Pupuk Bersubidi dengan Sistem Billing Perlu Perbaikan

TRANSLAMPUNG.COM, KALIANDA-Pola penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan Billing sistem masih perlu perbaikan. Sebab, dalam pengiriman pupuk itu, kerap terjadi persoalan baik itu ketepatan waktu pengiriman dan jatah yang pupuk yang tidak mencukupi.

“Penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan Billing sistem masih perlu dibenahi lagi. Sebab, telah dilakukan transaksi, pupuk sering kali terlambat datang. Bahkan, sampai 20 hari pupuk belum juga dikirim,” keluh Suhadi, salah seorang penyuluh di wilayah Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, dalam kegiatan sosialisasi billing sistem, di Aula Rajabasa Kantor Bupati Lamsel, kemarin.

Dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) penyaluran billing sistem, lebih lanjut dia, terdapat kalimat tepat harga, tepat sasaran, tepat waktu. Namun, kenyataanya petani sering kali mengeluhkan ada keterlambatan dalam pengiriman pupuk bersubsidi dengan menggunakan transaksi billing sistem.

“Selain tidak tepat waktu, kuota pupuk bersubsidi berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) terdapat kekeliruan. Misalnya, awalnya kuota ada. Tapi, ketika akan dilakukan penebusan tidak ada,” kata dia.

Hal senada dikatakan Taufik, salah seorang peserta sosialisasi billing sistem. Menurut dia, dalam penginputan data pupuk bersubsidi masih salah dalam billing sistem. Untuk, kuota pupuk berdasarkan RDKK mencapai 17 ton/tahun. Namun, begitu akan dilakukan penebusan pupuk data yang ada hanya 1,7 ton.

“Untuk itu, mohon penjelasanya. Mengapa hal ini bisa terjadi,” ujar dia.

Sementara itu, pihak produsen pupuk bersubsidi tanpa memperkenalkan jati dirinya dalam sosialisasi billing sistem itu, dengan ringannya dia menjelaskan bahwa kapal pengangkut pupuk bersubsidi miliknya sulit dan tidak bisa bersandar di Lampung karena cuaca.

“Untuk memenuhi kebutuhan pupuk NPK bagi petani di Lampung Selatan, dengan mengambil pupuk NPK dari Pelembang. Ini bukan karena sistem perencanan kami tidak matang. Namun, memang kapal pengangkut pupuk terdapat kendala ketika akan sandar di Lampung,” kilahnya.

Sementara itu, Group Head Treasury Bank Lampung Ahmad Ben Bella mengatakan pada intinya billing sistem dalam penyaluran pupuk secara online ini masih baru. Maka, masih perlu adanya perbaikan-perbaikan baik dalam penginputan data kuota pupuk bersubsidi tersebut.

“Intinya perlu dibangun komunikasi yang baik antara produsen, distributor, kios dan konsumen pupuk bersubsidi. Jika, akan dilakukan perubahan data penginputan hendaknya petani melalui penyuluh bisa mengirimkan surat secara resmi kepada Bank Lampung,” terangnya.

Masih ditempat yang sama, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Lampung Selatan Rini Ariasih, mengatakan kuota pupuk bersubdisi memang sangat terbatas. Sehingga, tidak dapat memenuhi semua permintaan petani.

“Untuk kuota pupuk bersubsidi sangat terbatas. Apalagi, pada tahun 2017 ini saja kuota pupuk bersubidi berkurang dibandingkan pada tahun 2016 lalu,” pungkasnya.(jhn)

News Reporter