Rakor dengan Kada di 10 Provinsi

KPK

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Bidang Pencegahan memperluas jangkauan pencegahan korupsi ke-10 Provinsi di Indonesia. Ini dilakukan menyusul maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, baik yang ditangkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) ataupun penetapan tersangka dari pengembangan perkara sebelumnya.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, upaya yang tengah dilakukan pihaknya membutuhkan peranan dari pemimpin daerah dan masyarakat untuk mengawalnya.

“KPK telah mengirimkan surat tertanggal 5 Februari 2018 pada seluruh Kabupaten/Kota di 10 Provinsi tersebut,” ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah, melalui pesan singkat pada awak media Minggu (18/2).

Nantinya dalam rapat koordinasi pencegahan tersebut, akan dihadiri oleh Pimpinan KPK dan seluruh kepala daerah serta pemangku kepentingan setempat. Adapun ke-10 kepala daerah antara lain, berasal dari Provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat dan Lampung.

Untuk yang terdekat yakni pada Februari nanti, akan dilakukan di Provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  Sementara tujuh daerah lain diagendakan pada Maret yakni Provinsi Jawa timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Sementara pada April antara lain Provinisi Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat dan Lampung.

Dalam rapat tersebut, nantinya menurut mantan aktivis antikorupsi ini, ada sembilan hal yang akan dibahas. Hal itu antara lain perihal Pengelolaan APBD (e-planning dan e-budgeting), Pengadaan Barang dan Jasa, PTSP, APIP, Dana Desa, Manajemen ASN, diantaranya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Barang Milik Daerah, Pendapatan dan Sektor Strategis (SDA, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur).

Febri meminta seluruh pimpinan daerah serius untuk melaksanakan program pencegahan ini dengan itikad baik. Hal ini karena menurut Febri, KPK telah beberapa kali memproses kepala daerah yang ikut dalam kegiatan pencegahan korupsi. Hal itu disebabkan karena kepala daerah dan pihak yang diajak kerjasama tidak menerapakan sungguh-sungguh, apa yang telah dilakukan KPK

“Karena pencegahan korupsi hanya akan berhasil jika dilakukan sepenuh hati. Jangan sampai ada sikap setengah apalagi kepura-puraan,” tukasnya. (jpg/hkw)

News Reporter