. . .

Suap PLTU-1 Riau Seret Dirjen Minerba ke KPK

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, terseret pusaran dugaan suap kerja sama proyek PLTU-1 Riau.  Bambang diperiksa KPK terkait kasus yang menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih dan juga mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

Bambang diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangkan Eni. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (17/9).

Pemeriksaan Bambang, dijelaskan Febri karena pihaknya ingin mengetahui lebih dalam keterlibatan Eni di bawah kontrol Kementerian ESDM, saat menjalankan proyek tersebut

“Jadi penyidik perlu mengklarifikasi beberapa hal yang diketahui oleh saksi,” tukasnya.

Namun, Bambang membantah dirinya mengetahui perihal dugaan adanya persekongkolan soal pemilihan perusahaan swasta yang mengerjakan proyek PLTU-1 Riau. Ia secara tegas mengatakan kapasitas dirinya hanya sebatas pengadaan batu bara. Terkait penunjukan Blackgold Natural Insurance Limited sebagai penggarap proyek dirinya tak mengetahui.

“Gak, gak, itu bukan dengan saya. Itu bukan tupoksi saya. Karena itu bukan urusan saya kalau penunjukan. Pengusahaan batu bara aja saya,” tegasnya.

Bambang mengaku telah menyampaikan informasi yang ia ketahui kepada penyidik. “Saya sudah sampaikan semua ke penyidik mengenai pengusahaan batu baranya,” pungkasnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Eni Maulani Saragih, pemilik Blackgold Natural Insurance Limited Johanes Budisutrino Kotjo, dan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham. Idrus diduga secara bersama-sama dengan Eni menerima hadiah atau janji dari Johanes terkait kasus ini.

Idrus disebut berperan sebagai pihak yang membantu meloloskan Blackgold untuk menggarap proyek PLTU Riau-1. Mantan Sekjen Golkar itu dijanjikan uang USD 1,5 juga oleh Johanes jika Johanes berhasil menggarap proyek senilai USD 900 juta itu.

Sementara Eni diduga menerima suap sebesar Rp4,8 miliar dari tersangka lain bernama Johannes Buditrisno Kotjo. Johannes sendiri merupakan salah seorang pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited sebagai pihak swasta dalam proyek tersebut.

Johannes dilaporkan menyerahkan uang sebanyak empat kali dengan nominal yang berbeda. Terakhir, Eni disebut menerima uang sebesar Rp500 juta.

Eni dan Idrus Marham dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sedangkan Johannes diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) Huruf a atau b atau Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengubahan UU 20 Tahun 2001.  (riz/fin/tnn)

error: Content is protected !!