. . .

Preman Elite

image_print

Oleh Hermansyah Albantani/Wartawan Utama

TRANSLAMPUNG.COM – Ada yang menarik dari statemen KPK, yang menyebut fenomena legislatif memalak eksekutif, maupun eksekutif menyuap legislatif adalah hal yang marak terjadi. Khususnya dalam pengesahan anggaran. Dilihat dari alasannya, legislatif memalak eksekutif karena merasa ada keuntungan yang besar yang diperoleh eksekutif jika APBD nya diloloskan. Dengan hitungan itu, tidak heran jika oknum legislatif merasa perlu jatah atau bagian dari apa yang mereka setujui atau sahkan. Dalam konteks ini, apa yang harus dilakukan eksekutif? Harusnya KPK memberikan ruang dan aturan yang jelas, bagaimana eksekutif harus menyikapinya.

Apakah bisa eksekutif melaporkan hal ini ke KPK, dan KPK melindungi eksekutif yang melaporkan hal ini. Tapi jelas harus ada aturan mainnya dari KPK, sehingga eksekutif khususnya kepala daerah bisa nyaman melaporkan hal ini dan tidak menjadi korban terciduk KPK. Karena saat ini yang terjadi, kepala daerah cenderung mengalah dan memberikan apa yang diminta oknum legislatif itu agar APBD di daerahnya bisa berjalan sesuai visi misinya saat mencalonkan diri dan terpilih. Mungkin kepala daerah tidak nyaman dan tidak mendapatkan kepastian hukum dari KPK atau penegak hukum lainnya, jika mereka dimintai pemulus oleh oknum legislatif.

Lain halnya jika eksekutif yang sengaja menyuap legislatif karena ada kepentingan dalam APBD yang akan disahkan. Misal ada proyek besar yang memang diniatkan akan menjadi pendapatan atau bancakan baik oknum legislatif maupun eksekutif. Sehingga niat sejak awal sudah permufakatan jahat untuk menggolkan APBD itu. Jika kasus seperti ini, saya kira tidak ada ampun untuk dijebloskan oleh penegak hukum.

Untuk kasus di Lampung Tengah, berdasarkan keterangan yang saya baca di media, dan pengakuan TR, permintaan dana pelicin itu ternyata dari oknum dewan. Hal itu sebagai kompensasi jika ingin diloloskan pinjaman ke pihak ketiga sebesar Rp300 miliar. Padahal pinjaman itu dimaksudkan untuk perbaikan infrastruktur di Lampung Tengah, yang memang secara anggaran tidak mampu ditanggulangi APBD murni dalam waktu dekat. Namun diperjalanannya, ada permintaan kompensasi. Saya melihat kegamangan dalam hal ini. Karena pada rapat paripurna pada akhir 2017 lalu, saya sendiri melihatnya, Mustafa marah karena sejumlah anggota dewan menggiring pinjaman pihak ketiga ini sebagai manuver politik mencari simpati rakyat.

Menurut Mustafa, kala itu, ia merasa tidak pernah mempermasalahkan APBD di daerah lain, yang ada NasDem sebagai anggota dewannya. Kebetulan di DPRD Lamteng, NasDem tidak memiliki keterwakilan. Mungkin amarah ini, mendapat respons oknum anggota dewan sehingga memilih untuk mengesahkan, dengan catatan ada cis. Hingga terjadilah OTT sejumlah pejabat dinas dan oknum wakil rakyat yang puncaknya ikut menyeret sang kepala daerah.

Sedikit catatan saya kepada KPK dan semoga dibaca (meskipun kemungkinannya kecil) berilah kepastian hukum kepada kepala daerah jika mendapati masalah seperti ini. Buatkan payung hukumnya atau aturan mainnya seperti apa. Jadi jika ada permintaan dana pelicin dari oknum legislatif, kepala daerah bisa mengambil dua opsi. Lapor ke KPK dengan perlindungan hukum, atau memilih tetap memberikan dana cis nya. Sehingga tidak ada lagi penangkapan kepala daerah karena memberi suap oknum anggota dewan untuk pengesahan APBD di Indonesia ini. Khususnya untuk kepala daerah yang dimintai cis.

Mungkin ini sedikit catatan saya terhadap kasus yang terjadi di Lampung Tengah. Semoga proses bisa cepat selesai dan Indonesia khususnya Lampung bisa lebih baik karena pemikiran kita yang konstruktif. Tabik. (*)