Dampri Raih Suara Tertinggi, Pemilihan RT 16 Lingkungan I Tanjungseneng

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Perolehan suara tertinggi pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) di RT 16 Lingkungan I Tanjungsenang, Kamis (6/7), didapat kandidat dengan nomor urut 3 yaitu Dampri.

Dari pantauan translampung.com, Dampri memperoleh suara 46 dari total suara 75 suara, kemudian disusul kandidat dengan nomor urut 1 yaitu Amri dengan memperoleh 25 suara, dan kandidat nomor urut 2 memperoleh 4 suara.

Diketahui, jalannya pemilihan Ketua RT berjalan dengan aman dan tertib, sehingga warga RT 16 Lingkungan I bisa dengan nyaman menyumbangkan suaranya. (hkw)




Pemilihan RT 16 Lingkungan I Tanjungsenang Miliki Tiga Kandidat

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Pemilihan RT 16 Lingkungan I Tanjungseneng memiliki 3 kandidat.

 

Dari pantauan translampung.com, tiga kandidat meliputi dari Amri dengan nomor urut 1, kemudian nomor urut 2 diisi oleh Armansyah dan nomor 3 diisi oleh Dampri. (hkw)




Kelurahan Tanjungseneng Gelar Pemilihan RT.16 Lingkungan I

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Kelurahan Tanjungsenang menggelar pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 16 Lingkungan I, acara demokrasi tingkat RT tersebut digelar di jalan Raden Saleh, Kelurahan Tanjungseneng, Kecamatan Tanjungseneng, Sabtu (6/7).

Kepala Lingkungan (Kaling) I Kelurahan Tanjungseneng, Widodo mengatakan, bahwa kegiatan tersebut akan digelar di 11 lokasi, kemudian baru 5 titik yang melaksanakan penyusunan panitia, sedangkan baru 1 yang menggelar pemilihan.

“Dari 11 titik baru satu yang menggelar pilihan dan 5 titik baru pembentukan panitia pemilihan. Dan ini lokasi yang pertama melaksanakan pemilihan,” kata Widodo

Kemudian, Ketua RT 16 Lk. I yang telah berakhir massa jabatannya, Ujang mengajak para kandidat yang nantinya terpilih untuk siap membantu program pemerintah kota dan kedepan lebih baik lagi. Selain itu Ujang memohon maaf kepada warga bila selama menjabat ada yang kurang atas pelayanannya.

“Mengimbau untuk RT yang terpilih, kedepan ayo kita bantu program pemerintah kota, dan melayani masyarakat dengan baik,” kata mantan Ketua RT 16, Lk I Tanjungseneng, Ujang.

“Bila selama saya menjabat ada pelayanan, tutur sapa selama saya menjabat ada yang kurang berkenan, saya meminta maaf. Mari kita bersama-sama membangun kerukunan antar warga, khususnya RT 16, Lk I Tanjungseneng,” pesannya. (hkw)




Danlanud Pangeran M. Bun Yamin Hadiri Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penghitungan Suara

TRANSLAMPUNG, LAMPUNG – Komandan Lanud Pangeran M. Bun Yamin Letnan Kolonel Pnb Ronal menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, bertempat di Hotel Novotel Jl.Gatot Subroto No. 136 Sukaraja, Bandar Lampung, Kamis (9/5).

Sampai saat ini untuk wilayah Lampung pelaksanaan pemilu 2019 terselenggara dengan aman, lancar dan transparan. Selama berlangsungnya Rapat Pleno terbuka ini, personel dari Polda Lampung dan jajaran TNI di Provinsi Lampung di siagakan. Pengamanan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan kepada penyelenggara pemilu, seluruh saksi dan undangan, serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Mewakili Gubernur Lampung Irwan Sihar Marpaung (Asisten 1 Prov Lampung), Ketua KPU Prov Lampung Nanang Trenggono, Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto, Kabinda Lampung Brigjen TNI Ig. Wahyu Hadi, Danrem 043/Gatam Kolonel Inf Taufiq Hanafi, Danlanal Lampung Kolonel Laut (P) Albertus Agung Priyo S., Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Ketua Bawaslu Lampung Fatiqatul Khoiriyah dan perwakilan para saksi partai politik lainnya. (*)




Pemilu 2019 Nyaris Gagal di Kotaagung Barat, Ketua KPU Tanggamus: “Penyebabnya Tanya Saja ke Sekretaris”

NYARIS GAGAL PEMILU: Lantaran belum ada titik temu akibat keterlambatan pembayaran honorarium KPPS 16 pekon di Kecamatan Kotaagung Barat, Pemilu 2019 di sana nyaris gagal hingga ada dialog dengan Komisioner KPU Tanggamus.

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Hari H pencoblosan Pemilihan Umum 2019 yang tinggal beberapa jam ke depan, sempat mengalami kendala cukup fatal di Kabupaten Tanggamus. Pasalnya, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kabupaten Tanggamus belum menerima honorarium hingga Rabu (17/4) dini hari.

Kondisi tersebut memicu pro dan kontra di kalangan KPPS. Pun demikian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus menjanjikan membayarkan honor KPPS sehari setelah pencoblosan. Tepatnya Kamis (18/4). Janji tersebut diperkuat dengan surat pernyataan dari Sekretaris KPU Tanggamus, Yetrisman, saat digeruduk oleh perwakilan KPPS dari 20 kecamatan.

Ketua KPU Tanggamus Otto Yuri Saputra saat dijumpai di Kantor Kecamatan Kotaagung Barat dini hari tadi membenarkan, honorarium KPPS yang bertugas di 1.975 tempat pemungutan suara (TPS) di Tanggamus, belum dibayarkan. Namun ketika ditanya lebih dalam terkait penyebab keterlambatan ini, Otto hanya menerangkan dengan singkat.

“Soal keterlambatan (honor KPPS), ya memang betul. Dinamika yang terjadi seperti ini. Dan memang ini hanya terjadi di Kabupaten Tanggamus. Apa penyebab (keterlambatan), silakan tanya ke Sekretaris KPU (Yetrisman, Red). Karena kalau saya dan teman-teman komisioner, tidak berwenang mengurusi anggaran. Soal anggaran, sepenuhnya wewenang Sekretaris KPU,” ujar Otto Yuri Saputra seraya menyebutkan total anggaran honorarium KPPS se-Tanggamus mencapai Rp8 miliar.

NEGOSIASI: Ketua KPU Tanggamus Otto Yuri Saputra bersama Komisioner KPU, bernegosiasi dengan KPPS agar mereka tetap laksanakan tugas di TPS Rabu pagi.

Dengan fenomena yang cukup mencoreng kinerja Sekretariat KPU Tanggamus ini, Otto Yuri Saputra pun tampak geram. Meski ia berusaha keras menyembunyikan kegeramannya itu, tapi tetap terlihat dari nada bicara dan ekspresinya wajahnya ketika menjawab “berondongan” pertanyaan dari wartawan seputar keterlambatan ini.

“Sekali lagi ya, untuk lebih jelasnya, silakan tanya langsung ke Sekretaris KPU Tanggamus. Kalau yang saya tahu, keterlambatan pembayaran honorarium KPPS satu kabupaten ini, akibat lambannya Sekretariat KPU Tanggamus menyusun administrasi untuk diajukan ke KPPN. Hari ini tadi beliau (Yetrisman, Red) juga sudah menjumpai perwakilan (KPPS) dari 20 kecamatan. Hasil pertemuan itu, honorarium dibayarkan Kamis (18/4). Diperkuat dengan surat pernyataan dari beliau,” kata Otto lagi.

Honorarium KPPS ini termasuk dalam salah satu poin dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota Serentak.

Berdasarkan aturan tersebut, honor KPPS dianggarkan sebesar Rp500 ribu untuk anggota dan Rp550 ribu untuk ketua. Honor tersebut dibayarkan per kegiatan yang diagendakan dalam rangkaian pemilu.

Sementara untuk pemungutan suara yang digelar bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, ada petugas KPPS Luar Negeri (KPPS-LN). Setiap anggota KPPS-LN mendapat honorarium sebesar Rp6 juta. Sedangkan untuk ketua mendapat Rp6,5 juta.

Sebelumnya viral di media sosial Facebook, sebuah unggahan berisi foto suasana massa berkumpul di sebuah tempat malam hari, dengan keterangan: “Kotaagung barat gagal memilih, Honor petugas kpps TDK kluar”. Foto dan keterangan itu diunggah oleh akun Facebook bernama Rudi Hermawan.

Sejurus kemudian, unggahan itu menjadi buah bibir netizen dan dengan cepat screenshot-nya menyebar di grup-grop WhatsApp. Setelah digali lebih dalam, ternyata bukan hanya KPPS dari 16 pekon di Kecamatan Kotaagung Barat yang belum menerima honor. Melainkan KPPS yang bertugas di seluruh TPS di Kabupaten Tanggamus.

Untuk menetralisir suasana dan bernegosiasi dengan KPPS dari 16 pekon di Kecamatan Kotaagung Barat, Otto Yuri Saputra beserta beberapa Komisioner KPU, langsung berdialog dengan massa yang berkumpul di kantor kecamatan setempat.

Kekeuh Bukan Salah KPU, tapi Kesalahan Kesekretariatan

DENGAN kondisi ini, Otto Yuri Saputra selaku Ketua KPU Tanggamus, sangat keberatan jika lembaga yang ia pimpin dipersalahkan. Sebab, segala material kesiapan Pemilu 2019 yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) komisioner sudah diselesaikan dengan baik. Sementara perihal anggaran, adalah tupoksi dari Sekretariat KPU, bukan komisioner.

“Tegas saya katakan di sini, keterlambatan ini adalah kesalahan Sekretaris KPU Tanggamus. Bukan (kesalahan) saya atau teman-teman komisioner. Karena apa yang menjadi tupoksi kami selaku komisioner, sudah kami kerjakan semua,” tegas Otto Saputra.

“Kalau memang tidak sanggup (jadi Sekretaris KPU), ya lapor ke bupati bahwa tidak sanggup. Karena masalah ini sangat fatal. Dan parahnya lagi, ini hanya terjadi di Tanggamus,” celetuk Otto.

Dia pun menyebutkan, jika saklek merujuk pada aturan, sebenarnya honorarium KPPS baru bisa dibayarkan seusai pencoblosan. Namun tidak bisa melulu saklek pada aturan. Karena di lapangan, berhadapan dengan banyak orang yang menurut Otto setiap kepala berbeda versinya.

“Kita kan ikut kearifan lokal. Artinya dibayarkan dulu, baru kerja. Walaupun kalau berdasarkan aturan, seharusnya kerja dulu, baru terima honornya. Tapi kita nggak mau begitu. Apalagi pada pemilu sebelum-sebelumnya, juga sudah dibiasakan dibayarkan dulu honornya baru kerja. Jadi kalau tiba-tiba kita mau saklek pada aturan, ya bisa berantakan,” ungkap Otto.

Nyaris Picu Kegagalan Pemilu di Kotaagung Barat

SEBELUM berdialog langsung dengan Komisioner KPU Tanggamus di bawah pengamanan Dandim 0424 Letkol (Arh) Anang Hasto Utomo dan Kapolres AKBP Hesmu Baroto, S.I.K., M.M., para petugas KPPS dari 16 pekon di Kecamatan Kotaagung Barat ogah melaksanakan tugasnya di TPS pada Rabu pagi ini.

SUASANA KANTOR KECAMATAN: Beginilah suasana Kantor Kecamatan Kotaagung Barat Rabu (17/4) dini hari, dipenuhi KPPS yang mempertanyakan honor mereka dan mengancam mogok kerja.

Beruntung setelah bertemu, berdialog, dan bernegosiasi dengan Komisioner KPU Tanggamus, tensi situasi berhasil direda. Dan petugas KPPS Kotaagung Barat bersedia melaksanakan tugasnya.

Sayangnya hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris KPU Tanggamus, Yetrisman, masih belum berhasil dimintai tanggapan. Nomor telepon seluler Yetrisman yang didapatkan dari salah seorang pegawai di Sekretariat KPU Tanggamus, dalam keadaan tidak aktif. (ayp)




Jaga Situasi Jelang Pemilu dan Suntikkan Semangat, Wakapolda Lampung Kunjungi Tanggamus

DIKALUNGI KAIN TAPIS: Sepasang Pocil binaan Polres Tanggamus mengalungi Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa dengan kain tapis, Senin (4/3). (Foto-foto: HUMAS POLRES TANGGAMUS)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Suhu politik jelang Pemilihan Presiden RI dan Pemilihan Legislatif 2019, membuat setiap instansi penegak hukum bergerak proaktif agar situasi tetap kondusif. Demikian juga seperti yang dilakukan Kepolisian Daerah Lampung dan jajaran. Salah satu upayanya dengan silaturahmi dan kunjungan Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa Putra, S.I.K., M.H. mengunjungi Polres Tanggamus, Senin (4/3) siang.

Kunjungan mantan Karopaminal Divpropam Polri tersebut ke Tanggamus, dalam rangka memberikan pengarahan kepada anggota Polri dan seluruh polsek jajaran di Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu. Tak hanya itu, Brigjen Pol Teddy Minahasa juga melakukan talk show dengan tema “Menuju Pemilu Damai dan Sejuk”. Talk show digelar di Gedung Fasilitas Utama (GFU) Islamic Center Kotaagung usai kunjungan di Mapolres Tanggamus.

Wakapolda turut didampingi Karo Ops Kombes Pol Drs. Yossy Hariyoso, Dir Intelkam Kombes Pol Drs. Amran Ampu Lembang, M.Si., dan Kabidkum Polda Lampung Kombes Pol Heri Setiawan, S.I.K. Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto, S.I.K., M.M. bersama jajarannya, Forkopimda Tanggamus dan Pringsewu, serta Polisi Cilik menyambut Wakapolda Lampung dengan pengalungan kain tapis.

Hesmu Baroto mengatakan, kunjungan orang nomor dua di jajaran Polda Lampung tersebut dalam rangka memberikan pengarahan kepada seluruh personel Polres Tanggamus. Setelah itu, wakapolda juga dijadwalkan memberikan talk show di Aula Aryaguna Mapolres Tanggamus. Kemudian mengisi talk show di GFU Islamic Center Kotaagung.

“Wakapolda ke sini itu untuk memberikan semangat kepada anggota. Tidak hanya dalam rangka pemilu, namun juga terkait banyak hal. Khususnya dalam menjalankan tugas sehari-hari,” terang Kapolres Tanggamus.

SAMBUT WAKAPOLDA LAMPUNG: Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto mendampingi Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa bersalaman satu per satu dengan Wabup dan Forkopimda Tanggamus serta perwakilan Pemkab Pringsewu.

Turut menyambut kedatangan mantan Kapolda Banten itu dan rombongan, yaitu Wakil Bupati Tanggamus Hi. AM. Syafi’i, S.Ag., Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, S.Sos., Kasdim 0424/Tgm Mayor (Inf) Suhada Erwin, Kajari Tanggamus David Palapa Duarsa, S.H., M.H., Kalapas Kelas IIB Kotaagung Sohibur Rachman, A.Md.IP., S.Sos., M.H. serta perwakilan Pemkab dan Forkopimda Pringsewu. (ayp)




Jelang Pemilu, Plt.Kasat Pol.PP ikut Rakernas Pemantapan.

TRANSLAMPUNG.COM,KALIANDA – Jelang pelaksanaan Pemilihan legeslatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden yang sembentar lagi digelar, Plt.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Lamsel, Heri Bastian ikuti Rapat Kerja Nasional di Jakarta.

Menurut Heri Bastian, Rakernas ini untuk mengkonsolidasikan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat didaerah dalam menghadapi Pemilihan legeslatif dan Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

“Rakornas ini untuk pemantapan seluruh personil Sat Pol.PP dan Satlinmas se-Indonesia. Kegiatan dimulai dari tanggal 29-31 Januari di Hotel Mercure convention center, ancol Jakarta,” kata Heri, saat dihubungi Translampung.com, Rabu (30/1/2019).

Selain materi tentang pemantapan pemilu, lanjut Heri juga untuk menyatukan visi dalam menciptakan situasi kondusi yang aman untuk mendukung suksesnya Pemilu 2019.

“Anggota Sat.Pol.PP dan Linmas merupakan bagian unsur masyarakat ditempat masing-masing. Untuk itu, mereka senantiasa melakukan pengamanan, deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi ganguan kamtibmas,” ungkapnya.

Setelah mengikuti Rakernas ini, ditambahkan dia, nantinya ilmu yang didapat akan langsung diterapkan keseluruh anggota Sat.Pol.PP Lamsel dalam menghadapi Pemilu tersebut.

“Mudah-mudahan nantinya, Kamtimas dilamsel menjelang pelaksanaan hingga pasca pemilu dapat terjaga, aman dan kondusif,” pungkasnya.(Johan)




Polisi Kawal Distribusi Logistik Pemilu untuk 8 Pekon Seberang Laut

DEMI SUKSES PEMILU: Personel Polsek Pematangsawa yang bertugas PAM TPS, mengawal pendistribusian 60 kotak logistik Pilgub Lampung dan Pilbup Tanggamus untuk 30 TPS di 8 pekon yang berada di seberang laut wilayah Kecamatan Pamatangsawa. (Foto: DOK POLSEK PEMATANGSAWA)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Kabupaten Tanggamus adalah salah satu dari beberapa daerah di Provinsi Lampung yang memiliki wilayah laut. Kondisi geografis Bumi Begawi Jejama yang terpisah oleh lautan, membuat aparat penegak hukum bekerja ekstra mendistribusikan logistik Pemilihan Gubernur Lampung dan Pemilihan Bupati Tanggamus 2018.

Seperti yang dilakukan Kapolsek Pematangsawa Ipda. Lukman beserta personelnya, Minggu (24/6) pagi ini. Selain mengawal dan mengamankan distribusi logistik jalur darat, mereka juga harus mengamankan distribusi logistik pilkada via laut.

Lukman mengatakan, yang didistribusikan hari ini, berupa 30 kotak logistik Pilbup Tanggamus dan 30 kotak logistik Pilgub Lampung. Perpindahan logistik dari kendaraan mobil ke PPS menggunakan perahu via jalur laut.

“Pengawalan dilakukan 11 anggota Polri Pam TPS, 4 petugas Panwas, dan 3 petugas PPK Pematangsawa,” beber Lukman, mewakili Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma, S.I.K., M.Si.

Ada 30 TPS di 8 Pekon Seberang Laut
KAPOLSEK Pematangsawa Ipda. Lukman kembali menerangkan, logistik yang didistribusikan via laut hari ini untuk 30 tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di 8 pekon.

“Yaitu meliputi Pekon Tampangtua dengan 3 TPS, Pekon Tampangmuda dengan 4 TPS, Pekon Martanda dengan 4 TPS, Pekon Kaurgading dengan 3 TPS, Pekon Tirom dengan 6 TPS, Pekon Wayasahan ada 2 TPS, Pekon Karangbrak ada 2 TPS, dan Pekon Telukbrak dengan 6 TPS,” papar Lukman.

Sebelum keberangkatan, kapolsek memberikan pengarahan pada para petugas pengawal pendistribusian logistik menggunakan perahu. Sebelum berangkat, juga telah dilakukan pemeriksaan sesuai standar operasional, yaitu wajib menggunakan pelampung (life jacket).

“Personil pengawalan dan seluruh kru KPU dan Panwaslu untuk wajib menggunakan pelampung untuk menjaga keselamatan diri selama di perairan,” tandas Lukman. (ayp)