. . .

Soal Pidato Prabowo Subianto di Singapura, Elite Parpol Angkat Bicara

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Pidato Calon Presiden Prabowo Subianto di Singapura di acara The World in 2019 Gala Dinner di Singapura, Selasa (27/11) menuai polemik. Isi pidato Prabowo terkait darurat korupsi di Indonesia dianggap sebagai tudingan negatif kepada Pemerintah Indonesia saat ini. Pidato Prabowo dianggap miring oleh para politisi PDI Perjuangan.

Dalam pidato itu, Prabowo mengaku kondisi korupsi di Indonesia saat ini sudah masuk stadium 4. Pemaparan Prabowo Subianto ini sejalan dengan kejadian-kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sebenarnya ketika Pak Prabowo menyampaikan itu, menyampaikan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4, itu tidak dimaksud untuk menuding Pemerintahan yang sedang berkuasa sekarang. Tidak bermaksud menunjuk hidung penguasa sekarang,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil kepada wartawan di Gedung DPR-RI, Kamis (29/11).

Menurut Nasir Djamil, Prabowo Subianto menyampaikan hal itu berdasarkan realitas yang terjadi di Indonesia saat ini. Jika Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) tak mampu dibersihkan. Parahnya, aksi korupsi yang terjadi saat ini dilakukan secara berjamaah dan itu terjadi di semua lini.

“Beliau hanya melihat realita yang terjadi, bahwa tuntutan KKN itu membersihkan KKN. Korupsi kolusi nepotisme, tapi kenyataannya hari ini korupsi itu sudah berjamaah. Hampir di semua lini, di sektor swasta juga terjadi korupsi yang besar-besaran. Artinya, kalau dibandingkan dengan masa lalu, harus kita akui korupsi di masa kini itu lebih besar,” paparnya.

Dikatakan politisi asal Aceh itu, tindakan korupsi itu tidak hanya terjadi di seputaran pusat, tetapi juga terjadi hingga ke daerah. Baik itu Gubernur, Bupati hingga Walikota. Untuk itu, Nasir Djamil mengingatkan pihak-pihak terkait bahwa agenda pemberantasan korupsi tidak hanya tugas Pemerintah, tapi tugas semua pihak, termasuk pihak oposisi.

“Kalau dulu terpusat, sekarang merata di daerah. Coba lihat misalnya kepala daerah Bupati, Walikota itu semua terlibat dalam kasus korupsi. Jadi sekali lagi Pak Prabowo tidak bermaksud untuk menuding Pemerintahan ini tidak becus mengelola korupsi. Karena pemberantasan korupsi itu agenda bersama kita, bukan agenda Pemerintah semata, tapi agenda semuanya,” ucapnya.

“Oleh karena itu perubahan UU Tipikor seperti yang diusulkan oleh KPK itu harus dicermati dengan baik oleh Parlemen dan fraksi-fraksi di DPR RI, apakah perubahan itu akan lebih mampu membuat Indonesia bisa menurunkan angka korupsinya. Artinya bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi kita, bisa menekan laju korupsi dan meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia,” sambungnya.

Atas dasar itu, Anggota Komisi III DPR-RI itu menyarankan agar PDI Perjuangan tidak kebawa perasaan (Baper) soal pidato Prabowo Subianto di Singapura, karena kondisi Indonesia saat ini darurat korupsi. “Makannya teman-teman PDI Perjuangan jangan terlalu Baper ketika ada pihak yang menyuarakan situasi. Kalau kemudian ditanggapi seperti itu kan tidak menyelesaikan masalah, mari sama-sama kita perbaiki Indonesia sehingga kemudian demokrasi yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia bisa terwujud,” jelasnya.

Diingatkan Nasir Djamil, Prabowo tidak bermaksud menuding Pemerintah yang berkuasa, tetapi lebih pada realitas yang terjadi saat ini dengan maraknya OTT oleh KPK. Bahkan, Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku, jika tenaga di KPK itu banyak jumlahnya, maka aksi OTT akan terjadi setiap hari. Artinya perilaku korupsi itu ada dan sangat besar di masa ini.

“Kita kan harus berani menunjukan kelemahan kita, harus menunjukan bahwa bangsa kami sedang mengatasi dan sedang berusaha untuk keluar dari krisis, salah satunya adalah korupsi. Jadi tidak ada masalah kemudian menyampaikan di forum dunia atau regional internasional. Ya biasa kok kita seperti itu, kita juga kunjungan DPR, misalnya ketika mengunjungi parlemen-parlemen di beberapa negara juga menyampaikan situasi dan kondisi yang ada di negara kita,” pungkasnya.

Nasir Djamil pun mendukung isi pidato Prabowo Subianto terkait maraknya korupsi di Indonesia, dan itu tidak perlu ditutup-tutupi agar penanganan kasus korupsi ini berjalan secara terbuka. “Tidak perlu ditutupi, apa yang mau ditutup-tutupi. Semua sekarang sudah berjalan secara terbuka. Orang luar bisa mengakses informasi di dunia maya, bagaimana situasi dan kondisi di Indonesia. Jadi tanpa Prabowo menjelaskan soal itu orang juga sudah tahu, Prabowo hanya ingin menegaskan bahwa kami semuanya sedang berusaha, bagaimana Indonesia bisa menekan angka korupsinya,” paparnya.

Tak hanya PDI Perjuangan, politisi Partai Golkar yang juga Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo – KH Maruf Amin (TKN Jokowi – Maruf) Mukhamad Misbakhun ikut mengkritisi pernyataan Prabowo Subianto dalam The World in 2019 itu. Menurut Misbakhun, pidato Prabowo itu justru melecehkan rakyat negeri sendiri melalui forum di mancanegara.

Ada beberapa hal yang jadi sorotan Misbakhun terkait pernyataan Prabowo dalam forum yang digelar majalah The Ecnomist itu, antara lain pernyataan Prabowo tentang korupsi di Indonesia yang sudah seperti kanker stadium 4, perilaku elite yang gemar membodohi masyarakat, serta banyaknya rakyat yang mudah disuap hanya dengan beberapa karung nasi untuk memilih calon tertentu dalam kontestasi politik. “Jika Pak Prabowo berkata pada sebuah forum international di Singapura, maka itu menjadi bukti betapa sempit pemikirannya sebagai seorang calon presiden. Pernyataan Pak Prabowo itu menimbulkan keprihatinan yang dalam setidaknya buat saya,” ujar Misbakhun.

Anggota DPR-RI Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, pernyataan Prabowo soal rakyat Indonesia mudah dibeli dengan sekarung nasi merupakan ujaran yang sangat menyakitkan perasaan. Yang lebih disayangkan, kata Misbakhun, ketua umum Partai Gerindra itu menyatakan hal tersebut di mancanegara. “Apakah Pak Prabowo mau bilang bahwa pemilih Pak Prabowo karena diberi sekarung nasi, atau pemilih Jokowi yang diberi sekarung beras. Apakah rakyat Indonesia serendah itu sehingga dengan mudah dibeli dengan sekarung beras. Ini benar-benar sangat memprihatinkan,” paparnya.

Untuk itu, kata Misbakhun, masih banyak rakyat yang memilih berdasar hati nurani, nalar sehat dan bukan karena uang. Hingga pernyataan Prabowo di depan forum bergengsi itu justru memperlihatkan mantan Danjen Kopassus tersebut tak pernah turun ke lapangan untuk berdialog langsung dengan rakyat.

“Betapa seorang Pak Prabowo masih perlu turun ke bawah untuk melihat situasi dan kondisi di lapangan, berdiskusi dari hati ke hati dan berkumpul dengan rakyat. Pernyataan ini membuktikan bahwa Pak Prabowo hanya mendengarkan masukan-masukan dari orang-orang di sekitarnya,” tutup Misbakhun. (RBA/FIN)