. . .

Sebelum APBD-P Tubaba Defisit Rp 147 M, Setelah MoU Meningkat Rp 155 M.

image_print

TRANSLAMPUNG–PANARAGAN.
Terkait ‎Kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) pada KUA-PPAS APBD-P tahun 2018 antara Legislatif dan Eksekutive Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) tanggal 23 agustus 2018 beberapa waktu kemarin, tidak menyampaikan pemaparan secara rill hasil pendapatan Asli Daerah (PAD) dari beragam sumber, menuai pertanyaan.

Bedasarkan hasil rapat Badan Anggaran ‎(Banang) DPRD setempat saat dikutip Translampung oleh satudiantara anggota DPRD Tubaba fraksi Demokrat Muamil, menyampaikan bahwa Pemkab Tubaba sedang dalam defisit anggaran mencapai Rp 155 Miliar.

” Sebelum APBD-P‎ Pemkab Tubaba Defisit Rp 147 Miliar, namun setelah APBD-P Defisit meningkat menjadi Rp 155 Miliar atau bertambah Rp 8 Miliar.” Katanya

‎Lanjut Muamil, Belanja Daerah Rp 1.117.922.285.603,07 (Satu Trilyun, Seratus Tujuh Belas milyar. Sembilan Ratus Dua Puluh Dua juta, Dua Ratus Delapan Puluh Lima ribu, Enam Ratus Tiga, koma Nol Tujuh rupiah Defisit, Rp. 155.119.829.907.70.‎ (Seratus Lima Puluh Lima milyar, Seratus Sembilan Belas juta, Delapan ratus Dua Puluh Sembilan ribu, Sembilan ratus Tujuh koma Tujuh Puluh rupiah)

Sementara Pembiayaan Daerah,  Penerimaan Rp.156.619.829.907,70 (Seratus Lima Puluh Enam milyar, Enam ratus Sembilan Belas juta, Delapan ratus dua Puluh Sembilan ribu, Sembilan ratus Tujuh koma Tujuh Puluh rupiah) sedangkan Pengeluaraan Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar, Lima Ratus juta rupiah).

” Jumlah Pembiayaan Netto Rp 155.119.829.907.70.‎ (Seratus Lima Puluh Lima milyar, Seratus Sembilan Belas juta, Delapan ratus Dua Puluh Sembilan ribu, Sembilan ratus Tujuh koma Tujuh Puluh rupiah) Sisa Lebih Pembiayaan tahun Anggaran Berkenaan Rp.0,00 (Nol rupiah). Demikianlah Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tubaba atas KUA-PPAS APBD-P Tahun Anggaran 2018.” Jelasnya.

‎Menanggapi itu Wakil Ketua I DPRD Tubaba Yantoni menyesalkan hasil pendapatana Asli Daerah PAD ‎Tubaba 2018 dari beragam sumber yang terdiri dari pajak daerah diantaranya, Pajak Hotel, pajak restoran, ‎pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, PBB dan pajak BPHTB. Sementara hasil PAD Redribusi daerah melalui pajak pelayanan kesehatan, pajak persampahan, pajak parkir jalan umum, pajak pelayanan pasar, pajak penguji kir kendaraan bermotor, pajak jalan usaha juga perizinan tertentu lainnya itu semua tidak ada singkronisasi dan penyampaian transparana oleh pemkab Tubaba.

‎” saya berkeinginan semua ini dapat di paparkan terlebih dahulu, sebab setiap pembahasan perubahan kita wajib mengetahui penghasilan dan pengeluaran asli daerah kita selama ini.‎ Secara pribadi saya tidak akan mendukung perubahan selagi mereka tidak memaparkan hasil PAD kita dan saya juga tidak akan hadir dalam pembahasan tersebut.” Kata Yantoni saat dijumpai TRanslampung diruang kerjanya pada (28/8/2018) pukul 14:30 Wib.

‎Lebih jauh diakatakan, terkait sumber penghasilan melalui PAD terhadap seluruh menara Tower se kabupaten itu hanya mencapai Rp 300 juta. dan itu masih disangksikan kebenarannya, sebab pihak eksekutive tidak mau transparan dan terbuka menjelaskan rincian pengahasilan dan pengeluaran PAD Tubaba.

” Pemaparan seperti inilah yang saya inginkan terkait perizinan seluruh tower,  secara tranfaran dan rinci, jangan hanya sekedar perkiraan semata.” Imbuhnya.

Menurut informasi, Setelah pengesahan APBD-P, Bupati dan sejumlah pejabat Eksekutive lainnya akan melakukan kegiatan‎ kunjungan kerja (Kunker) ke Negara luar, meski keadaan Pemkab Tubaba dalam keadaan memperihatinkan.

” Beberapa hari kemarin saya sempat bersitegang dengan rekan DPRD lainnya, sebab mereka minta dan mengusulkan agar persetujuan APBD-P di undurkan dari jadwal yang telah kita sepakati sebelumnya.” Imbuhnya (Dirman)