Ramai, Masyarakat Datangi Disdukcapil

0
196
views
Foto: Ilustrasi Dok. (tnn) RAMAI: Antrean masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan.

Urus Administrasi Kependudukan

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Kantor pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandarlampung dipenuhi warga yang ingin melengkapi kelengkapan administrasi kependudukannya.

Hal inidikarenakan, kelengkapan admistrasi banyak digunakan sebagai salah satu syarat untuk masuk sekolah.

Kepala Disdukcapil Bandarlampung, A. Zainudin mengatakan, membludaknnya masyarakat di pelayanan umum tersebut, dikarenakan hendak mengubah akte lahir anaknya.

“Memang banyak yang mau mengubah akte kelahiran, agar anaknya bisa di terima di SD, sedangkan anak mereka belum cukup usia 7 tahun sesuai dengan ketentuan sekolah. Tapi nggak kita layani, karena ini kan sudah dasar ketentuan sekolah kalau tidak sesuai dengan ketentuan iya nggak bisa dong,” kata Zainudin, saat di hubungi, Kamis (13/7).

Dia mengungkapkan, banyaknya laporan masyarakat yang ingin meminta tolong melalui staf kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. “Saya juga sudah koordinasi, kemarin juga banyak yang ingin minta tolong kepada staf saya, tapi jangan ada yang dilayani karena ini kan nggak boleh,” ungkapnya.

Meskipun perubahan akte yang dilakukan masyarakat memiliki beribu, mantan Kepala Disbertam Kota Bandarlampung ini menaruh kecurigaan dan tetap tidak dilayani olehnya beserta jajarannya.

“Karena banyanya laporan, banyak sekali alesan mengingat harus ada dasar, saya curiga nantinya bakal masukin anak sekolah dengan menaikkan umur nya, padahal kan semua harus ada dasar, dan ini nggak boleh, kita nggak bakal kasih pelayanan, bisa bisa nanti kita yang disalahin dari atasan,” terangnya.

Di lain sisi, Ketua DPRD Kota Bandarlampung, Wiyadi menghimbau agar Disdukcapil jangan sampai melayani orang tua yang memaksakan kehendaknya merubah akte kelahiran anaknya.

“Kalau syarat masuk SD harus 6 tahun ya jalani. Jangan ada permainan merubah-rubah akte lahir di tua-tua kan, kasian nanti anaknya data-data nya itu nggak conek ke data NIK di pusat kan nanti anaknya itu sendiri yang rugi,” jelas Wiyadi.

Politisi PDIP ini menambahkan, sekolah juga jangan ada permainan dengan para orang tua murid, sampai ada pembelian bangku, atau lainnya, karena ini akan merusak citra pendidikan. “nggak baik juga untuk nama sekolah tersebut bila ketahuan ada permainan beli bangku, sudah anak nya di rugikan nama sekolahnya pun ikut, kita ikuti aturan yang ada saja lah,” tandasnya.(jef)