. . .

SPBU Simpang PU Tiga Kali Mangkir Diduga Bodong, DPRD: Bupati Harus Tegas.

image_print

TRANSLAMPUNG.COM–PANARAGAN.
Kali ketiga pihak managemen stasuin pengisian bahanbakar umum (SPBU) Nomor 24345116  Tiyuh‎ Candra mukti Kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung. Mangkir dari panggilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten setempat.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Tubaba Ruslan.,Sp.MM mengatakan. dalam waktu dekat mendatang pihaknya segera memberikan surat rekomondasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTS) Kabupaten setemapat juga tembusan kepada Bupati Tubaba Umar ahmad.,Sp.

” Dalam waktu dekat ini kita akan kirimakan surat rekomondasi kepada dinas terkait juga Bupati Umar ahmad, untuk dapat melakukan tindakan tegas atas legalitas perizinan dan keberadaan SPBU ‎tersebut sejak 2009-2018 tidak jelas.‎” Kata Ruslan kepada Translampung.com diruang kerjanya pada (14/8/2018) pukul 13:25 Wib.

‎Lanjut dia, dalam hal ini sudah jelas pihak SPBU telah menyalahi aturan baik soal pengecoran hingga perizinan mereka yang tidak ada kejelasan kepada dinas terkait khsusnya DMP-PPTS dan DLH.‎ Bahkan, bedasarkan data mereka di dinas tersebut hingga saat ini tidak ada keterangan alias Bodong.

” Pihak DPM-PPTS  mereka minta kepada DPRD agar membuat rekomondasi kepada Bupati untuk dapat melakukan terobosan  bagai mana caranya prizinan itu dapat di penuhi oleh pihak SPBU.‎ Pastinya Kami DPRD sebatas pengawasan ketika pihak tersebut dianggap merugikan Kabupaten Tubaba kita akan koordinasi kepihak terkait.

” Dalam waktu dekat ini kami akan kirimkan surat rekomondasi kepada Bupati dan ini juga akan saya laporkan dulu kepada pimpiman.” Katanya.

Hal senada diamini ketua komisi C DPRD setempat Paisol.,SH, sudah sepantasnya pihak eksekutive melakukan tindakan tegas baik pendatan ulang perizinan, penertipan hingga penutupan, sebab sudah jelas keberadaan SPBU terkait telah merugikan Pemerintah Daerah dan tidak mau patuh terhadap segala aturan yang berlaku.

‎” Dalah hal ini pak Bupati harus bertindak bijak, pastinya perlu memandang pada seluruh aspek yang jelas keberadaan SPBU itu sudah memandang Pemkab Tubaba sebelah mata.” Tegasnya.

Sementara itu kepala DPM-PPTS Lukmansyah bersama Kadis lingkungan Hidup Nizom menjelaskan. sejauh ini belum ada data pun dokumen perizinan yang ada di kedua dinas tersebut.

” Selama ini kami belum ada dokumen perizinan dari SPBU itu bahkan izin limbah B3 mereka saja tidak ada.” Imbuhnya. (Dirman)

 

error: Content is protected !!