Sepekan ini, Pemkab/Pemkot Harus Serahkan Pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi

0
537
views

ILUSTRASI SISWA SEKOLAH

BANDARLAMPUNG – Terkait kewenangan pengelolaan SMA/SMK negeri maupun swasta dari pihak kabupaten/kota kepada pihak provinsi, termasuk pengambilalihan pengelolaan sumberdaya manusia (SDM) berikut asetnya, Biro Perlengkapan Aset Daerah memberi batas akhir (deadline) hingga 28 Maret 2016 ini.
Kepala Biro Otonomi Daerah Chandri mengatakan, khusus pengambilalihan pengeloaan SMA/SMK negeri dari pemerintah daerah ke provinsi sudah diatur oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai wewenang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan itu, batas akhir (deadline) akhir bulan itu menjadi momentum tim BiroPerlengkapan Aset Daerah Lampung bersama Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) provinsi Lampung untuk mendata seluruh sekolah guru, murid, infrastruktur hingga sarana prasarananya baik SMA/SMK Negeri di Lampung.
“Ya, ini kita validasi dengan pihak kabupaten/Kota dalam hal ini BPAD nya, waktu yang tersisa mepet. Nah sampai 28 Maret nanti, jadi harus kita kejar,” kata Chandri usai melakukan rapat pemantapan dan klarifikasi data aset yang akan diserahkan kepada pemrov di Ruang Rapat Aseisten, Senin (21/3).

Sementara itu Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Lampung Lukmansyah mengatakan hal ini masih dalam tahap pendataan. Dia berharap, BPKAD Kabupten/Kota cepat menyetorkan data ke pihaknya agar memenuhi deadline yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Intinya ini akan kami fix kan dulu dengan mereka, mana yang sudah siap, mana yang belum kemudian data ini kita serahkan ke Kementrian,” kata dia.
Hal ini dilakukan merujuk kepada UU 23 Tahun 2014 tentang pelimpahan aset.”Jadi berdasarkan aturan itu, namanya P3D, Personel, Prasarana, Penganggaran dan Dokumen. Misalnya sekolahan, intinya Pemprov bisa menepati deadline yang ditetapkan Kementerian. Kalau masalah personelnya ya ke BKD, kalau aset ya ke kita, kalau penganggaran ya ke Keuangan,” paparnya.

Sedangkan, terkait batas waktu yang diberikan Biro Perlengkapan Aset Daerah agar pihak Dinas Pendidikan kabupaten/kota agar menyerahkan seluruh pendataan aset SDM dan infrastrukturnya juga disuarakan Kadisdikbud Lampung Hery Suliyanto.

Hery ketika dihubungi di sela kegiatan di Jakarta, Senin (21/3) mengatakan data pelimpahan wewenang dari daerah ke provinsi harus diprioritaskan karena berkenaan dengan penerapan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satu isi krusialnya yakni pelimpahan wewenang SMA dan SMK dari Dinas pendidikan (disdik) kabupaten/kota ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi di Lampung.
Dalam kesempatan itu,Kadisdikbud Lampung Hery Suliyanto membantah masih terlambatnya pengembalian data itu bukan karena mimimnya sosialisasikan yang dilakukan pihaknya. “Saya pikir hal itu (kurang sosialisasi) tidak ya. Agenda dan sebaran isi UU itu kan sudah disebar luar biasa sejak disahkan akhir tahun 2014.

Jadi kalau ditanya kenapa agak terhambat, soal pelimpahan kewenangan penyebabnya,” jelasnya.
Diakuinya saat ini proses pelimpahan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi tengah berjalan. Diapun optimis seluruh kabupaten/kota yang belum menyerahkan data aset akan mengembalikannya sebelum tanggal 28 Maret nanti.
Apalagi imbauan tegas tidak hanya dari Gubernur Lampung tapi juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sejak Desember 2015 lalu. Pasalnya dalam himbauan itu sudah harus ada progres reporting pelimpahan. Lalu di akhir Maret 2016 Disdikbud provinsi sudah harus mendapatkan penyerahan guru dan segala elemen pendidikan lain.
“Itu diantara rentang waktu Oktober 2015- Maret 2016, Bupati dan Walikota tiap daerah akan menyerahkan berkas reportingnya ke gubernur. “Waktu itu juga pak Gubernur akan menyerahkan ke Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kemendikbud disaksikan pihak-pihak terkait,” imbuhnya.
Buat progresnya hingga pertengahan Maret ini, Hery menegaskan, tengah dilakukan pendataan aset pendidikan yang sudah masuk, dan dalam seminggu ke depan akan diterbitkan Surat penyerahan per daerah bertandatangan Gubernur. Terkait aset, saat ini masih di tiap daerah, tapi disdikbud provinsi sudah mendapat pelimpahan secara dokumen dan data-data.
“itu terkait jumlah guru, tenaga pendidikan, sampai arsip surat menyurat. Yang menyerahkan itu masing-masing bupati/walikota atau Kadisdik kabupaten/kota bersangkutan. Waktu mereka yang belum tinggal sedikit karena batas akhir (penyerahan aset) mereka sebelum 1 januari tahun depan. Itu serentak di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Hery membeberkan, hingga kini, dari 15 kabupaten kota, yang sudah mengumpulkan berkas pelimpahan aset termasuk pengumpulan form baru baru 5 kabupaten dan 1 kota.

“Yang sudah menyerahkan lumayan banyak, di samping itu kita juga turun (verifikasi). Sampai saat ini baru segitu.Terkumpulnya itu juga berkat hasil (himbauan) kita sendiri secara dengan berkirim surat,” terangnya.
Perihal prosesnya, Hery mengharapkan sejak Oktober lalu baik Bupati/walikota maupun kadisdik kabupaten/kota bersangkutan tidak membuat kebijakan baru jenjang SMA dan SMK. Hal itu dapat menghambat proses pelimpahan aset ketingkat provinsi maupun ke pusat.
Sedangkan, Disdikbud Lampung mengaku tugasnya sudah berjalan semenjak pelimpahan UU No.23/2014 ketiap provinsi sejak awal Maret 2015. Bentuknya, dengan sosialisasi, mengimbau hingga menyurati kepala daerah maupun Kadisdik kabupaten/kota hingga memperkenalkan form pelimpahan aset sesuai regulasi pusat.

Seperti yang dikeluarkan Kemendagri bersama Kemendikbud.
“Sekarang penyerahan harus melalui tim terpadu biro aset seperti di BKD provinsi, dinas pendidikan, badan otonomi daerah. Mereka ini kan turun banyak (meverivikasi). BKD menyusun data guru, kita (disdikbud) menyusun data sekolah, dan badan otonomi menyusun aset-aset lainnya,” tuturnya. (ydn/ins/drm)

LEAVE A REPLY