Refleksi 26th Konvensi Hak Anak di Indonesia : UPAYA PEMENUHAN HAK DITENGAH RINGKIHNYA PERLINDUNGAN ANAK

0
404
views

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah organisasi independen yang konsen mengangkat issu pelanggaran hak dan perlindungan anak (pelecehan, kekerasan dan eksploitasi), dibentuk berdasarkan Kepmensos RI Nomor : 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development). Berangkat dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi.

Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup secara layak.

Pelanggaran terhadap hak-hak anak bukan saja terjadi di negara yang sedang terjadi konflik bersenjata, tapi juga terjadi di negara-negara berkembang bahkan negara-negara maju. Permasalahan sosial dan masalah anak sebagai akibat dari dinamika pembangunan ekonomi diantaranya anak jalanan (street children), pekerja anak (child labour), perdagangan anak (child trafficking) dan prostitusi anak (child prostitution).

Berdasarkan kenyataan di atas, PBB pada 20 November 1989 mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (Convention On The Rights of The Child) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in to force) pada tanggal 2 September 1990.

Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini pada 26 Januari 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 pada tanggal 25 September 1990.

Langkah yang dilakukan Indonesia dalam melaksanakan Konvensi 1989 adalah melakukan Amandemen kedua UUD 1945 dengan memasukkan Pasal 28B Ayat (2) pada 18 Agustus 2000, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Untuk melaksanakan KHA dan UUD 1945, Indonesia berturut-turut telah menerbitkan undang-undang pendukung, diantaranya ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi/Korban; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) sendiri dalam kurun waktu relatif tidak lama telah mengalami tiga kali revisi (perubahan) yang menitikberatkan pada pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang baru ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Pemerintah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang wajib menyusun kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi di bidang urusan wajib perlindungan anak di tingkat nasional, di daerah dibentuk Badan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu dibentuk unit kerja yang menangani urusan teknis terkait dengan hidup, tumbuh, kembang, dan perlindungan anak di setiap Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan untuk melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, Indonesia telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai Lembaga Independen. Tugas lain KPAI adalah memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Menariknya, Selain telah dibentuk KPAI juga membentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang keberadaannya telah menyebar ke seluruh provinsi, kab/kota di Indonesia. Lembaga ini dimaksudkan memberi ruang kepada masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan, memantau pemajuan dan pemenuhan hak-hak anak.

Pembagian Peran antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Indonesia menjadikan perlindungan anak menjadi urusan wajib di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak (RAD-KLA) yang memuat 31 indikator merujuk pada 5 klaster KHA adalah untuk mendorong setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadikan kepentingan terbaik anak menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pemerintah kabupaten/kota.

Tulangbawang Barat Menuju Kabupaten Layak Anak

Issu pelanggaran hak dan perlindungan anak (pelecehan, kekerasan dan eksploitasi) ternyata tak hanya melanda kawasan metropolitan atau nasional saja, ibarat gunung es ternyata hal tersebut terjadi juga di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Merinding melihat kejinya para pelaku kekerasan dan dampaknya terhadap anak, sepanjang 2014-2016 LPA Tubaba mencatat kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan trend kecenderungan naik dan beragam permasalahannya.

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi, diantaranya; kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, prostitusi dikalangan pelajar, pernikahan diusia anak, anak bermasalah dengan hukum (ABH), human trafficking (perdagangan anak), kekerasan dilingkungan sekolah, pondok pesantren, keluarga, penelantaran, perlakuan salah, putus sekolah membuat kita semakin prihatin.

Hal ini menyadarkan kita pada tugas-tugas mulia penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), Dimana kesadaran dan pemahaman banyak kalangan, baik instansi pemerintah, masyarakat, keluarga bahkan dunia usaha masih terasa kurang dalam memahami essensi perlindungan anak.

Dari sisi penyiapan regulasi hukum kita patut bangga dengan Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat yang cukup perhatian terhadap perlindungan anak, didukung peran kuat Pemerintah Provinsi Lampung yang juga gencar mensosialisasikan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), melalui sejumlah regulasi baik Peraturan Daerah maupun komitmen program lainnya diantaranya tampak pada adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemprov Lampung dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : G/719/B.VII/HK/2013 dan Nomor : 180/5/I.02/MOU/TBT/2013 tentang Kerjasama Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Saat ini Tubaba setidaknya telah memiliki 2 (dua) lembaga layanan pengaduan yang dikukuhkan berdasarkan Keputusan Bupati, yaitu ;

1. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulangbawang Barat (LPA Tubaba), lembaga yang mengkhususkan diri pada pendampingan dan advokasi anak;
2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), sebagai lembaga layanan perempuan dan anak.

Bupati juga sudah membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2015-2020 yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tubaba. Sayangnya Gugus Tugas yang dibentuk sejak 2 april 2015 dengan penanggung jawab Sekretaris Daerah, melibatkan semua SKPD terkait dan unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dunia usaha termasuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA Tubaba) itu hingga hari ini, hampir 2 tahun berjalan belum pernah bertemu sekalipun untuk melakukan rapat koordinasi.

Hambatan kemajuan perlindungan anak di Tubaba terjadi karena belum kuatnya komitmen penentu kebijakan terutama dalam hal support anggaran dan upaya mendorong sinergitas terintegrasi lintas satker. Hal terbesar yang dihadapi LPA Tubaba adalah kesulitan dalam mengelola manajemen organisasi karena tidak adanya dukungan/support anggaran sehingga berpengaruh pada upaya perlindungan anak yang ditangani. Akibatnya banyak kasus pelanggaran hak-hak anak yang yang notabenenya adalah tragedi kemanusiaan sering mengalami keterlambatan penanganan dan tidak terselesaikan. Tubaba juga sudah saatnya memiliki Rumah Aman untuk memberi perlindungan pada anak yang bermasalah dengan hukum (ABH), beberapa anak terpaksa harus menjalani proses hukuman bersama orang dewasa pelaku tindak kriminal di Lapas Menggala.

Perlunya penguatan kelembagaan dan Perbup tentang SOP Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak diyakini akan menjadi pendorong kuat penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Sepanjang 21 September hingga 7 Oktober 2016 saja LPA mencatat ada sedikitnya 15 anak terlibat kasus kejahatan seksual, mereka berstatus sebagai pelaku dan korban yang proses hukumnya menjadi tidak jelas.

Proses hukum pelanggaran hak anak sering dipertanyakan, tak sedikit yang kasusnya terhenti dan hilang. Ditemukan indikasi menghindari jerat UUPA dengan dibuat perjanjian damai dan memalsukan identitas umur anak.

Saat ini LPA Tubaba juga tengah melakukan pendampingan terhadap anak kelas XII sebuah SMK negeri yang dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah, hingga hari ini mediasi masih belum menemukan titik temu. Padahal dalam kasus serupa disekolah lain anak korban kebijakan sekolah yang menambrak aturan UU Sisdiknas dan UU Perlindungan Anak serta Perda Tubaba tentang Pengelolaan Perlindungan Anak yang didampingi LPA Tubaba sudah bisa kembali sekolah. Termasuk kasus 2 pelajar SMP yang telah ditahan 24 jam, diinterogasi tanpa didampingi orang tua atau pendamping anak, diintimidasi yang akhirnya dilepas setelah ada perjanjian damai padahal tidak terbukti melakukan pencurian sebagaimana dituduhkan.

Perlindungan ternyata juga diperlukan bagi para pegiat anak, pengurus LPA sering di-bully, Ketua LPA Tubaba pernah diteror dan diintimidasi, kediamannya pernah disatroni 5 oknum intel dan seorang marinir bahkan pernah diperkarakan dengan ancaman hukuman kurungan dan denda 1 milyar oleh kelompok yang merasa kurang nyaman dan rejekinya terusik karena kehadiran dan aktifitas LPA Tubaba.

Secara garis besar penulis boleh pesimis akan adanya perubahan dalam melindungi anak anak, kalau petinggi dan pemangku kepentingan masih menganggap anak sebagai warga kelas kambing dan menganggap pengungkapan kasus anak sebagai cara atau tindakan yang dapat mempermalukan pemerintah daerah.

Melalui refleksi 26 tahun KHA, yang diperingati sebagai Hari Anak Internasional yang jatuh pada 20 November, penulis ingin mengingatkan dan mengajak semua pihak bersama-sama bergandengan tangan bersinergi menjadikan momentun ini sebagai momentum bersama memutus rantai kekerasan terhadap anak. Mengingat penegasan UUPA Perlindungan Anak merupakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali termasuk Dunia Usaha.

Berjuang dan tetap semangat para pegiat anak untuk terus mendampingi dan menyuarakan hak anak, bekerja dalam keterbatasan dalam keadaan darurat kekerasan anak di Tubaba. Tidak perlu bangga dan memuji diri sendiri, selama anak-anak masih tepar terpinggirkan dan alpa dari perhatian dan perlindungan anak. Protect our generation!

ELIA SUNARTO
Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kab. Tulangbawang Barat dan
Ketua II Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Tulangbawang Barat