PT. SMP Diduga Bentengi Oknum

0
316
views

TRANSLAMPUNG.COM, PANARAGAN-Terkait dugaan pelanggaran legalitas Perizinan oleh PT. Satya Mandala Pratama (SMP) Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) selama 4 tahun terakhir, satu diantara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Fraksi Demokrat Fauzan, meminta pihak eksekutif dan legislatif bertindak tegas.

Menurut Fauzan, saat menghubungi Trans Lampung melalui telpon beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya akan melakukan kunjungan Monitoring di Kabupaten Tulangbawang Barat dalam waktu dekat ini, untuk memastikan pelanggaran yang telah dengan sengaja di lakukan oleh Pihak PT. SMP selama ini. Bahkan pihaknya menduga keberadaan Prusahaan tersebut di bentengi oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab.

“Dalam waktu dekat yang belum dapat di pastikan waktunya, kami akan segera turun ke Tubaba. Sebab, seperti diketahui dari pemberitaan Trans Lampung, Perusahaan tersebut telah 4 tahun belakangan ini Bodong, dan tidak terdaftar di Pemkab Tubaba. Ini kuat dugaan dibentengi oleh oknum pejabat. Sebab, jika tidak pihak perusahaan itu tidak akan berani mengangkangi aturan yang ada,” kata Fauzan, melalui Teleponnya.

Lanjut dia, seharusnya Pihak DPRD Tubaba wajib melakukan ketegasan dan memberikan rekomondasi terhadap jajaran eksekutif, untuk penutupan aktipitas sementara pada Prusahaan terkait. Jangan terkesan memberikan ruang pembiaran.

“Seharusnya DPRD Tubaba telah memberikan ketegasan, sebab Prusahaan itu telah lama dan sengaja melakukan pelanggaran yang berdampak pada pengurangan PAD Tubaba,” kata dia.

Sementara itu, menurut Waka I DPRD Tubaba Yantoni menampik jika pihaknya tidak bertindak tegas. Dia berjanji akan melakukan pemanggilan terhadap semua pihak terkait yakni, PT.SMP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Penanaman modal Perizinana dan satu pintu terpadu dalam pekan ini.

“Ya kita akan panggil semua, dan jika terbukti Prusahaan tersebut Bodong dan di bentengi oleh Oknum Pejabat, kita akan berikan sanksi tegas kepada mereka,” kata yantoni saat di hubungi Trans lampung, pada (25/2) lalu.(dir)