Rampungkan SKJ, Bentuk Pansel, Baru Seleksi

0
342
views

TRANSLAMPUNG.COM, KOTAAGUNG-Pemkab Tanggamus sampai saat ini belum menentukan kapan pelaksanaan seleksi berkas secara terbuka, untuk mengisi beberapa jabatan yang masih lowong. Karena sekarang, pemkab masih fokus untuk menyelesaikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). Nantinya, SKJ tersebut bakal menjadi acuan bagi Tim Panitia Seleksi (Pansel) untuk melakukan penyeleksian.

Sampai saat ini ada enam jabatan kepala satuan perangkat dinas (SKPD) di lingkup Pemkab Tanggamus yang masih lowong. Antara lain jabatan Kepala Dinas Perikanan, Kepala Badan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan Pendapatan dan Retribusi, serta jabatan Kepala Dinas Kebudayaan.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Tanggamus Andi Wijaya mengatakan, setelah pemkab rampung menyusun SKJ, barulah dibentuk Tim Pansel. Namun kapan waktu pembentukan Tim Pansel dan pelaksanaan seleksinya, Andi juga belum bisa memerikan keterangan. SKJ itu sendiri, gunanya sebagai bahan acuan Tim Pansel untuk menentukan standar kelulusan peserta seleksi.

Andi Wijaya menerangkan, tim pansel kemungkinan berisi lima orang, ada perwakilan dari lingkup Pemkab Tanggamus dan ada dari luar, khususnya akademisi. Namun untuk komposisinya belum diketahui, apakah lebih banyak dari dalam, atau sebaliknya. Adanya pansel sendiri merupakan amanat dari Undang Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang tujuannya untuk memperoleh obyektivitas penilaian.

“Sehingga nantinya didapat pejabat pimpinan SKPD yang berkompenten berdasarkan seleksi yang objektif dari Tim Pansel ini,” ujar Andi Wijaya.

Untuk itulah SKJ disusun, supaya diketahui seberapa besar kemampuan dan kelayakan yang dimiliki peserta seleksi. Dalam SKJ dijabarkan tentang standar kepangkatan, pelatihan yang telah diikuti, integritas, kualifikasi, rekam jejak jabatan, dan persyaratan lainnya.

“Nantinya Tim Pansel akan menentukan seorang peserta bisa lolos atau tidak dari kriteria-kriteria tersebut. Semua itu jadi patokan yang harus terpenuhi bagi peserta yang ikut dan pansel menjalankan ketentuan di SKJ,” terang Andi.

Ia mengaku memang hasil akhir diputuskan oleh kepala daerah, namun keputusan itu sendiri harus ada dasarnya. Dan itu didapat dari pelaksanaan seleksi. Nantinya untuk satu jabatan maksimal ada tiga orang yang lolos, dari ketiganya diserahkan ke kepala daerah untuk memilih mana yang akan diputuskan.

“Memang kepala daerah punya kewenangan mutlak menentukan orang tersebut ditunjuk jadi pejabat atau tidak. Namun sebelum menentukan itu, orang-orang yang akan dipilih harus sudah lebih dulu memenuhi kelayakan untuk dipilih,” tandas Andi Wijaya yang juga merangkap sebagai Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan itu.(ayp)