Ridho: Pengelolaan Keuangan Daerah- Pusat Harus Selaras dan Akuntabilitas

0
220
views

TRANSLAMPUNG, BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017, sebagai langkah koordinasi dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Menurut Ridho, pengelolaan keuangan daerah dan pusat harus selaras sebagai bagian akuntabilitas.

“Pemerintah Provinsi harus mendengar, berkoordinasi, dan menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dan pusat terkait pengelolaan keuangan,” Gubernur Ridho, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017). Bersama Gubernur tampak hadir Asisten Administrasi Umum Hamartoni Ahadis dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Minhairin.

Pada rakernas yang dibuka Presiden RI Joko Widodo ini, Gubernur Ridho menekankan Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menjaga pelaporan keuangan membaik. “Laporan keuangan juga dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam meningkatkan manfaat bagi masyarakat secara luas,” kata Gubernur.

Pada sesi pemaparan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa setiap rupiah APBN dan APBD merupakan amanat yang harus dikelola profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat. “Untuk itu, pengelolaan keuangan dilaksanakan efektif dan efisien dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah mengharapkan kegiatan Rakernas ini dapat membangun semangat bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, kata Sri Mulyani, APBN dan APBD dapat digunakan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Rakernas ini, menurut Ketua Umum Rakernas, Firmansyah Nazarudin, untuk meningkatkan komitmen pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota dalam kualitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, membangun kesadaran bahwa tujuan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.

Kemudian, meningkatkan pemanfaatan informasi yang tersaji pada laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan datam rangka meningkatkan manfaat bagi masyarakat. “Kami ingin memastikan sinergi penerapan akuntansi berbasis aktual dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Selain itu, memberikan apresiasi bagi yang laporan keuangannya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Firmansyah Nazarudin. (*)