. . .

Praktik Pengecoran Liar Dan Perizinan SPBU Diduga Libatkan Oknum Aparat Eksekutif Legislatif

image_print

TRANSLAMPUNG.COM-PANARAGAN.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, Kembali melayayangkan surat pemanggilan terhadap pihak managemen Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU) Kalimiring Tiyuh Murni jaya, Kecamatan Tumijaja Kabupaten setempat pada senin (13/8/2018) terkait pengecoran liar beberapa waktu lalu.

‎Hal tersebut diungkapkan satudiantara Anggota Komisi C DPRD setempat Roni mengatakan. Selain mengirimkan surat pemamanggilan secara resmi terhadap pihak Managemen SPBU Kalimiring Murni jaya, pihaknya juga pada hari bersamaan akan kembali menggelar Rapat dengar pendapat (Hearing) Kali kedua terhadap SPBU No 24345116 Tiyuh Candra mukti simpang PU ‎untuk klarifikasi Legalitas SPBU terkait.

‎” Besok kita kirimkan surat kepada pihak SPBU Kalimiring untuk pertanyakan pengecoran liar dan legaitas perizinan mereka, ada dugaan izin meraka sama dengan SPBU Simpang PU tidak jelas, jika hal ini didiamkan yang rugi Pemerintah Daerah.” Kata Roni saat dihubungi Translampung.com melalui Telponnya pada (13/8/2018) pukul 10:45 Wib.

Lanjut dia, terkait kesepakatan pada Hearing pekan lalu terhadap pihak SPBU Simpang PU, DPRD minta agar pengecoran secara liar dapat dihentikan, serta Managemen SPBU tersebut dapat menunjukkan ‎dokumen resmi perizinan mereka sejak 2010-2018, sebab legalitas perisinan mereka juag diakui oleh pengurus SPBU setempat tidak jelas.

” izin mereka tidak jelas dan itu telah diakui pengurus SPBU nya Pajri rahman, bahkan soal pengecoran itu juga dia katakan mendapatkan keuntungan perliter Rp 200 rupiah.” Imbuhnya.

Bedasar pantauan Translampung.com‎, terkait Legalitas perizinan dan pengecoran SPBU Simpang PU Candar Mukti, ada dugaan keterlibatan Oknum aparat, pejabat eksekutif dan legislatif dalam praktik tersebut untuk melegalkan segala cara, hal demikian diminta kepada pihak berwajib mendalaminya. (Dirman)

error: Content is protected !!