Soal Reklamasi Dewan Akan Meneruskan ke Kementrian Kelautan dan BPK

0
349
views
BANDARLAMPUNG-DPRD Kota Bandarlampung, akan meneruskan persoalan reklamasi ke Kementrian Kelautan dan Kemaritiman, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jika pemerintah kota (Pemkot) setempat tidak melakukan penghentian operasional PT. SKL (Sekar Tanaka Langgeng.

Demikian diungkapkan Ketua DPRD Wiyadi, di ruang kerjanya, kemarin (25/4). “Kita mungkin dua pekan lagi akan melakukan hearing lagi, kenapa, karena minggu-minggu ini masih banyak agenda pembahasan LKPJ. Tapi setidaknya pemkot merespon apa yang sudah menjadi rekomendasi penutupan atau pencabutan izin PT.SKL,” ujar Wiyadi.

Menurut politisi PDIP ini, reklamasi mesti memberikan progres yang jelas ke pemkot. Akan tetapi faktanya apa yang didapat pemkot dari reklamasi tersebut.

 “Oleh karenanya, Pemkot harus evaluasi, kalau mau diteruskan, harus ada petimbangan, karena saat ini Amdal dan reklamasi PT. SKL tidak ada, dan kalau mau mengajukan  reklamasi lagi, harus mengurus izin ulang kalau tidak pemkot cari investor baru,” ungkapnya.

DPRD merekomendasikan penyetopan izin PT.SKL karena status tanah tersebut belum jelas, semestinya memulai reklamasi itu ada peta wilayah reklamasi yang jelas.

“Ya ada denah, petanya yang jelas, mana saja tanah darat dan reklamasi ada batasan, koordinat garis spadan lautnya, kita belum tau mana titik 0 memulai reklamasi tersebut dan mana batas hasil dan batas sebelumnya makanya kita minta izin SKL dicabut, sesuai isi rekomendasi tertanggal 11 April 2016,” paparnya.

Karena, imbuh Wiyadi, di tanah reklamasi tersebut juga ada usaha PT Sumber Niaga, yang tanpa izin usaha yang jelas dan BPMP pun sudah memastikan bahwa usaha Sumber Niaga tidak mengantongi izin.

“Ini jelas kerugian pemkot. ketika ada suatu lahan usaha tanpa izin, itu ada bangunan besar membuat usaha pecing plane, tidak ada izin, pemkot sudah dirugikan berkali-kali,” ucapnya.

Nah, disinggung, jika menyikapi rekomendasi DPRD ke pemkot atas pencabutan izin reklamasi oleh PT SKL tidak digubris seperti apa?

 “Ya kita positif ting-king saja, surat kita itu tanggal 11 April, dalam hearing beberapa waktu lalu asisten 1 pak Dedi Amrullah mengatakan belum dibahas. Ya kalau tidak ada hasilnya itu juga kita tanda tanya. Kalau memang sudah berakhir ada peyerahan hasil reklamasi, ini sampai sekarang belum ada jatah pemkot atas tanah reklamasi itu belum jelas,” tandasnya.

Disisi lain Asisten 1 Bidang pemerintahan Dedi Amrullah mengaku jika persoalan rekomendasi DPRD tersebut bukan tidak ada kepastian, namun masih dibahas oleh tim.

“Dalam waktu dekat kita akan bahas apa isi rekom tersebut, tidak bisa langsung kita telen juga rekom tersebut, nanti setelah ada rapat ada pembahasan dan ada waktu kunjungan kelapangan,” tukasnya.

Disinggung, apakah memungkinkan sambil membahas dilakukan penghentian sementara operasional PT.SKL?

 “Ngpain dihentikan sementara, untuk berhenti itu harus ada kajian dulu. Kalau dewan mau meneruskan ke Kementrian Kelautan itu hak mereka silah silahkan saja ,”pungkasnya(ydn)

LEAVE A REPLY