. . .

Rumah Dirut PLN Digeledah KPK

image_print

Terkait Dugaan Suap yang Menyeret Eni Maulani Saragih

TRANSLAMPUNG.COM – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai menggeledah rumah Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir di Jalan Taman Bendungan Jatiluhur II Nomor 3, Jakarta Pusat. Itu terkait kasus dugaan suap yang menyeret Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Berdasarkan pantauan JawaPos.com (jpg), sejumlah penyidik telah selesai menggeledah rumah Sofyan tepat ketika azan salat Isya berkumandang. Saat keluar, penyidik yang mengenakan rompi KPK turut membawa berkas dokumen yang disimpan di dalam tiga koper dan empat kardus dari rumah Sofyan.

Setelah itu, para penyidik lembaga antirasuah langsung pergi meninggalkan rumah Sofyan mengenakan minibus sebanyak empat buah dengan pengawalan ketat beberapa personel Polri.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan bahwa pihaknya melakukan penggeledahan di rumah Sofyan terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

“Benar, ada penggeledahan di rumah Dirut PLN yang dilakukan sejak pagi ini oleh tim KPK dalam penyidikan kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu (15/7).

KPK menduga Eni Maulani Saragih telah menerima suap sebanyak Rp 4,8 miliar secara bertahap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Kotjo. Uang tersebut diduga untuk memuluskan proses penandatanganan kerjasama terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Selain Eni, KPK juga menetapkan Johannes Kotjo sebagai tersangka. Keduanya kini mendekam di rumah tahanan milik lembaga antirasuah.

Eni yang diduga sebagai pihak penerima suap dijerat dengan Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Johannes yang diduga sebagai pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (rdw/JPCjpg/tnn)