Siap Patuhi Keputusan Kemendagri

0
413
views

Polemik APBD Pemkot, Tim Internal Kemendagri Kaji 30 Hari

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG-Bola pengkajian polemik pemangkasan APBD Pemerintah Kota Bandarlampung oleh Pemerintah Provinsi Lampung ada di tangan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Apapun hasilnya kedua pihak harus menerima keputusan tersebut pada akhirnya.

Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi mengatakan polemic APBD Pemkot Bandarlampung akan dikaji oleh tim internal Kemendagri yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jendral Kemendagri.

“Dalam mediasi, Sekjen Kemendagri menyampaikan berharap kesimpulan akhir bisa ditentukan sebelum 30 hari terhitung dari 30 Januari. Kita hanya menunggu keputusan, harapannya APBD dikembalikan seperti semula,” ujar Wiyadi.

Dia menjelaskan pemangkasan sebagian APBD jelas sangat mempengaruhi proyek, pendapatan dan belanja Pemkot yang sudah disyahkan oleh DPRD Bandarlampung.

“Bukan Cuma proyek yang terganggu bila APBD dipangkas. Tetapi biaya administrasi sekretariat perkantoran hingga biaya pembayaran listrik saja juga terpangkas,” ungkapnya.

Wiyadi menuturkan APBD yang sudah disyahkan saat ini posturnya Rp2,4 triliun lebih. Pertanyaannya ketika itu dibatalkan sebagian bagaimana cara mengubah APBD itu kembali.

“Kalau ada pemangkasan berarti kan harus ditata ulang kembali. Baik pendapatan dan belanja. Sehingga jika berubah otomatis harus kembali ke proses APBD Perubahan (APBDP),” tuturnya.

Padahal menurutnya, APBDP tersebut dibahas setelah pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada tahun yang lalu.

“Apakah pemkot dan DPRD nya harus membahas ulang pendapatan dan belanja kembali,” herannya.
Diberitakan sebelumnya, agenda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memanggil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung telah terlaksana, Selasa (14/2).

Sayangnya, hanya Pemkot Bandarlampung yang bisa menghadirinya. Padahal, agenda tersebut merupakan upaya memediasi terkait pembatalan beberapa materi dalam Perda Bandarlampung Nomor 13/2016 tentang APBD 2017 dan Perwali Bandarlampung Nomor 1/2017 tentang Penjabaran APBD 2017.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riyadmadji yang turut hadir dalam agenda mengatakan, dalam mediasi, pemkot mengajukan keberatan atas keputusan pemprov terkait APBD Bandarlampung
Dalam pertemuan itu, Kemendagri membentuk tim untuk mengkaji polemik tersebut. Pihaknya akan berusaha bekerja profesional dalam menyelesaikan persoalan ini.

”Kajian akan berjalan selama 30 hari kerja. Sebab waktu itu paling lambat setelah keberatan disampaikan terhitung sejak 30 Januari 2017,” ujarnya.(tnn)