. . .

Surat KPK Palsu, Kades Nilai Ada Unsur Politik

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, PESAWARAN – Sejumlah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pesawaran mengaku resah dengan beredarnya surat dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Pasalnya, surat yang diantar melalui jasa ‘Pos’ pada senin (5/3) ini selain ada kesan menakut-nakuti para Kades, juga berbau ada unsur politik menjatuhkan salah satu calon gubernur Lampung.

“Kalau informasi yang kita dapat surat dari KPK ini palsu, namun sebetulnya kalau kita lihat dari isi dari surat itu ada beberapa poin yang saya nilai cukup bagus sifatnya berupa imbauan tentang penggunaan Dana Desa, namun ada yang tertera disalah satu poin, yang mengarah ada unsur politiknya. Menjatuhkan salah satu colon Gubernur serta ada unsur penekanannya terhadap kami para Kades agar hati-hati didalam penggunaan dana desa,” kata Kades Kebagusan Kecamatan Gedongtataan, Tohir, Rabu (7/3).

Dijelask Tohir, surat KPK yang diduga palsu itu diterimanya pada senin (5/3), dengan melalui jasa kantor Pos.

“Surat itu diantar oleh pegawai Pos yang menerima itu pegawai saya,” ucap Tohir.

Disebutkan Tohir, bahwa surat KPK yang diterimannya itu tertulis beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan 12920 kotak Pos 575, dengan nomor surat B 6588 /01-16/02/2018 perihal imbauan ulang tentang pengelolaan keungan desa atau dana desa untuk seluruh kepala desa di seluruh Lampung.

Dimana didalam poin yang tertera tersebut salah satunya adalah tentang pengelolaan dan penggunaan dana desa disebutkan agar untuk anggran DD dilarang dikaitkan untuk kegiatan politik dan pihak kepala desa agar bersikap netral dan independen.

“Dalam surat itu kami selaku Kepala Desa tidak boleh menggunakan DD untuk kegitan politik Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Pilgub tahun 2018. Jika tetap dilaksanakan makan pelanggaran dalam hal ini berdampak pada tindakan hukum dan atministratif,” jelas Tohir.

Serta dalam surat tersebut juga tertulis bahwa KPK telah menempatkan Satgas pengawasan DD dibantu oleh KPK RI dalam rangka tranparansi dan partisipasi masyarakat telah menempatkan tim pengawas independen disetiap desa untuk secara aktif mengawasi dan melaporkan penyalah gunaan DD.

Hal ini demi menghindari adanya penyalah gunaan dikemudian hari serta meminta kepala seluruh masyarakat desa untuk aktif mengawasi dan melaporkan penyalahgunaan DD tersebut.

“Disurat ini juga ada nomor telponnya apa bila kita mau menghubungi baik itu melalui telpon langsung atau pun sms ke nomor 081288990040/087788990040 atau website satgas.kemendesa.go.Id bahkan tertanda dengan jelas nama pimpinan KPK RI atas nama Agus Rahardjo selaku ketua,” ungkap Tohir.

Menanggapi merebaknya surat KPK yang diterima para Kades tersebut, Sekda Kabupaten Pesawaran, Kusuma Dewangsa mengatakan sebaiknya para Kades yang ada jangan merasa terganggu dengan adanya surat yang mengatasnakan KPK itu.

“Tidak mungkin KPK membuat surat seperti itu apa lagi ini menyangkut berkaitan dengan Pilkada, ini bisa saja akibat ulah dari orang-orang yang tidak senang dengan salah satu kandidat, karena ketentuan untuk penggunaan dana desa itu sudah jelas ada aturannya jadi tidak mungkin bisa digunakan untuk kepentingan pribadi apalagi politik. Jadi saya harapkan kepada Kepala Desa yang ada sebaiknya tetap bekerja berdasarkan petunjuk teknis yang ada jangan merasa terganggu dengan surat itu juga jangan terpengaruh,” pungkasnya (*/ydn/hkw)