Keren!! BAPPEDA Tanggamus “Jual” Pantai Cukuhbalak, Limau, dan Kelumbayan di AOE 2018 Tangerang

DUTA PARIWISATA TANGGAMUS: Juara I Putri Otonomi Daerah Tanggamus Elsa Lusiane P. dari Kecamatan Kelumbayan (kiri) dan Juara I Putri Hijab Lampung Anistia Rizqi Khoirunnisa dari Kecamatan Sumberejo menjadi Duta Pariwisata Tanggamus saat visualisasi pantai-pantai di Kelumbayan, Limau, dan Cukuhbalak untuk dipamerkan pada AOE 2018. (Foto-foto: DOK BAPPEDA TANGGAMUS)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Tak kenal lelah, terus melangkah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tanggamus senantiasa konsisten mempromosikan potensi sektor pariwisata Bumi Begawi Jejama beserta hasil pembangunan pariwisata.

Kali ini, BAPPEDA akan “menjual” eksostisme wisata pantai yang terbentang di pesisir Tanggamus, pada ajang APKASI Otonomi Expo (AOE) 2018. Even yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 Juli mendatang, dipusatkan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City Tangerang.

Kepala BAPPEDA Tanggamus Hendra Wijaya Mega mengatakan, bukan perkara mudah daerah setingkat kabupaten bisa mendapatkan peluang emas untuk mempromosikan sektor pariwisata pada ajang tersebut. Dan setelah berhasil didapatkan, kini BAPPEDA baru saja rampung membuat highlights visualisasi keindahan alami beberapa pantai yang dimiliki Tanggamus.

“Setelah melalui beragam pertimbangan, akhirnya ada beberapa lokasi obyek wisata pantai yang kami visualisasikan. Tahap persiapan untuk AOE 2018 ini, kami juga langsung melibatkan Juara I Puteri Otonomi Daerah Kabupaten Tanggamus, Elsa Lusiane P. yang merupakan perwakilan dari Kecamatan Kelumbayan. Kemudian Juara I Puteri Hijab Provinsi Lampung, Anistia Rizqi Khoirunnisa perwakilan dari Kecamatan Sumberejo,” jelas Hendra Wijaya Mega pada translampung.com via Messenger, Rabu (23/5) petang.

Starting highlights visualisasi wisata pantai, kata Hendra, dimulai dari Kecamatan Cukuhbalak dan Limau pada Sabtu (5/5) lalu. Kemudian dari Sabtu (12/5) hingga Minggu (13/5), giliran pesisir pantai di wilayah Kecamatan Kelumbayan.

“Selama beberapa hari itu, banyak potensi pariwisata yang berhasil diekspose. Antara lain Obyek Wisata Teluk Paku, dengan destinasi Batu Nyeghebu, Pantai Gigi Hiu, Pantai Teluk Kiluan lengkap dengan Laguna Gayau-nya,” ujar mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanggamus itu.

Hasil dari visualisasi tersebut, dia menambahkan, akan dipublikasikan pada saat pelaksanaan APKASI Otonomi Expo 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 6-8 Juli, di ICE BSD City, Tangerang.

“Terlepas melalui ajang-ajang promosi atau tidak, BAPPEDA bersama OPD terkait dan pemkab secara umum memang sudah berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi pariwisata di Pantai Kiluan, Pantai Gigi Hiu, dan Taman Muara Indah Kotaagung,” tandas Hendra. (ayp)




Optimalisasi KLHS, Sekda Tanggamus Ikuti Konsolidasi RPJMD Hasil Pilkada Serentak 2018

IKUTI KONSOLIDASI NASIONAL: Sekda Tanggamus Andi Wijaya (paling kiri) didampingi Kabid Pendanaan BAPPEDA Tanggamus Feri Septiawan (paling kanan), mewakili Kepala BAPPEDA Hendra Wijaya Mega, saat mengikuti Rapat Konsolidasi RPJMD 2019-2023 Hasil Pilkada Serentak 2018 di Jakarta, Rabu (16/5). (Foto: IST)

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Kontestasi politik yang dikemas dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018, mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat. Sehingga pemerintah melaksanakan Rapat Konsolidasi RPJMD 2019-2023 Hasil Pilkada Serentak 2018, Rabu (16/5).

Konsolidasi yang mengusung tema Memastikan Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD itu, dibuka langsung Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, S.H. Dia juga didampingi Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ir. Diah Indrajati, M.Sc., serta Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tanggamus Hendra Wijaya Mega, melalui Kepala Bidang Pendanaan Feri Septiawan mengatakan, Rapat Konsolidasi Hasil Pilkada Serentak 2018 itu, dipusatkan di Ruang Birawa Hotel Bidakara Jakarta.

Feri juga menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Tanggamus juga turut proaktif terlibat dan hadir dalam rapat skala nasional itu. Terlebih tahun ini, selain Pemilihan Gubernur Lampung, Kabupaten Tanggamus juga akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati.

“Saya mewakili Pak Kepala BAPPEDA berangkat ke sana, untuk mendampingi Sekretaris Daerah Tanggamus Pak Andi Wijaya,” ujar Feri.

Tujuan Rapat Konsolidasi Penyiapan RPJMD 2019-2023 Hasil Pilkada Serentak 2018, dia menerangkan, agar pemerintah daerah dapat mengetahui mekanisme dan pemanfatan KLHS dalam penyusunan RPJMD, RPJPD, serta RAD Tujuan Pembangunan Daerah.

“Karena banyaknya daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2018, maka rapat itu diikuti oleh Sekretaris Daerah, BAPPEDA, dan Dinas Lingkungan Hidup yang berasal dari 171 daerah. Dengan rincian 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota,” jelas Feri.

Selain dirinya dan Sekda Tanggamus Andi Wijaya, rombongan dari Lampung juga terdiri dari Pelaksana Tugas Sekda Provinsi Lampung Hamartoni A. Hadis, Kepala BAPPEDA Lampung Taufik Hidayat, dan Sekda Lampung Utara Samsir.

“Sebab selain Provinsi Lampung yang akan pemilihan gubernur, Kabupaten Tanggamus dan Lampung Utara juga akan pemilihan bupati,” tandas Feri. (ayp)




Genjot IPM dan Tekan Kemiskinan, BAPPEDA Tanggamus Ajak OPD Sinergi Terapkan SEPAKAT mulai 2019

LAUNCHING SEPAKAT: Inilah sistem yang mulai 2019 akan diimplementasikan oleh BAPPEDA Tanggamus untuk menyusun RENJA 2020, demi peningkatan IPM Tanggamus dan menekan kemiskinan. (Foto: IST)

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Tak hanya retorika belaka, tekat Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setempat menggenjot peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus dilakukan. Upaya tersebut diwujudkan BAPPEDA, dengan proaktif terlibat dalam Launching Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) di Jakarta.

Kepala BAPPEDA Tanggamus Hi. Hendra Wijaya Mega, yang diwakili Kepala Bidang Pendanaan Feri Septiawan mengatakan, peluncuran SEPAKAT besutan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, dilakukan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial.

Launching sistem tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan BAPPENAS Rl, Pungky Sumadi. Dia didampingi perwakilan dari Kedutaan Besar Australia yang merupakan Counselor Poverty and Social Development, Kristen Bishop. Kegiatan lingkup nasional itu dipusatkan di Auditorium Binakarna Hotel Bidara, Jakarta pada Selasa (8/5) malam.

“Acara (launching) dihadiri 34 Kepala BAPPEDA provinsi dan 77 Kepala BAPPEDA kabupaten/kota se-Indonesia,” ujar Feri Septiawan.

SEPAKAT, dia menjelaskan, merupakan sistem aplikasi yang menggabungkan data perencanaan, penganggaran, dan data terpadu untuk dianalisis sebagai perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berdasarkan bukti.

Pada tahap awal di tahun 2018, SEPAKAT telah diujicoba di Kabupaten Pacitan dan Bantaeng serta pelatihan di 7 provinsi dan 8 kabupaten/Kota. Diproyeksikan mulai tahun 2019, BAPPEDA provinsi dan kabupaten/kota seluruh lndonesia, dapat mengimplementasikan sistem itu secara total.

“Pemkab Tanggamus melalui BAPPEDA bersama seluruh stakeholder terkait, harus bersinergi dan bertekat meningkatkan IPM Kabupaten Tanggamus. Dan kami pastikan akan memakai SEPAKAT ini,” tegas Feri.

Pada bagian lain, Hendra Wijaya Mega mengaku sangat tercerahkan dengan adanya SEPAKAT. Sehingga dia pun menggaransi, BAPPEDA Tanggamus akan merapatkan barisan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar 2019 nanti Pemkab Tanggamus sudah ready memanfaatkan aplikasi SEPAKAT.

“Tahun 2019, terutama dalam penyusunan Anggaran Tahun Rencana Kerja OPD 2020, kami pasti sudah terapkan aplikasi (SEPAKAT) ini. Bahkan untuk mendalami pemanfaatkan sistem ini, kami akan berguru langsung ke Pemkab Pacitan dan Pemkab Bantaeng sebagai kabupaten yang telah mengujicobanya,” tandas Hendra Wijaya Mega via pesan Messenger pada translampung.com Rabu (8/5) malam. (ayp)




Tampil di Talkshow Nasional, BAPPEDA Tanggamus Siap Sukseskan PKH untuk Kurangi Kemiskinan

TALKSHOW NASIONAL RAKORNIS PKH: Inilah talkshow nasional yang dibuka Menteri Sosial Idrus Marham dan dihadiri 514 bupati/walikota se-Indonesia, termasuk BAPPEDA Tanggamus. (Foto: IST)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Setelah berhasil membawa Pemerintah Kabupaten Tanggamus memboyong tropi Penghargaan Pembangunan Daerah Lampung 2018 dari Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo beberapa waktu lalu, kini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tanggamus kembali tampil di acara level nasional.

Acara tersebut adalah Talkshow Dialog Nasional yang dimoderatori Tommy Suryopratomo dari salah satu stasiun televisi swasta nasional. Selain BAPPEDA Tanggamus, acara yang intinya merupakan Rakornis Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, dihadiri 514 bupati/walikota dari seluruh Indonesia dan dibuka langsung oleh Menteri Sosial Idrus Marham.

Melalui inbox Messenger pada translampung.com Kamis (3/5), Kepala BAPPEDA Tanggamus Hi. Hendra Wijaya Mega mengatakan, beberapa pejabat penting dari BAPPENAS serta kementerian pun dihadirkan sebagai narasumber. Antara lain adalah Pungky Sumadi dari Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan BAPPENAS, menjadi narasumber pada tema Tren Perencanaan Strategis PKH dalam RPJMN 2015-2019. Lalu Askolani dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, menjadi narasumber pada tema Kebijakan Keuangan Inklusif bagi Masyarakat Kurang Mampu.

Kemudian Akmal Taher selaku Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Layanan, menjadi narasumber dalam tema Peran Strategis PKH dalam Mencegah Gizi Buruk dan Stunting. Berikutnya, Harry Hikmat selaku Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, menjadi narasumber pada tema Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan.

“Dan terakhir adalah Thamrin selaku Sekretaris Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi narasumber pada tema Peran Strategis PKH dalam Meningkatkan Kelangsungan Pendidikan Anak,” jelas Hendra Wijaya Mega.

Mengutip arahan Pungki Sumadi, Hendra Wijaya mengatakan, PKH berawal dari 2,5 juta penerima manfaat, 2018 ini menjadi 10 juta penerima manfaat. Penerima manfaat PKH mendapatkan Rp1,8 juta/KK/tahun.

“Tahun 2019, Pak Pungki Sumadi mengatakan, Kemensos akan menaikkan 50 persen anggaran PKH yang saat ini Rp1,8 juta/KK/tahun. Sumber data diambil dari BDT dengan SIGn yang dikelola Dinas Sosial setiap daerah dan melakukan verifikasi dan validasi dua kali setahun,” ungkap Hendra Wijaya.

Selanjutnya, kata dia, Pungki Sumadi berharap, berkaitan dengan sinkronisasi data di daerah, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap daerah seluruh Indonesia sungguh-sungguh dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada, agar tepat sasaran.

“Saya juga berharap semua kepala daerah melakukan penguatan pada Dinas Sosial masing-masing, untuk melakukan pendataan dan validasi penduduk miskin dan Penguatan Program Stunting,” harap Pungki Sumadi dikutip Kepala BAPPDA Tanggamus.

Sementara itu, Hendra Wijaya Mega mewakili Penjabat Bupati Tanggamus Ir. Zainal Abidin menyampaikan, pihaknya  siap berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, bahkan seluruh Camat di Tanggamus dalam menyukseskan PKH.

“Kesiapan itu dilakukan dalam rangka mengurangi masyarakat miskin 10% per tahun, yang menjadi Program Pemerintah Pusat,” tandas Hendra Wijaya Mega melalui Messenger. (ayp)




Selamat, Pemkab Tanggamus Raih Penghargaan Terbaik I PPD Lampung 2018!

TERBAIK I PPD: Pj. Bupati Tanggamus Ir. Zainal Abidin menerima Penghargaan Terbaik I PPD Lampung 2018 yang diberikan langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto-foto: IST)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Upaya keras dan inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tanggamus bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Program Daerah (RKPD), berbuah manis. Setelah semua kerja cerdas, ikhlas, dan kerja keras BAPPEDA itu, akhirnya Kabupaten Tanggamus meraih Penghargaan Terbaik I Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Lampung 2018.

Piala penghargaan langsung diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Penjabat Bupati Tanggamus Ir. Zainal Abidin saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung bertemakan Memantapkan Pertumbuhan yang Berkualitas, Berdaya Saing, dan Berkeadilan, hari ini (11/4) tadi di Bandarlampung.

SAMPAIKAN ARAHAN: Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan arahannya saat Musrenbang Provinsi Lampung 2018.

Selain Tanggamus, Terbaik II diraih Kabupaten Lampung Barat, dan Terbaik III diraih Kabupaten Lampung Selatan. Untuk OPD lingkup pemprov, Penghargaan Perencanaan Pembangunan Terbaik diberikan pada Dinas Ketahanan Pangan Lampung.

Kepala BAPPEDA Tanggamus Hi. Hendra Wijaya Mega yang berkesempatan mendampingi Pj. Bupati Zainal Abidin melalui chatting Messenger pada translampung.com malam ini mengatakan, ada beberapa poin penting yang disampaikan Mendagri dalam sambutannya.

“Bapak Mendagri tadi, dalam sambutannya menyampaikan, perencanaan pembangunan harus terencana dan terukur serta selaras dan seiring dengan program Pemerintah Pusat. Kemudian, harus sinkron dengan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Hendra Wijaya mengutip sambutan mendagri.

Poin berikutnya, kata dia, pemerintahan era Presiden Joko Widodo terus memperkuat otonomi daerah. Terlebih Lampung merupakan provinsi yang sangat strategis. Kemudian, di dalam sebuah pemerintah daerah, bukan hanya ada bupati. Tetapi jyga ada TNI/POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, dan pastinya DPRD kabupaten/kota.

“Untuk itu, satu kesatuan harus dibangun dalam sebuah lembaga pemerintah daerah bersama semua unsur tersebut. Pembentukan sinergi itu juga harus melibatkan perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan media massa dan organisasi lembaga swadaya masyarakat,” ajak Tjahjo.

Sebagai Aparatur Sipil Negara, Mendagri Tjahjo menegaskan, ASN harus menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung maupun Pemilihan Bupati Tanggamus dan Lampung Utara.

Mendagri juga mempersilakan Penjabat Gubernur Lampung Didik Suprayitno untuk mengisi kekosongan tujuh kepala OPD, dengan mengajukan izin kepada Kemendagri. Agar program-program Pemprov Lampung berjalan dengan baik.

“Sebelum mengakhiri sambutan, Pak Tjahjo Kumolo juga kembali menegaskan bahwa kepala daerah harus memprioritaskan pembangunan dan pengembangan aspek pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan/pemukiman, bahkan saluran air bersih,” beber Hendra Wijaya.

Saat pelaksanaan Musrenbang Provinsi Lampung, Staf Ahli Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Bidang Pembangunan Sektor Unggulan Bidang Infrastruktur, Bambang Priambodo memaparkan pertumbuhan ekonomi.

Turut hadir dalam Musrenbang Provinsi Lampung, Kapolda Lampung, Danrem 043/Garuda Hitam, Ketua DPRD Lampung, dan para Pimpinan Forkopimda Provinsi. (ayp)




Terima Tim Penilai PPD 2018, Kepala BAPPEDA Tanggamus: Kami Hadirkan Bukti, Bukan hanya Retorika!

PAPARKAN INOVASI PEMBANGUNAN: Kepala BAPPEDA Tanggamus Hi. Hendra Wijaya Mega didampingi Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan memaparkan beragam inovasi pembangunan yang dilahirkan Pemkab Tanggamus dan telah disusun dalam dokumen RKPD. (Foto: AYP)

Pemaparan Dokumen RKPD Tanggamus pada Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah 2018 di Tanggamus

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam hal ini melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, siang ini (23/3) menerima kedatangan Tim Penilai Utama (TPU), Tim Penilai Independen (TPI), serta Tim Penguji Teknis (TPT). Rombongan tim penilai disambut hangat Kepala BAPPEDA Tanggamus Hi. Hendra Wijaya Mega serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus Heri Agus Setiawan.

Dalam pemaparannya, Hendra Wijaya Mega menjelaskan kepada para tim penilai, bahwa Pemkab Tanggamus tak pernah berhenti untuk bermanuver dan melahirkan beragam inovasi, untuk pengembangan koridor RPJMD 2018 – 2023 Provinsi Lampung.

“Terutama mendukung eksplorasi sepanjang garis pantai yang hanya dimiliki Kabupaten Tanggamus di Lampung ini. Demikian juga komitmen Pemkab Tanggamus untuk terus mendukung program BAPPEDA Lampung maupun BAPPENAS,” ujar Hendra Wijaya Mega.

SIMAK PENJELASAN: Rombongan Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2018 di Tanggamus, menyimak seksama pemaparan Kepala BAPPEDA Tanggamus Hi. Hendra Wijaya Mega, yang juga didampingi Runner Up Putri Otonomi Daerah Kecamatan Kotaagung Timur, Kartika Yuvitasari. (Foto: AYP)

BAPPEDA Tanggamus selama ini, lanjut Hendra, selalu menegaskan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJKMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RSPD). Itu merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up).

“RKPD yang telah dibahas dalam rangkaian forum musrenbang mulai dari tingkat pekon/kelurahan sampai dengan musrenbang tingkat kabupaten ini, disusun berpedoman pada RPJMD. Sehingga diperoleh hasil yang maksimal dan sasaran pembangunan yang telah dicanangkan,” papar Hendra optimis.

Dalam penilaian tersebut, Kepala BAPPEDA Tanggamus sangat berharap, tim penilai bisa secara objektif memberikan penilaiannya. Bahkan untuk memberikan bukti-bukti nyata dari inovasi yang terus dilakukan Pemkab Tanggamus, dalam penilaian tersebut, BAPPEDA juga secara langsung menghadirkan pihak-pihak terkait.

“Bapak-Bapak Tim Penilai, kami sama sekali nggak mau omong doang. Bisa Bapak-Bapak lihat langsung saat ini, BAPPEDA Tanggamus menghadirkan langsung pihak-pihak terkait dengan inovasi kami. Bahkan ini kami hadirkan inovasi terbaru kami, yaitu Putri Otonomi Daerah yang sudah dinilai saat Musrenbang Tanggamus 2018 kemarin yang diapresiasi langsung oleh Pj. Gubernur Lampung. Tujuan Putri Otonomi Daerah ini, adalah untuk merangkul generasi muda Tanggamus dalam segala aspek program pembangunan mental dan fisik sumber daya manusia Tanggamus,” terang Hendra lagi.

Sementara Ketua Tim Penilai Utama, Indra Permana mengatakan, kedatangannya bersama rombongan dalam rangka Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Lampung Tahun 2018 di Kabupaten Tanggamus, untuk menilai langsung proses penyusunan dokumen RKPD Tanggamus. Penilaian itu dilatarbelakangi oleh instruksi dari Kementerian BAPPENAS agar seluruh pemerintah daerah menyusun dokumen RKPD dengan sangat matang dan selektif.

“Tak lain tujuannya adalah untuk efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Dengan tersusun dan tersistematisnya dokumen RKPD, maka penyerapan dan penggunaan anggaran negara bisa dilakukan optimal,” tandas Indra Permana diamini Ketua Tim Penilai Independen Asrian Hendri Cahya. (ayp)




Plh. Bupati Tanggamus: Konsultasi Publik RKPD 2019 untuk Penuhi UU No. 23/2014

PAPARKAN RKPD 2019: Kepala BAPPEDA Tanggamus Hi. Hendra Wijaya Mega memaparkan RKPD 2019 saat konsultasi publik di Gisting, Rabu (21/2). (Foto: IST)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Masih seputar Konsultasi Publik RKPD Pemkab Tanggamus Tahun 2019, Plh. Bupati Hi. Andi Wijaya menegaskan, konsultasi publik merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan yang mengedepankan transparansi. Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 354 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

”Secara spesifik, lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, bertujuan untuk perencanaan yang partisipatif. Dalam artian, konsep perencanaan pembangunan merupakan produk dari kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat menjawab segala permasalahan,” ungkap Andi Wijaya.

Diharapkan, pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan adanya pengukuran kinerja. Sehingga, teridentifikasi secara jelas keberhasilan atau kegagalan kerja yang dilakukan.

Ini menarik, baca juga: BAPPEDA Tanggamus Selaraskan Program 2019 via Konsultasi Publik RKPD

”Jika tidak dapat dilihat (indikator) keberhasilannya, maka kita tidak akan belajar dari kesalahan. Jika tidak mampu memahami kegagalan, maka kita tidak akan bisa memperbaikinya. Karena keberhasilan atau kegagalan dalam bekerja, akan berimplikasi pada dukungan publik terhadap pemerintah,” tegas sekda lagi.

Andi Wijaya berpesan kepada seluruh perangkat daerah, untuk memaksimalkan pencapaian kinerja pada akhir periode RPJMD Kabupaten Tanggamus dalam sisa dua tahun anggaran yang sedang dan akan dilaksanakan. (ayp) 




BAPPEDA Tanggamus Selaraskan Program 2019 via Konsultasi Publik RKPD

BUKA KONSULTASI PUBLIK: Plh. Bupati sekaligus Sekda Tanggamus Hi. Andi Wijaya membuka Konsultasi Publik RKPD Pemkab Tanggamus Tahun 2019 yang diselenggaran BAPPEDA di Aula Hotel 21 Gisting Rabu (21/2), sebelum dimatangkan dalam Musrenbang Kabupaten pada Maret mendatang. (Foto: AYP)

 

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Pemerintah Kabupaten Tanggamus terus berupaya berjalan di koridor transparansi dan open managemen guna mewujudkan good and clean governance. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah melaksanakan Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) setempat.

RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 dipusatkan di Aula Hotel 21 Kecamatan Gisting dan dibuka oleh Pelaksana Harian Bupati sekaligus Sekretaris Daerah Tanggamus, Hi. Andi Wijaya. Pada kesempatan itu, Andi Wijaya menekankan kepada segenap komponen penyelenggara pemerintahan untuk menatap ke depan dan bersama-sama membangun hari esok yang lebih baik.

”Namun semua itu dengan tetap meningkatkan disiplin anggaran dan mendorong terwujudnya quality of planning (kualitas perencanaan) dan quality of spending (kualitas belanja),” ungkap Plh. bupati.

Program-program yang akan dilaksanakan tahun 2019, kata dia, diharapkan dapat memperhatikan beberapa hal-hal krusial. Pertama, di dalam penyusunan suatu kegiatan harus jelas indikator kinerjanya, baik indikator keluaran (in put) maupun indikator hasil (out put) yang akan dicapai.

“Sehingga dapat dilakukan pengukuran kinerja terhadap setiap kegiatan dalam rangka menilai tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah, dalam proses mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanggamus,” ujar Andi Wijaya.

Kedua, rumuskan suatu kegiatan yang dipastikan mampu untuk dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan. Dengan kata lain, perencanaan disusun dengan memperhatikan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Dan ketiga, tetap memperhatikan sinergi, baik di dalam perangkat daerah itu sendiri maupun antar-perangkat daerah.

Lalu Kepala BAPPEDA Tanggamus Hi. Hendra Wijaya Mega mengatakan, sasaran konsultasi publik yaitu tercapainya keselarasan dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional. Dengan memadukan berbagai aspek aspirasi masyarakat tingkat bawah.

”Konsultasi publik ini merupakan lanjutan dari tahapan perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu Musrenbang Pekon/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan yang sudah selesai dilaksanakan pada 15 Februari lalu,” tandas mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanggamus itu.

Selengkapnya baca Trans Lampung edisi Kamis 22 Februari 2018. (ayp)




Tindaklanjuti Rakornas Kemensos RI, Tim Gabungan Pemkab Tanggamus akan Verivali BDT

RAKORNAS KEMENSOS RI: Kepala BAPPEDA Tanggamus Hi. Hendra Wijaya Mega (kedua dari kiri) mewakili Kabupaten Tanggamus pada Rakornas Kemensos RI 2018 di Jakarta. (Foto: IST)

 

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Menteri Sosial Republik Indonesia Idrus Marham, membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Terpadu Tahun 2018, Senin (12/2). Pemerintah Kabupaten Tanggamus pun turut ambil bagian pada rapat level nasional itu. Dalam hal ini diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tanggamus, Hi. Hendra Wijaya Mega.

Dalam pesan singkat via aplikasi Messenger pada translampung.com, Kepala BAPPEDA Tanggamus mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu Tahun 2018 di Jakarta, merupakan gagasan Kementerian Sosial RI.

“Hari Minggu (11/2) merupakan hari pertama rakornas. Kegiatannya berupa Koordinasi Teknis, dihadiri langsung Sekjen Kemensos, Harry Z. Soeratin dan Kepala Pusdatin Kemensos, Zaid Mirza Pahlevi,” ujar Hendra Wijaya Mega.

Kepala BAPPEDA Tanggamus itu sedikit memberikan bocoran hasil rakornas hari pertama, bahwa Kemensos RI tidak akan merubah data bagi penerima manfaat dari Basis Data Terpadu (BDT). Sebab, kata Hendra, perubahan data akan diserahkan langsung kepada daerah, agar dilakukan verifikasi dan validasi (verivali). Dalam hal ini, artinya juga melibatkan mitra dari Dinas Sosial kabupaten/kota yang telah terbentuk.

Data Terpadu, Hendra Wijaya melanjutkan, dijadikan dasar semua bantuan bagi rumah tangga penerima manfaat. Termasuk Penyaluran Rastra. Pemerintah Kabupaten Tanggamus akan melakukan Verivali BDT, dengan sebuah tim sebagai ujung tombak di lapangan.

”Tim itu terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Petugas Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), dan Pendamping Program Keluarga Harapan. Diharapkan agar Dinas Sosial dapat meng-update data untuk disampaikan ke Kementerian Sosial. Sementara itu dulu hasil rakornas-nya ya,” terang Hendra.

Dia menambahkan, rapat skala nasional tersebut dihadiri perwakilan dari 16 provinsi dan kabupaten/kota untuk wilayah Barat. Rakornas yang berlangsung selama tiga hari itu dipusatkan di Mercure Convention Center Ancol. (rls/ayp)