. . .

Sosialisasi Capres-Cawapres di Tempat Pendidikan Boleh

image_print

Mendagri: Asal Ikut Aturan

TRANSLAMPUNG, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan dalam berkampanye, yang dijadikan pedoman adalah aturan teknis yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aturan KPU yang mesti ditaati baik itu oleh calon presiden, calon wakil presiden maupun tim sukses masing-masing pasangan calon.

Tjahjo mengatakan itu menanggapi polemik boleh tidaknya berkampanye di pesantren, sekolah atau di kampus perguruan tinggi. Ia sendiri sebagai pribadi berpendapat, kalau untuk sosialisasi tentang pemahaman yang terkait dengan  pemilihan umum, tidak masalah mengungkapkan itu di lingkungan dunia pendidikan.

Karena bagaimana pun, banyak santri, siswa sekolah dan mahasiswa yang sudah punya hak pilih. Tentunya mereka harus diberi pemahaman yang utuh terutama untuk mendorong partisipasinya di pemilihan nanti. “Nggak ada masalah. Sekolah-sekolah, pondok pesantren kan punya hak pilih saya kira sosialisasi pemilu tidak ada masalah,” ujar Tjahjo.

Tapi kalau kemudian KPU misalnya melarang capres dan cawapres berkampanye di lingkungan pendidikan seperti pesantren, sekolah dan perguruan tinggi, tentu harus dihormati. Bagaimana pun, KPU adalah lembaga yang diberi mandat oleh UU menyelenggarakan pemilihan. Termasuk mengatur teknis tahapan kampanye yang dituangkan dalam peraturan KPU.

“Pemerintah pun enggak bisa intervensi semua harus taat, harus tunduk sebagaimana yang diatur oleh KPU. Semua pihak wajib menghormati dan mentaati larangan yang diatur oleh KPU dan Bawaslu dalam teknis pelaksanaan kampanye pemilu. Sesuai yg diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf h,” jelas Tjahjo.

Dalam pasal yang sama, lanjut Tjahjo, khususnya dalam penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf h yakni Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari.pihak penanggungjawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Yang dimaksud tempat pendidikan adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

Akan tetapi dalam penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf membolehkan peserta pemilu hadir ketempat ibadah, ke tempat pendidikan dan kantor pemerintahan jika hadir karena adanya undangan dan tanpa atribut kampanye pemilu. “Kehadirannya tentu tidak boleh dalam rangka berkampanye pilpres dan caleg sebagaimana larangan UU. Tetapi dalam konteks menjadi narasumber dalam program  sosialisasi pemilu cerdas, menolak politik uang, menolak politisasi Sara, menolak Hoax dan menjaga persatuan kesatuan bangsa dan  lainnya  yang sifatnya mendidik masyarakat adalah hal baik,” sambungnya.

Menurutnya perlu dipilah  antara kampanye dan sosialisasi.  Keduanya itu merupakan dua hal yang berbeda. Yamg dimaksudkan oleh Tjahjo adalah sosialisasi dan edukasi masyarakat bukan hadir untuk berkampanye pemilihan capres dan caleg. Misalnya hadiri undangan kampus yang melakukan sosialisasi dalam bentuk kampanye/gerakan bersama anti politik uang dan anti hoax. “Saya kira boleh-boleh saja. Apalagi jika penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) juga hadir pasti sangat mendidik masyarakat dan siswa/mahasiswa,” tukasnya.

Meski demikian, Tjahjo berprinsip setuju larangan kampanye di tempat-tempat yang ditentukan oleh penyelenggara pemilu. Dimana kontestan dan para pihak termasuk penanggungjawab lembaga pendidikan, tempat ibadah dan pengelola gedung pemerintahan harus koordinasi denhan penyelenggara pemilu terlebih dahulu jika akan mengundang peserta pemilu supaya tidak manjadi masalah dalam pelaksanaan. “Kami mendukung penegakan hukum pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu,” ucapnya.

Tjahjo juga sempat ditanya soal deklarasi kepala daerah yang mendukung capres tertentu. Menjawab itu, Tjahjo mengatakan, kepala daerah mendukung capres tertentu tidak ada masalah. Tapi harus tetap taat aturan. Dan jangan sampai melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena bagaimana pun, menurut aturan ASN harus netral. Itu yang harus dijaga. “Kalau kepala daerah deklarasi (mendukung capres)  boleh- boleh saja. Tapi jangan mengajak ASN,” pungkasnya. (HRM/FIN/tnn)

error: Content is protected !!