M. Yudhi mengatakan, kelima pekon itu statusnya pekon induk dan nanti dimekarkan masing-masing satu pekon. Sedangkan bakal nama pekon baru, belum dipastikan. Karena masih masa evaluasi antara satu sampai tiga tahun ke depan.

“Jika dalam satu tahun ke depan sudah ada yang siap, maka bisa mekar dan berdiri pekon baru secara definitif. Dan jika sampai tiga tahun hasil evaluasi tidak menunjukkan perkembangan, maka tidak dimekarkan,” terang Yudhi Jumat (29/6), mewakili Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Pemkab Tanggamus Robin Sadek.

Ia mengaku usulan pemekaran pekon sudah muncul sejak tahun lalu yang diusulkan ke kecamatan masing-masing. Lantas dari kecamatan mengusulkan ke Pemkab Tanggamus dan dievaluasi.

“Hasil evaluasi kami usulan bisa diterima dan diteruskan ke Pemprov Lampung, dan keluar keputusan desa persiapan,” ujar Yudhi.

Selama masa desa persiapan akan terus dibimbing, dipantau, dan dievaluasi. Harapannya ada perubahan berupa perkembangan yang mengarah pada munculnya pekon baru. Jika itu ada maka bisa didirikan pekon baru secara definitif.

“Pastinya harus ada perkembangan dan sementara ini kami yakin pekon-pekon itu bisa untuk dimekarkan, meski keputusannya nanti setelah hasil akhir evaluasi,” terang Yudhi.

Ia mengaku, bekal untuk pemekaran pekon yakni jumlah penduduk minimal 8.000 jiwa atau ada 800 kepala keluarga (KK) yang nanti dibagi untuk dua pekon. Lalu minimal usia pekon induk lima tahun, tersedianya sarana dan prasarana seperti sekolah, bakal tanah untuk kantor pekon, dan lapangan.

”Semua itu harus terpenuhi dahulu,” tegas Yudhi.

Dia mengaku, bisa atau tidaknya sebuah pekon mekar, tergantung keputusan Pemprov Lampung. Hal itu mulai dari keputusan pendirian pekon persiapan sampai hasil akhir bisa jadi pekon definitif. Sedangkan peran pemkab hanya memberikan rekomendasi.

Untuk itu, Pemkab Tanggamus minta kepada pekon yang akan dimekarkan agar melakukan perkembangan pembangunan di pekonnya. Sebab itu, indikator pekon tersebut bisa dimekarkan atau tidak. Dan sampai saat ini cuma lima pekon itu saja yang usulkan pemekaran sebab persyaratannya berat.

Terkait dengan evaluasi pelaksanaan program Dana Desa, Yudhi menambahkan, hal itu tidak menjadi masalah. Selama ini belum ada instruksi resmi larangan pemekaran pekon jika dikaitkan dengan program Dana Desa.

”Maka peluang memekarkan pekon tetap terbuka,” tandasnya. (ayp/hkw)




Pembangunan Harus Didukung Masyarakat Tanggamus

Foto: DISKOMINFOSANDI TANGGAMUS

KUNJUNGI WARGA SANGGIUNGGAK: Ketua Tim 2 Safari Ramadan Pemkab Tanggamus sekaligus Ketua DPRD Heri Agus Setiawan saat mengunjungi warga Pekon Sanggiunggak.

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Empat tim Safari Ramadan Pemkab Tanggamus terus bergerak. Giliran Pekon Sanggiunggak, Kecamatan Bandarnegeri Semuong yang menjadi tuan rumah dari kedatangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus Heri Agus Setiawan sebagai Ketua Tim 2. Lokasi Safari Ramadan sekaligus buka puasa bersama, dipusatkan di kediaman Anggota DPRD asal Bandarnegeri Semuong Ahmaddiyan.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan tokoh masyarakat setempat, Juniar mengucapkan selamat datang pada Ketua DPRD Tanggamus beserta rombongan ke Pekon Sanggiunggak. Atas nama masyarakat, Juniar menyampaikan rasa bangga dan bahagianga atas kunjungan Tim 2 Safari Ramadan.

“Terlebih lagi atas bantuan untuk pembangunan Masjid Nurul Huda serta santunan untuk anak-anak yatim/piatu di pekon ini,” ungkap Juniar.

Menanggapi itu, Heri Agus Setiawan menyampaikam permohonan maaf jika dalam melayani masyarajat, pemerintah selama ini ada kekurangan. Selanjutnya dalam hal pembangunan, pemerintah bersama DPRD tidak mungkin berhasil, tanpa didukung seluruh perangkat pemerintahan baik di tingkat kecamatan maupun pekon dan seluruh elemen masyarakat.

“Dukungan yang pertama, utama, dan yang paling mudah, adalah bahwa kita bersama-sama menjaga situasi Tanggamus supaya tetap kondusif. Apalagi kita tahu sebentar lagi kita akan melaksanakan Pemilihan Bupati Tanggamus dan Pemilihan Gubernur Lampung. Tentu kita masing-masing punya pilihan, dan itu pasti berbeda. Perbedaan itulah yang tetap harus saling dihargai,” imbau politisi PDI Perjuangan itu.

Akhir-akhir ini, kata Heri, Indonesia baru saja diguncang dengan beberapa aksi terorisme. Bahkan penangkapan terduga teroris pun, sudah sampai di Lampung. Oleh karena itu, Heri meminta agar masyarakat Tanggamus, khususnya Bandarnegeri Semuong, tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan meningkatkan rasa kepedulian antarsesama.

“Pererat terus silaturahmi agar tetap tercipta kekeluargaan yang baik.

Selanjutnya dalam tausiah yang di sampaikan Ustad Makmun Siradz Beliau menyampaikan  bahwa Islam sangat tidak mentolelir radikalisme dan islam juga tidak mentolelir tentang tindakan tindakan bom bunuh diri yang telah terjadi di negeri kita ini. Selain itu beliau juga mengajak untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT serta berakhlakul karimah.

Pada kesempatan ini juga, kami mewakili Pemkab Tanggamus memberikan bantuan tunai kepada Masjid Nurul Huda senilai Rp20 juta serta santunan untuk anak yatim/ piatu senilai masing-masing Rp250 ribu kepada 20 anak. Semoga bermanfaat,” tandas Heri yang kemudian dilanjutkan dengan ceramah singkat, buka puasa bersama, diakhiri Solat Tarawih. (ayp)

 

 




Dukung Piala Kemenpora 2018, Pj. Bupati Tanggamus: Saya Siapkan Rekomendasi Tertulis untuk Kebutuhan Teknis dan Non Teknis

SIAPKAN REKOMENDASI DAN DISPOSISI: Pj. Bupati Tanggamus Zainal Abidin (kedua dari kiri) didampingi Kabag Hukum Nuripin, menegaskan siap memberikan rekomendasi dan disposisi untuk memudahkan persiapan teknis dan non teknis Madani Entertainment Tanggamus dan IYOS menyiapkan Gebyar Olahraga Piala Kemenpora 2018 dan Pesta Rakyat di Tanggamus, mereka akhirnya bisa bertemu setelah didampingi IWO Tanggamus. (Foto: IST)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Kesabaran, usaha, dan perjuangan tak akan mengkhianati hasil. Pepatah lama itu secara nyata dialami Pemilik Madani Entertainment Tanggamus, Firlinda dan Ketua Bidang Pertandingan Pengurus Nasional IYOS, Gatot Hendarto. Usaha keras mereka mewujudkan Gebyar Olahraga Piala Kemenpora 2018 dan Pesta Rakyat di Tanggamus, mulai menemui titik terang, setelah mendapatkan pendampingan dari IWO Kabupaten Tanggamus.

Sore tadi (8/5) sekitar pukul 16.50 WIB, Firlinda dan Gatot didampingi Dewan Etik 1 IWO Tanggamus A. Rapik Junaidi, Dewan Etik 2 Albertus Yogy Pratama, Ketua IWO Tanggamus Odo Kuswantoro, dan Anggota IWO Rudi Hartono, sukses menemui Penjabat Bupati Tanggamus Ir. Zainal Abidin, M.T.

Bertempat di ruang kerja bupati, Firlinda dan Gatot akhirnya bisa mengungkapkan uneg-uneg langsung pada bupati, terkait segala persiapan teknis dan non teknis pelaksanaan Gebyar Olahraga Piala Kemenpora 2018 dan Pesta Rakyat pada 23 hingga 29 Juli mendatang.

Tak sendirian, Zainal Abidin juga didampingi Kepala Bagian Hukum Setda Tanggamus Nuripin. Kemudian di tengah pembicaraan, menyusul Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Ristika Trianita. Ada juga tiga protokol bupati.

Menanggapi pertanyaan Firlinda dan Gatot soal kesiapan Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebagai tuan rumah even spektakuler yang bakal diikuti ribuan bibit atlet dari enam cabang olahraga itu, Zainal Abidin menegaskan bahwa Tanggamus siap. Dan baik atas nama pribadi maupun lembaga, bupati sangat mengapresiasi serta mendukung penuh gebyar tersebut.

“Mbak Linda dan Mas Gatot ndak perlu khawatir, Pemkab Tanggamus mendukung penuh dan siap jadi tuan rumah. Segala hal, mulai dari non teknis sampai teknis, silakan di-listing. Nanti saya akan memberikan disposisi tertulis langsung pada Kepala Dispora Tanggamus Rizal Pahlevi, agar dispora dan semua dinas terkait juga mendukung penuh kegiatan positif ini,” ungkap penjabat bupati.

Tak hanya itu, secara eksplisit dan spesifik, Zainal Abidin pun menegaskan, bahwa aset/fasilitas pemkab yang bisa dan laik digunakan untuk penginapan sementara para peserta, juga siap untuk dipinjam-pakaikan pada panitia.

“Selama itu aset atau fasilitas milik Pemkab Tanggamus, silakan digunakan, gratis. Dan jika masih kurang, ada juga beberapa lokasi bukan milik pemkab, yang mungkin bisa dipinjam juga. Namun kalau itu, perlu izin tertulis dari bupati. Dan saya siap memberikan (rekomendasi izin resmi tertulis) itu pada pemilik tempat. Jika masih kurang juga, berarti terpaksa harus mem-booking hotel. Kalau sudah milik swasta, berarti itu ada cost (biaya),” tegas penjabat bupati.

Masih seputar calon lokasi penginapan para peserta, Zainal Abidin mempersilakan Firlinda dan Gatot untuk bersama Badan  Pendapatan Daerah atau UPT yang mengurus aset pemkab, bersama-sama mensurvei masing-masing lokasi. Karena Zainal tidak menampik, bahwa namanya aset pemkab, bisa saja kondisinya kurang terawat.

“Pada prinsipnya, kami mendukung penuh dan siap menjadi tuan rumah. Selama hanya rekomendasi tertulis yang Mbak Linda dan Mas Gatot butuhkan, saya siap memberikan. Tapi kalau sudah menyangkut anggaran, nah itu yang agak repot,” ujar Zainal Abidin seraya berseloroh, namun serius.

Terkait alat transportasi para atlet dari penginapan menuju venue lomba dan sebaliknya, penjabat bupati juga menawarkan opsi bus karyawan pemkab. Dengan syarat, tidak sampai mengganggu jam operasional utama bus, yaitu pada jam berangkat dan pulang kerja.

Segera Siapkan Rapat Semua Stakeholder, Dipimpin Asisten Bidang Administrasi

MASIH dalam kesempatan yang sama, Penjabat Bupati Tanggamus Zainal Abidin juga menginstruksikan pada Kabag Hukum Nuripin dan Sekretaris Dispora Ristika, agar sesegara mungkin menyiapkan rapat semua stakeholder. Rapat yang melibatkan semua pihak tersebut, akan dipimpin Asisten Bidang Administrasi Drs. Firman Ranie.

“Saya mau rapat persiapannya dilaksanakan paling lambat pekan depan, dan sampaikan agar Pak Asisten Bidang Administrasi yang memimpin. Dispora segera susun surat undangan rapat untuk semua satker, mulai dari Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, BAPENDA, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perizinan dan Satu Pintu, KONI Tanggamus, serta pihak-pihak lain yang mungkin terlibat. Dan yang pasti, undang juga pihak penyelenggara yaitu Madani dan IYOS serta rekan-rekan dari IWO Tanggamus yang menjadi media partner even akbar ini,” beber Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setprov Lampung itu.

Perihal kelengkapan administrasi penunjukkan dari Kemenpora, Zainal Abidin meminta agar Firlinda dan Gatot langsung berkoordinasi dengan Kepala atau Sekretaris Dispora.

“Bahaya kalau saya ndak mendukung even ini. Bisa-bisa saya dibanting sama Kepala Dispora Lampung Pak Hanibal. Kan beliau jago karate,” canda bupati lagi.

Dirinya juga sangat mengapresiasi langkah Organisasi Profesi Jurnalistik IWO Tanggamus yang sudah mau terlibat langsung dalam even ini. Zainal Abidin berharap, terobosan yang dilakukan IWO Tanggamus saat ini, bisa dicontoh oleh organisasi-organisasi jurnalistik lainnya. Sebab semua itu demi kemajuan Kabupaten Tanggamus.

“Salut untuk rekan-rekan wartawan dari IWO Tanggamus. Lalu nanti pada saat seremonial pembukaan, kalau jadwalnya tidak berbenturan dengan agenda yang lebih penting, saya juga akan hadir Mbak Linda dan Mas Gatot. Semoga sukses ya,” tandas penjabat bupati. (ayp) 




Mei 2018 Ditetapkan Bulan Pendidikan dan Kebudayaan

BACAKAN AMANAT: Dandim 0424/Tanggamus Letkol (Arh) Anang Hasto Utomo membacakan amanah Pj. Bupati Zainal Abidin, saat memimpin Upacara Peringatan Hardiknas 2 Mei dan Harkitnas 20 Mei di lapangan pemkab setempat. (Foto: DISKOMINFOSANDI TANGGAMUS)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Tadi (2/5) pagi, Komandan Kodim 0424 Tanggamus Letnan Kolonel (Arh) Anang Hasto Utomo menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pendidikan 2 Mei dan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Dalam amanatnya saat membacakan sambutan tertulis Penjabat Bupati Tanggamus Ir. Zainal Abidin menekankan, bahwa Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bulan Mei tahun 2018 sebagai Bulan Pendidikan dan Kebudayaan.

Penetapan bulan Mei itu, kata dandim, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1959. Hal ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah akan pentingnya pendidikan negeri ini yang dilatarbelakangi sosok yang memiliki jasa luar biasa di dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara. Pria kelahiran 2 Mei 1889 silam itu adalah perubah tonggak sejarah pendidikan di Indonesia. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, bertemakan “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Pendidikan”.

“Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2018 juga didasari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 17445/MPK.A/TU/Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018, perihal Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2018.

Di hari pendidikan nasional ini, atas nama Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengapresiasi semua pelaku pendidikan di manapun berada yang telah mengambil peran aktif, untuk mencerdaskan saudara sebangsa setanah air,” ujar dandim.

Mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Tanggamus, merupakan tanggung jawab Tri Pusat Pendidikan. Yaitu terdiri dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Berdasarkan data yang ada di LPM Provinsi Lampung, mutu pendidikan Kabupaten Tanggamus tahun cukup naik signifikan.

“Yakni tahun 2016 berada di peringkat ke-14 dari 15 kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung dengan nilai SNP 1,79. Pada akhir tahun 2017, mutu pendidikan untuk jenjang sekolah dasar berdasarkan reputasi delapan standar nasional pendidikan nilai SNP ini 5,22, Kabupaten Tanggamus berada pada peringkat ketiga dari 15 kabupaten kota se-Provinsi Lampung. Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Tanggamus beserta seluruh pengawas dan tenaga pendidik,” ungkap Anang.

Momen Kebangkitan Nasional, seratus sepuluh tahun yang lalu, tepatnya tanggal 20 Mei 1908, berdiri organisasi politik pertama Budi Utomo. Organisasi tersebut dipelopori Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Momentum berharga dari berdirinya Budi Utomo, adalah munculnya sumber daya manusia Indonesia yang terjadi memiliki jiwa nasionalisme kebangsaan dan memiliki cita-cita mulia untuk melepaskan diri dari penjajahan.

“Dengan tampilnya sumber daya manusia yang unggul itulah, semangat kebangsaan nasional dimulai. Karena NKRI adalah negara demokrasi berlandaskan ideologi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat di tengah masyarakat. Komitmen terhadap NKRI sangat penting setelah sekian lama berdiri sebagai bangsa. Ancaman dan tantangan akan keutuhan negeri selalu datang. Bahkan sebagai dampak pesatnya kemajuan teknologi digital, ancaman radikalisme dan terorisme mendapatkan media baru untuk penyebaran paham mereka,” kata Anang.

Proklamator sekaligus Presiden pertama RI Ir. Soekarno pernah menekankan tentang pentingnya membangun karakter bangsa. Menurutnya, membangun suatu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan merupakan awal. Pada tahap utama berikutnya adalah membangun jiwa bangsa.

Upacara tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Tanggamus Hi. Andi Wijaya, S.T., M.M., Unsur Forkompinda beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas, seluruh Kepala OPD, Ketua dan Tim Penggerak PKK, Ketua DWP, seluruh Camat, dan para Tokoh Masyarakat/Agama/Pemuda. (ayp)