Posko Pengaduan THR, Belum Ada Laporan Keterlambatan

0
183
views

TRANSLAMPUNG.COM- Pemerintah Kota Bandarlampung telah membuka posko pengaduan pembayaran THR di dinas Ketenagakerjaan setempat. Posko pengaduan ini yang sudah beberapa hari dibuka nampak belum ada yang melaporkan terkait Tunjangan Hari raya.

Plt Dinas Ketenagakerjaan yang juga Asisten II Kota Bandarlampung Pola Pardede mengatakan mengatakan pihaknya sampai saat ini belum mendapatkan laporan atau pengaduan dari karyawan terkaiat THR tersebut. “Posko kami ada di kantor Dinas Ketenagakerjaan. Namun sampai saat ini belum ada pengaduan dari karyawan terkait THR,” kata Pola diruang kerjanya, Kamis (16/6).

Pola berharap para pengusaha mematuhi aturan pemerintah untuk membayarkan THR kepada para pegawai sesuai ketentuan yang berlaku. “Kalau dari aturannya H-7 maksimal sudah dibayarkan dan jika tidak maka akan ada sanksi. Tentunya yang dibayarkan untuk pegawai sebesar satu bulan gaji dengan ketentuan kerja minimal 12 bulan. Jika belum mencapai 12 bulan maka ada hitungan yang berlaku,” tambahnya.

menurutnya, ditahun sebelumnya ada dua perusahaan yang mendapatkan pengaduan dari pegawainya. Namhn keduanya menyelesaikan THR kepada par akaryawan sebelum hari raya idul fitri. “Ditahun lalu ada dua perusahaan yang diadukan karyawannya. Sehingva kita berikan teguran lalu diselesaikan THR sebelum hari raya. Jadi tidak ada ditahun lalu perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya,” jelasnya.

Dia berharap ditahun ini pula tidak adanya pengaduan terkait pembayaran THR dan perusahaan mematuhi semua aturan yang berlaku. “kami minta perusahaan patuh terhadap aturan, jangan sampai ada perusahaan yang tidak membayar THR kekaryawannya baik perusajaan besar menengah maupun kecil,” katanya.

Sementara, DPRD Kota Bandarlampung mengimbau pemerintah untuk memberikan sanksi tegas bagi pengusaha yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk karyawannya. Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung Handrie Kurniawan mengatakan,  THR merupakan hak para pekerja dan pihak perusahaan wajib memberikan THR tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Semua perusahaan wajib (memberikan THR), karena ini undang-undang yang mengatur. Semua pekerja termasuk pekerja kontrak berhak menerima THR, meskipun mereka baru satu atau beberapa bulan bekerja”, kata Handrie.

Handrie juga meminta Dinas Tenaga Kerja melakukan pengawasan secara pro aktif bekerjasama dengan pengawas provinsi, karena tim pengawasan saat ini ada di provinsi.

Jika ada perusahaan yang terbukti tidak membayarkan THR karyawannya, Handrie meminta ada tindakan tegas terhadap perusahaan.

“Berikan teguran, jika tetap membandel bekukan kegiatan usahanya”, tegas Handrie.

Sementara itu, untuk DPRD sendiri Handrie mengaku akan meminta laporan tertulis kepada perusahaan-perusahaan menengah dan besar serta melakukan pengecekan langsung ke beberapa perusahaan.

“Rencananya tanggal 19 sampai 23 Juni ini kami akan datangi beberapa perusahaan untuk memastikan THR yang merupakan hak karyawan telah terpenuhi,” pungkasnya.(jef)