Pungutan Prona di Kupangteba Menurut Ketua Poknas Wajar, Herman Meradang

0
305
views

translampung.com – Ketua kelompok masyarakat (pokmas) pembuatan sertifikat Operasi Nasional Agraria (Prona) Kupangteba, Kecamatan Telukbetung Utara, Edi Purwadi menepis dugaan punggutan liar (pungli) pada proyek itu.

Menurutnya, uang sebesar Rp650 ribu yang diminta kepada masing-masing pembuat Prona, dipergunakan untuk operasional pokmas. Seperti pembelian map, membayar jasa petugas BPN, dan uang lembur.

“Sebab di lapangan kan ada yang mengerjakan. Masak iya nggak kita bayar. Mereka yangngukur tanah butuh minum, makan, masak mau dibiarkan. Uang ya untuk pembiayaan seperti itu sampai sertifikat jadi,” dalihnya saat ditemui di kantor Kelurahan Kupangteba, Senin (4/4).

Kendati begitu, menurut Lurah Kupangteba Alirman, uang bukan wajib. Artinya jika ada yang kurang mampu, maka pihaknya tidak akan dimintai. “Jadi jangan salah paham dulu karena uang mereka itu untuk pembiayaan di lapangannya,” timpal Alirman.

Berdasarkan data yang diterima, warga penerima bantuan prona berjumlah 150 orang pada 2016. Jika seluruhnya membayar Rp650 ribu, akan ada Rp97,5 juta uang yang terkumpul. Ini belum termasuk biaya di kecamatan sebesar Rp200 ribu sebagaimana dikeluhkan masyarakat.

Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. usai menggelar rapat koordinasi bulanan dengan seluruh satuan kerja (satker), berjanji mengecek permasalahan ini. Jika terbukti ada pungli, dia tidak segan-segan menindak siapapun yang terlibat di dalamnya. “Siapa yang memungut iuran tambahan? Kita panggil orangnya. Rakyat kecil itu jangan ditindas,” tegasnya. (jef)

LEAVE A REPLY