. . .

PT.GMA Bantah Tidak Bayar Pajak 14 Titik Reklame

image_print

Diduga Keterlambatan Penerbitan SKPD Jadi Faktor

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – PT Grand Modern Advertising (PT.GMA) membantah tidak membayar pajak 14 titik reklame miliknya, meski mengakui adanya keterlambatan pembayaran pajak dalam bulan berjalan.

Kendati demikian ditekankan, Amni Wardani perwakilan PT. Grand Modern Advertising, keterlambatan pembayaran pajak reklame tidak murni kesalahan pihaknya. Namun, lebih disebabkan keterlambatan penerbitan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) dari BPPRD Bandarlampung.

“Bagaimana bisa kami membayar jika SKPD-nya belum turun, apa yang mau kami bayar. Ketika memang SKPD turun selalu kami bayar,” ungkapnya dalam jumpa pers yang digelar di Pers Room Humas Pemkot Bandarlampung, Kamis (11/10).

Turut hadir dalam kesempatan itu, Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Lampung, Fadliansyah Cholid.

“Setiap SKPD turun kami pasti langsung membayar, untuk bukti pembayaran sudah kami bawa,” imbuh Amni, seraya menyodorkan bukti setor pajak reklame.

Berkaitan dengan hal itu, pihaknya sangat menyesalkan pernyataan Kepala BPPRD Bandarlampung, Yanwardi yang merilis di sejumlah media cetak dan elektronik, yang menyatakan pihaknya tidak membayar pajak reklame.

“Kalau dikatakan kami sudah mendapat teguran itu tidak benar, sampai hari ini PT Grand Modern belum mendapat teguran sekali pun dari BPPRD Kota Bandarlampung. Bahkan data tunggakan pajak bulan berjalan pun baru kami terima dua hari lalu,” tukasnya.

Atas nama PT Grand Modern Advertising, Amni menekankan, pihaknya menyatakan kesiapannya membayar seluruh pajak reklame miliknya sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan catatan besaran pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Karena ada sejumlah titik yang nilainya kami rasa kurang sesuai, dan ada juga reklame kami yang tidak memuat iklan namun ditagih pajak. Untuk persoalan ini akan kami koordinasikan dengan BPPRD Bandarlampung,” urainya.

Ditampat yang sama, Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Lampung, Fadliansyah Cholid menyatakan, proses pembayaran pajak reklame tidak simple dan membutuhkan waktu, bahkan hingga tiga bulan.

Dijelaskannya, pasca penayangan iklan di titik reklame pihak advertising berkewajiban mengajukan Surat Tanda Pajak Daerah (STPD) ke BPPRD Kota Bandarlampung untuk diterbitkan SKPD.

“Nah, proses dari STPD ke SKPD ini membutuhkan waktu satu bulan sendiri. Jadi memang butuh proses sebelum pemilik reklame bisa membayar pajak dan menerima Surat Setor Pajak Daerah (SSPD),” jelasnya.

Dia juga menekankan, jika permasalahan pajak reklame PT Grand Modern relatif belum dapat dikatakan tunggakan karena masih dalam tahun berjalan.

“Apalagi tadi sudah dijelaskan, PT Grand Modern Advertising sendiri belum menerima STPD dari BPPRD, apalagi teguran,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala BPPRD Kota Bandarlampung Yanwardi mengungkapkan PT Grand Modern menunggak 14 titik pajak reklame senilai hampir Rp200 juta.

“Sebenarnya bukan cuma milik Optik Modern, yang lain juga ada. Tetapi ini jumlah tunggakannya yang paling banyak,” jelasnya.

Selama ini, BPPRD sudah menyurati Optik Modern tetapi tak kunjung direspon oleh pemiliknya. “Sudah kami surati berkali-kali, tapi malah dicuekan,” sesalnya.

Atas dasar itulah, pihaknya berencana menebang sejumlah titik reklame milik Optik Modern. “Jika nanti setelah kami surati lagi masih tetap dicuekin, maka pasti kami tebang,” tegasnya. (jef/hkw)