. . .

Puluhan Warga Pasar Griya Sukarame Gelar Aksi

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Untuk kesekian kalinya puluhan warga yang tinggal di Pasar Griya Sukarame menggelar aksi di depan kantor Pemkot Bandarlampung, Rabu (18/7). Seperti sebelumnya, tuntutan demo ini sama yakni menolak penggusuran pasar tersebut untuk dijadikan Kantor Kejari.

Menurut perwakilan warga, Kristina, proses alih fungsi lahan itu dinilai sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat yang menempati Pasar Griya Sukarame.

Warga beberapa kali berupaya untuk berkomunikasi dengan pemerintah kota, mulai dari menyurati, melalui DPRD, bahkan sampai turun ke jalan, namun tidak ada respon dari pemerintah kota.

Bahkan, kata Kristina, terakhir Asisten I Sukarma Wiyaja membawa sekitar 90 personel Pol PP dan satu alat berat excavator mencoba melakukan pembongkaran paksa.

“Dan upaya itu tanpa ada komunikasi, pemberitahuan, bahkan tanpa surat tugas, surat perintah bongkar,” kata dia.

Menurut dia dari 123 KK, sebanyak 44 KK masih bertahan hingga saat ini. Kristina mengatakan jika masih ada warga yang bertahan maka penggusuran tersebut tidak dapat dilakukan karena banyak hak warga yang terabaikan.

Sayangnya, demo itu melibatkan anak kecil yang seharusnya tidak boleh. Ini terlihat dari puluhan anak kecil, laki-laki maupun perempuan duduk berbaris di pintu gerbang utama bagian dalam kantor pemkot, sementara peserta aksi yang dewasa berada diluar pagar.

Anak-anak ini sengaja dibawa orang tuanya yang masih bertahan di Pasar Griya Sukarame. Salah satu peserta aksi melalui pengeras surat diatas mobil komando meneriakan, mereka membawa anak anaknya bukan karena malas sekolah, melainkan memperjuangkan lokasi yang akan dialihfungsikan menjadi kantor Kejari.

“Anak anak kami tidak tenang, baik dalam menuntut ilmu ataupun tidur karena persoalan ini. Kami meminta agar pemerintah Bandar Lampung memperhatikan nasib masyarakat yang membutuhkan fungsi lahan itu sebagai pasar, kami menolak alih fungsi Pasar Griya yang sudah 20 tahun menjadi Kantor Kejari. Apakah pemerintah tidak mengakui warga yang tinggal disitu sudah berpuluh-puluh tahun,” kata pria mengenakan kemeja kotak kotak itu melalui pengeras suara.

Aksi itu dikawal personel Pol PP dan aparat kepolisian dari Polsek Telukbetung Utara.

Kapolsek Telukbetung Utara Kompol Suharto menjelaskan aksi yang melibatkan anak anak itu sebenarnya tidak diperbolehkan.

“Ya aturannya tidak boleh, tapi mau bagaimana lagi, sudah disini,” kata dia disela-sela pengamanan aksi.

Sementara, Pemerintah Kota Bandarlampung menggelar rapat membahas penertiban lahan Kampung Pasar Griya Sukarame di ruang rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rabu (18/7).

Rapat dengan agenda pembahasan penegakan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 tahun 2000 tentang ketertiban umum, keamanan, kebersihan dan keapikan, serta persiapan rencana pembangunan Kantor Kejari Bandar Lampung itu digelar tertutup.

Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu dipimpin Asisten I Sukarma Wijaya, dan diikuti oleh Kabag Hukum Wan Abdurahman, Kepala BPKAD Trisno Andreas, Kaban Pol PP Mansi, kemudian dari pihak Polresta Bandar Lampung, dan Kodim 0410/KBL.

Hingga pukul 10.50 WIB rapat masih berlangusng di lantai tiga gedung satu atap pemkot Bandar Lampung.

Sementara itu aksi warga terkait hal yang sama di depan kantor pemkot juga masih terus belangsung. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian demo itu tak berizin. Namun warga beralasan aksi itu dilakukan mendadak karena bertepatan dengan rapat yang digelar di pemkot. (jef/hkw)