:: translampung online ::

MENGGALA-Dinas Perhubungan Kabupaten Tulangbawang dalam waktu dekat akan menertibkan petugas parkir liar yang tersebar di Kabupaten setempat. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulangbawang Drs. M. Ridwan, di sela-sela perlombaan perawatan mobil Dinas di lapangan pemkab setempat, Selasa (9/3).
Drs. M. Ridwan mengatakan, selama ini memang  banyak petugas parkir liar yang bukan dari Dinas Perhubungan, baik yang ada di pasar atau di tempat umum.
”Kami sudah memberikan surat imbauan kepada petugas parkir liar agar dapat berkordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat dan surat tembusannya sudah kami sampaikan kepada Polsek, agar dapat diproses, bila perlu di tangkap bagi petugas parkir liar atau yang tidak memiliki surat tugas dari dinas,” katanya.
Menurutnya, hal ini dilakukan dengan tujuan agar semua petugas parkir yang berada di dalam wilayah kerjanya itu dapat ditertibkan.

KALIANDA-Kejaksaan Negeri Kalianda prioritskan penyelesaian kasus korupsi tahun 2009. Kajari setempat, Munasim Salim SH MH menyebutkan ada 3 kasus korupsi yang belum selesai penyelesaiannya warisan dari tahun 2009 lalu. Menurut dia, dari 3 kasus korupsi itu, 1 telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kalianda. Sedangkan 2 kasus lagi sedang dalam penyidikan pihaknya.
“Kami masih prioritskan penyelesaian kasus korupsi 2009 lalu. 1kasus sudah kami limpahkan ke pengadilan.

KALIANDA-Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Djalaluddin S.KM MM nyatakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) telah dilakukan sosialisasi hingga tingkat bawah. Ditemui disela-sela acara penilaian RSUD Kalianda sebagai tempat yang dinilai dalam ajang Bhakti Abdi Negara bidang pelayanan public, Djalaluddinmenyebutkan sosialisasi terus dilakukan sejak digulirnya program itu pada 1 Desember 2009 lalu. “Sosialisasi terus kami lakukan. Saya rasa tidak ada masalah lagi dengan sosialisasi,” ujarnya,kemarin (9/3).
Namun saat disinggung masih ada pemungutan biaya perobatan bagi masyarakat pengguna Jamkesda di 3 kecamatan, yakni Merbau Mataram, Waysulan dan Jatiagung yang disoroti oleh Komisi D DPRD Lamsel, Djalaludin mengaku belum ada klarifikasi dari bidan desa tersebut sebagai pengelola Poskesdes. “Kami belum ada klarifikasi dari yang bersangkutan,”imbuhnya.

KALIANDA-Badan Pendidikan dan Diklat Daerah Kabupaten Lampung Selatan gelar pelatihan pra jabatan golongan I dan II dilingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Sebanyak 80 orang peserta adalah calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) eks honorer angkatan ke XXXIII. Kegiatan dilaksanakan di Badinklatda setempat,kemarin (9/3).
Dalam kesempatan itu, Asisten I Bidang Pemerintahan,  Alfi Asha dalam sambutannya mengatakan,  PNS adalah pelayan masyarakat bukan dilayani oleh masyarakat. Sebab, sambung dia, selama ini banyak ditemui dilingkup Pemkab Lamsel selalu mengabaikan hal tersebut. Untuk itu, ia meminta agar para peserta diklat ini harus merubah hal yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. “Sehingga citra seorang PNS dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat luas benar-benar terjaga dan terlaksana dengan baik,” ujarnya.