. . .

Publik Sayangkan Sikap Dua Pejabat Pemkot

image_print

Muchlas: Hal Ini Insiden Memalukan

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Publik menyayangkan sikap  dua pejabat Pemkot Bandarlampung yakni Wakil Walikota Bandarlampung ,Yusuf Kohar dan Kepala Dinas Tata Kota dan Pemukiman setempat, Effendi Yunus terkait insiden perkelahian, Selasa (16/1) lalu.

Anggota Komisi I DPRD Bandarlampung, Muchlas Ermanto Bastari menyangkan sikap dua pejabat tersebut yang ia nilai terkesan arogan. Menurutnya, tak sepantasnya pejabat pemerintahan bersikap seperti itu.

“Hal ini insiden memalukan, mereka kan panutan masyarakat, seharusnya jaga sikap dan tahan emosi,” kata Muchlas, Kamis (18/1).

Menurutnya, hal ini tentunya berdampak buruk, terhadap penilaian masyarakat kepada kinerja dan institusi yang berada di lingkungan Pemkot.

“Terlebih saat ini memasuki tahun politik, dimana Pilgub sebentar lagi. Bisa memperburuk penilaian kepada seseorang,” tandasnya.

Hal senada disampaikan, Pengamat Pemerintahan dari Universitas Lampung, Yusdianto yang mengatakan, bahwa dengan melihat adanya vidio tersebut, hal ini menjadi tindakan yang memalukan. Bagaiamana tidak, adanya perlawanan antara anak buah dengan atasan di dalam struktur pemerintahan.

“Jika melihat dari kejadiannya, jelas kegaduhan tersebut mencoreng dan insiden memalukan di lingkungan Pemkot Bandarlampung,” ucapnya.

Sebab, hal ini adalah suuatu pembangkangan kepada atasan, karena dalam pembahasannya masih menanyakan unsur pemerintahan.

“Saya belum lihat benar vidionya seperti apa, namun kalau pembicaraanya masih bersifat pemerintahan, jelas ini pembangkangan,” ungkapnya.

Seharusnya, dalam struktur pemerintahan seperti ini, jangan melibatkan unsur politik didalamnya. Karena diketaui, adanya ketidak sejalanan Wakil dengan Walikotanya.

“Sebagai anak buah harus tetap netral dong, harus lepas dari unsur politiknya atau kepentingannya,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Inspektorat Bandarlampung, M Umar enggan menanggapi perihal perseteruan antara Yusuf Kohar dan Effendi Yunus tersebut. Bahkan ia mengarahkan untuk bertanya ke Sekda Kota Bandarlampung.

“Wahh, jangan tanya ke saya, coba hubungi pak Sekda aja,” singkatnya.

Sebelumnya, Wakil Walikota Bandarlampung, Yusuf Kohar membenarkan, bahwa adanya keributan tersebut. Ia pun menceritakan awal mula terjadi cekcok tersebut, karena ia ingin menanyakan terkait dengan legalitas embung di Kelurahan Bumi Asri, Kedamaian yang dilakukan penimbunan. Ketika dirinya menanyakan itu kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman, sontak Kepala Dinas Efendi Yunus mengatakan, apakah ada undang-undang, dengan nada teriak, efendi berdalih kalau lahan itu punya Pemkot.

“Saya ini biasa, setiap hari sidak Satuan Kerja, saat ke Dinas tersebut, saya pun ingin menanyakan terkait embung, lalu Kadis nya teriak-teriak, tentang undang-undang,” kata Kohar.

Teriakan tersebut, lanjutnya, lalu memancing emosinya. Sebab, dalam pelaksanaanya, ia pun ingin tau karena sebagai pimpinannya yang ingin menanyakan tugas dan ranah Satkernya.

“Saya bilang pemimpin disini Herman HN dan Yusuf Kohar. Kalau seperti ini, seolah-olah dia (Efendi, red) hanya taat pada perintah Walikota saja, kalau Wakilnya dicuekin, ya tidak seperti itu, dalam peraturan, dibawah Walikota, ada Wakil Walikota,” ucapnya.

Oleh karena itu, marah ini pun, hanya pembinaan saja, karena melihat sikap Efendi Yunus yang tidak profesional.

“Ya  pembinaan saja itu, karena dia tidak profesional, marah-marah tidak menghormati atasan,” kata Kohar.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Bandarlampung, Effendi Yunus mengaku persoalan penutupan embung di Bumi Asri jadi pemicu nyaris adu jotos dengan Yusuf Kohar.

Effendi mengatakan awalnya Yusuf Kohar datang ke Dinas Perumahan dan Permukiman, pada Rabu (17/1) sore dalam keadaan marah-marah. Yusuf, kata Effendi, meminta Disperpem untuk memperketat pengawasan alih lahan permukiman.

Yunus mengatakan lokasi tersebut merupakan lahan milik pribadi, sehingga perubahan penggunaannya memang dimungkinkan, sepanjang memenuhi peraturan tata ruang. Terlebih, pengawasan penggunaan lahan bukan merupakan urusan Disperpem, melainkan Dinas Lingkungan Hidup.

“Terus dia bilang saya bulan Februari jadi Wali Kota. Saya jawab, saya gak ada masalah pak. Dia tanya saya ngelawan. Saya jawab sesuai aturannya saja pak. Dia malah nantang berantem. Saya jawab ayok. Begitu saja,” katanya.

Yusuf, juga meminta agar menurunkan foto Wali Kota Bandarlampung Herman HN di Disperpem. Termasuk gambar Herman HN di Ambulans Gratis Pemkot Bandarlampung.

“Saya sudah 35 tahun jadi PNS. Tahun ini memang akan pensiun pada September, jadi mau dinonjobkan juga saya siap,” katanya. (jef/hkw)