. . .

PPPK, Sekali Kontrak Sampai Pensiun

image_print

Terapkan Evaluasi, Tanpa Mutasi

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Kabar baik datang dari Istana Negara. Ini terkait sistem kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang akan segera diterapkan di tahun 2019. Skenario pengangkatan PPPK, tidak akan merugikan honorer kategori dua (K2). Pasalnya, selain diberikan gaji dan berbagai tunjangan setara PNS, selama honorer K2 bekerja baik sebagai PPPK maka posisinya aman.

“Itu salah satu poin dari pertemuan antara pengurus pusat Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) dengan pejabat kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP). Tentu ini kabar menggembirakan,” tutur Pengurus Pusat FHK2I Nur Baitih, Rabu (30/1).

Dan yang paling menggembirakan, lanjut dia, dalam pertemuan dengan KSP kemarin (29/1), kontrak PPPK hanya sekali sampai pensiun. “Asumsinya, jika guru honorer K2 melamar PPPK usianya 35 tahun, maka masa pensiun guru 60 tahun, jadi kontraknya sampai 25 tahun,” urainya.

Meski demikian, lanjut dia, ada konsekuensi yang harus diterima. Setiap PPPK wajib dievaluasi kinerjanya. Evaluasi diberlakukan secara berkala. “Ya hampir serupa dengan ASN. Ada aturan baku yang harus dipatuhi. Bahkan penilaiannya rutin dilakukan untuk melihat kinerja PPPK,” terangnya.

Kondisi ini, tentu berbeda dengan ASN yang bisa dimutasi ke daerah atau instansi lain, PPPK tidak bisa. Ketika diangkat jadi PPPK di instansi A, maka sampai pensiun di situ terus. Tentu ini bagian dari solusi pemerintah. jelas sangat menguntungkan honorer K2. Mereka tidak akan dipindah-pindah lagi sampai pensiun,” paparnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, menjelaskan, rencana pemerintah pusat merekrut honorer K2 menjadi PPPK yang akan dimulai Februari mendatang tidak akan berubah, meski terus dibayang-bayangikecepatan pemerintah daerah mengirimkan usulannya.

Dan tidak dipugkiri, konsep kotrak sekali hingga pensiun itu mengemuka. Meski pun BKN masih fokus pada hal-hal prinsif seperti memastikan gajinya tak ditanggang pusat. Dengan konsekuensi setiap honorer K2 yang diterima menjadi PPPK, beban gajinya ditanggung pemda masing-masing. “Gaji PPPK harus diambil dari APBD. Yang membutuhkan PPPK kan daerah-daerah sehingga harus bersedia menanggung gajinya,” terangnya.

Kesediaan pemerintah daerah membayar gaji PPPK itu harus dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diteken kepala daerah masing-masing. Bagi daerah yang menolak menanggung gaji PPPK dari honorer K2 ini, tidak akan diberikan formasi. “Ya dong, selama ini sebagian besar (APBD) bersumber dari APBN berupa DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil),” timpal Bima.

Bima mengungkapkan, rerata daerah di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil dan tidak mandiri, sehingga banyak yang mengandalkan dana transfer dari pusat. Satu-satunya yang tidak dapat dana transfer cuma DKI Jakarta.

Sementara daerah terus meminta tambahan ASN tanpa disesuaikan dengan kemampuan anggaran. “Sementara ini karena belum ada keputusan dari Kemenkeu untuk penggajian PPPK dari honorer K1/K2, maka menggunakan DAU daerah yang sekarang ada. Sebetulnya tunjangan guru banyak yang belum terserap tapi karena block grant digunakan, terserah daerah,” papar Bima.

Penegasan serupa disampaikan Kepala Biro Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Mudzakir. “Mengenai kewajiban kepala daerah membuat SPTJM, ini pun dibarengi dengan usulan formasi PPPK datang secara bottom up,” jelasnya.

Kalau daerah sudah mengusulkan harus komitmen untuk siapkan anggaran dan proses selanjutnya. SPTJM dimaksudkan agar kepala daerah mau menggaji PPPK. Saat usulan kebutuhan PPPK diajukan, kepala daerah wajib menyertakan SPTJM. Setelah itu baru diproses untuk penetapan formasi dan mengikuti mekanisme tes calon PPPK. “Kalau tanpa SPTJM, usulan kebutuhan rekrutmen PPPK dari honorer K2 tidak akan diproses karena daerah harus bertanggung jawab penuh, ucap Mudzakir.

Terpisah, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra Moh Nizar Zahro menilai terbelahnya sikap honorer K2 soal dukungan di Pilpres 2019 sebagai hal yang biasa. Namun bila dukungan ke petahana Joko Widodo didasari harapan untuk diangkat sebagai CPNS, itu sesuatu yang percuma.

Juru kampanye nasional (Jurkamnas) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tersebut, menilai ada sikap pemerintah yang terbelahnya terkait honorer K2. “Aneh, di satu sisi mendukung Jokowi, namun di sisi lain masih berharap PNS. Hal demikian bagaikan pungguk merindukan bulan,” ucap Nizar.

Bagi Nizar, keterbelahan dukungan di pilpres oleh komunitas profesi merupakan hal yang biasa. Hampir semua profesi tidak ada yang solid mendukung satu pasangan capres. Misalnya, alumni kampus negeri, ada yang mendukung Jokowi, tapi lebih banyak yang mendukung Prabowo.

“Namun, dalam memberikan dukungan hendaknya disertai rasionalitas. Dalam kasus honorer K2, Jokowi sudah final dengan PPPK dan menutup peluang pengangkatan menjadi PNS,” jelas Nizar.

Pernyataannya itu didasari sikap pemerintah yang malas-malasan menyelesaikan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Daftar inventarisasi masalah (DIM) perubahan UU tersebut hingga kini tidak kunjung dikirim ke parlemen.

Selain itu, pemerintahan Jokowi mengklaim PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai solusi bagi honorer K2, bukan malah menepati janji kampanyenya di Pilpres 2014 untuk mengangkat mereka menjadi PNS. “Sementara komitmen Pak Prabowo sudah sangat jelas akan mengangkat honorer K2 menjadi PNS. Maka bila honorer K2 ingin diangkat PNS, ya dukung lah Pak Prabowo menjadi presiden,” timpalnya.

Sementara itu, jadwal pendaftaran PPPK dari honorer K2 yang sedianya dibuka awal Februari dipastikan molor. Pasalnya, hingga 29 Januari belum satupun daerah yang mengajukan usulan kebutuhan PPPK. Padahal, sebelum pendaftaran ada tahapan yang harus dilalui. Di antaranya pengajuan kebutuhan yang diperkuat SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) dan penetapan formasi. Dua tahapan tersebut sampai hari ini belum dilaksanakan.

“Belum ada daerah yang mengajukan usulan kebutuhan PPPK dari honorer K2. Mau ditunda atau tidak pendaftarannya saya belum tahu, kata Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan.

Saat ini, lanjut Ridwan, BKN masih wait and see. BKN belum bisa mengambil keputusan terkait rekrutmen PPPK. Yang pastipemerintah mengalokasikan formasi 150 ribu PPPK dari honorer K2. Rekrutmennya dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama digelar Februari dengan 75 ribu formasi yang dibatasi pada guru/dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.Tahap kedua, 75 ribu formasi untuk honorer K2 tenaga teknis dan lainnya yang digelar pascapilpres. (ful/fin/tnn)

error: Content is protected !!