. . .

Rotasi Jabatan Tak Sesuai Aturan

image_print

Pimpinan KPK Digugat ke Pengadilan

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Sebanyak tiga pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menggugat pimpinan lembaga antirasuah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ini karena para pegawai tersebut tidak terima dengan adanya rotasi jabatan yang dinilai tak sesuai aturan, beberapa waktu lalu.

Tiga pegawai struktural atas nama Sujanarko (Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi KPK), Hotman Tambunan (Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal pada Pusat Edukasi Antikorupsi KPK), dan Dian Novianthi (Koordinator Pusat Edukasi Antikorupsi KPK), mendaftarkan gugatan dengan nomor perkara 213/G/2018/PTUN.JKT pada Senin, 17 September 2018. Adapun isi gugatan yang dilayangkan yakni perihal pembatalan keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atas pengangkatan pejabat struktural pada KPK.

Dalam surat gugatan yang salinannya dimiliki JawaPos.com(JPG), tiga pegawai struktural menggugat mengenai Keputusan Pimpinan KPK No. 1445 tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi pada KPK dan Keputusan Pimpinan KPK No 1448 tahun 2018 tanggal 24 Agustus 018 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural setingkat Eselon III pada KPK.

Para penggugat menegaskan, pihaknya menilai dasar, cara, proses, dan keputusan tergugat melakukan tindakan rotasi telah berlawanan dengan prinsip fundamental dalam pemberantasan korupsi, yaitu ketaatan pada asas, aturan hukum, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Menurut penggugat, dengan adanya putusan pengadilan atas sengketa ini, bisa menjadi preseden yang menentukan paradigma KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi pada masa mendatang. Apakah prinsip ketaatan hukum, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas masih menjadi dasar utama dalam praktik birokrasi KPK, atau sebaliknya kekuasaan dan kepentingan pimpinan boleh mengesampingkan prinsip-prinsip tersebut.

Menanggapi gugatan, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut pihaknya sudah mengetahui dan menghargai hal tersebut. Namun, mantan aktivis ICW itu menilai bahwa rotasi yang dilakukan pimpinan sudah sesuai dengan pertimbangan dengan melihat sejumlah aspek dan aturan yang berlaku.

“Jadi saya sudah tanya pimpinan. Pimpinan sudah mengetahui. Respons dari pimpinan menghargai. Pimpinan melihat itu sebagai hak keberatan dalam menerima keputusan pimpinan,” ujarnya.

“Adanya putusan pimpinan juga sudah disampaikan kalau rotasi itu untuk kepentingan KPK, menurut pertimbangan pimpinan hal tersebut sudah melihat sejumlah aspek dan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Sebelumnya, pimpinan KPK resmi melantik 14 pejabat internalnya, meskipun banyak ditentang karena dinilai tak transparan. Pelantikan ini dilakukan di gedung Penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/8).

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut, lembaganya melantik pejabat internal sesuai dengan janji organisasi agar bisa berjalan dengan baik dan membuat indeks persepsi korupsi KPK lebih baik. (ce1/ipp/JPC/jpg)

 

error: Content is protected !!